NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian meminta pemerintah daerah melakukkan pemetaan komoditas lokal unggulan setempat guna menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono menyatakan, pemetaan tersebut untuk mengetahui dan melihat sejauh mana potensi sumber daya lokal tersebut dapat dikembangkan bahkan ditingkatkan daya saingnya untuk menghadapi produk-produk dari negara lain yang masuk ke Indonesia nantinya.

"Pemetaan tersebut jangan hanya sebatas komoditasnya, namun harus sampai ke varietas atau jenisnya karena pasar saat ini sudah sangat spesifik," katanya ketika membuka workshop "Dukungan terhadap Swasembada Pangan Melalui Forum Kerjasama Internasional", di Jakarta, Selasa (10/3).

Menurut dia, pengetahuan yang bagus tentang sumber daya pangan lokal serta pasar sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan dagang ke depan, apalagi saat ini hambatan tarif sudah tidak diterapkan lagi dalam perdagangan internasional.

Sekjen menyatakan, MEA yang akan diberlakukan mulai akhir 2015 merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar produknya,khusunya komoditas pertanian hingga ke tingkat internasional.

"Hambatan tarif sudah tidak ada lagi, sehingga perdagangan makin efisien. Oleh karena itu Dinas-dinas di daerah agar melihat MEA ini sebagai peluang," katanya.

Sementara itu terkait dukungan Forum Kerjasama Internasional terhadap swasembada pangan, menurut Hari Priyono, antara lain dengan optimalisasi implementasi perjanjian kerjasama internasional yang sudah ada kepada masyarakat luas hingga ke tingkat bawah.

Saat ini, kerjasama internasional yang sudah berjalan di Indonesia antara lain Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) dan Developing Eight (D-8).

KESR merupakan kerjasama Indonesia dengan beberapa negara tetangga di bidang ekonomi yang memiliki kedekatan lokasi, komplementaritas dan sumberdaya.

"Bidang investasi dan kerjasama perdagangan antara pihak swasta ataupun BUMN Indonesia dengan Philipina dalam pengembangan padi hibrida merupakan peluang nyata yang didapat dari KESR," katanya.

Begitu juga, lanjutnya, dalam kerjasama D-8 terdapat rencana kerja antara pihak swasta untuk mengembangkan pasar-pasar produk peternakan unggas.

Saat ini terdapat dua bentuk KESR yang aktif yaitu KESR IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle) dan KESR BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipines East Asean Growth Area.

Sedangkan Kerjasama D-8 beranggotakan delapan negara dengan penduduk mayoritas muslim yakni Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Turki. [agus]