Penjualan dan Produksi Otomotif Dikelola BUMN - Usulan DPR

NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menyarankan pembuatan hingga penjualan kendaraan nasional dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan bukan justru dikerjasamakan dengan Proton Malaysia. "Namanya kendaraan nasional baik motor maupun mobil, harus hasil dari karya anak bangsa dan Indonesia punya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membuat kendaraan yang bisa dikerjasamakan dengan BUMN," katanya, Selasa (9/3).

"Seharusnya, pemerintah mengembangkan produk-produk otomotif anak bangsa, salah satunya mobil ESEMKA yang merupakan karya pelajar SMK itu," katanya. "Di sini, peran BUMN sangat penting, karena badan usaha ini dibentuk pemerintah selain untuk menghasilkan pendapatan negara juga untuk kesejahteraan," katanya.

Dia mengemukakan Komisi VI sudah memanggil Menteri Perindustrian RI, agar dikaji ulang kerja sama dengan Proton tentang kendaraan nasional dan hendaknya lebih percaya kepada BUMN untuk mengelola mobil nasional yang benar-benar hasil karya anak bangsa.

Sementara itu, geliat memproduksi mobil nasional (mobnas) terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pasar mobnas dengan kelas 700 cc bakal dibidik produsen dalam negeri. Mobil itu untuk pasar domestik.

Sejumlah produsen mobil nasional telah membahas rencana untuk mengembangkan mobil murah dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dasep Ahmadi mengungkapkan, pasar mobil 700 cc masih kosong. "Jadi, kita tidak bersaing (dengan pasar luar), tapi mengerjakan pasar masing-masing," ujar dia.

Menurutnya, produsen lokal masih berkesempatan mengembangkan pasar mobil di kelas tersebut. Bagi para pemegang merek mobil asal Jepang, sudah membidik kelas dengan cc yang berbeda. Dengan dibidiknya pasar mobil 700 cc oleh produsen lokal, diyakini bisa mengisi pasar yang kosong agar tidak dimasuki produk impor.

Jenis mobil nasional yang akan digarap termasuk city car dan mobil pedesaan. Namun, harga city car diyakini lebih murah dibandingkan harga low cost and green car yang dijual di bawah Rp 100 juta dengan 1.300 cc. "Lebih murah di bawah Rp 15an juta lah," ungkapnya.

Dia menuturkan, tahap awal untuk pembuatan mobil nasional yaitu penyamaan platform terlebih dulu. Menurut dia, jika masingmasing gabungan dari perusahaan ini telah memiliki satu platform maka dari segi biaya produksi komponen akan lebih hemat. "Karena nanti dalam jumlah yang langsung banyak," ujarnya.

Hal ini, menurut dia, bisa mengatasi sedikit permasalahan modal. Beberapa perusahaan . yang diundang rapat, antara lain, PT Super Gasindo (Tawon), PT INKA (Gea), PT Triagle Motor (Viar), PT Maha Era Motor (Mahator), PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka). Kemudian, PT Kaisae Motor Indonesia (Kaisar), Kancil, PT Tossa Sakti (Tossa), Aaibus, PT Fin Komodo (Komodo), dan PT Sarimas Ahmadi Pratama (Mobira). Platform industri mobnas ditargetkan rampung akhir tahun ini dan mulai produksi tahun depan.

Membangun industri mobil nasional tidak bisa sembarangan kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK. Kata dia ada syarat-syarat tertentu hingga suatu produk mobil bisa disebut mobil nasional.

JK menegaskan bahwa kerjasama antara PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) dengan Proton yang pengukuhannya disaksikan Presiden Joko Widodo. "Konsep itu business to business, pemerintah urusannya hanya menyaksikan saja," katanya.

Salah satu syarat suatu produk mobil bisa disebut mobil nasional, adalah kandungan produksi dalam negerinya. Dan untuk mewujudkan itu bukanlah suatu hal yang mudah. "Membuat mobil itu banyak orang bisa. tapi menjual belum tentu bisa. Menjual bisa, memelihara suku cadangnya belum tentu bisa," ujar JK. "Jadi persaingan ketat, tidak mudah mengklaim tiba-tiba mobnas (mobil nasional)," tambahnya.

Kerjasama antara PT.ACL milik pendukung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014, A.M.Hendropriyono dengan Proton sempat disalah artikan sebagai upaya membangun industri mobil nasional. Namun belakangan Jokowi menyangkalnya.

Sebelum diklarifikasi Presiden banyak pihak yang protes kerjasama itu, mulai dari pemilihan Proton yang merupakan perusahaan asal Malaysia, hingga penunjukan PT.ACL. Salah satu yang tidak setuju adalah Kordinator Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Care, Budi Purnomo Karjodihardjo, yang menyayangkan Jokowi tidak menunjuk BUMN.

Related posts