NERACA

Jakarta -  Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengakui adanya kegaduhan politik dan hukum yang masih terjadi di Indonesia, misalnya antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI. Bila berkepanjangan, hal ini akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

"Kalau situasinya berlarut-larut, pasti ini akan menganggu iklim investasi. Tapi tetap saja, tetap harus jaga kestabilan makro ekonomi," kata Bambang di, Jakarta, Selasa (10/3).

Meski berpengaruh terhadap iklim investasi dan bisnis, Bambang menekankan pentingnya peran pemerintah untuk menjaga perekonomian seperti mengontrol defisit transaksi berjalan (current account defisit).

Defisit tersebut, kata Bambang, merupakan faktor dominan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). "Kami waspadai pergerakan nilai tukar, bukan sekedar intervensi," ujarnya.

Pemerintah melakukan beberapa langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah seperti melakukan bea masuk anti dumping bagi produk-produk impor. Pemerintah juga memberi insentif berupa tax allowance bagi perusahaan asing yang menahan dividen di Indonesia dan bagi perusahaan yang melakukan ekspor minimal 30% dari total produksi.

"Ada orientasi eskpor. Ini mendorong perusahaan kita gigih cari pasar ekspor. Berikutnya selesaikan PP (Peraturan Pemerintah) untuk galangan kapal nasional nggak dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) agar kapal nggak semua impor karena ada yang produksi di dalam negeri," jelasnya.

Hal sama juga diungkapkan oleh Direktur Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan kegaduhan politik yang dapat memperngaruhi investasi. Investor melihat kondisi politik yang kurang kondusif menjadikan mereka tidak nyaman. “Situasi politik nasional yang tidak kondusif, bisa menjadikan investor kabur dari Indonesia, katena mereka merasa tidak nyaman dengan dana investasinya” katanya.

Oleh karena itu, menurut Enny, pemerintah harus sesegera mungkin menyelesaikan masalah-masalah internal dalam negeri, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan investor agar mau kembali menanamkan investasinya di Indonesia. “Selama negara aman, investor juga nyaman menanamkan dananya di Indonesia, karena itulah yang mereka harapkan. Maka, masalah-masalah dalam negeri diharapkan cepat selesai,” ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani juga mengakui kisruh Polri vs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agak mengganggu investasi yang akan masuk ke Indonesia. Namun, gangguan tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan ketimbang situasi politik pada pemilihan umum lalu.

"Betul. Masalah hukum itu yang terjadi sekarang ini, masih dalam koridor yang tidak terlalu mengkhawatirkan," ujar Franky.

Menurut Franky, banyak investor yang mengaku tidak terlalu pusing dengan situasi politik saat ini. Lantaran, situasi politik pada saat pemilihan presiden lebih panas ketimbang kisruh KPK vs Polri.

"Para investor yang berkomunikasi dengan kami bilang begini, tensi lebih tinggi pada saat pilpres. Saya tidak tahu kadarnya seberapa tapi waktu pilpres jauh lebih tinggi untuk memutuskan apakah investasi sekarang atau tidak," kata dia. [agus]