Penghentian Impor Jeroan - Oleh: Khudori, Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menghentikan impor jeroan sapi. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, impor ditutup karena kebutuhan jeroan bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Sedangkan, menurut Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, jeroan bukan makanan manusia. Dari sisi kesehatan, jeroan merupakan sarang berbagai penyakit berisiko tinggi, seperti asam urat dan kolesterol. Karenanya, jeroan umumnya dibuang atau dijadikan pakan hewan. Karena itu, jeroan impor pasti harganya lebih murah ketimbang jeroan produksi domestik.

Jeroan sapi adalah paru, jantung, limpa, usus, dan babat. Hati sapi tidak termasuk kriteria jeroan karena diimpor terpisah. Indonesia tercatat sebagai pengimpor besar jeroan sapi. Ini terjadi bukan saja masyarakat menyukai makanan berbahan jeroan seperti soto, gulai, dan sate, tapi karena mereka tak sanggup membeli daging sapi yang mahal. Impor jeroan sapi rentang Januari-Oktober 2014 mencapai 10.800 ton senilai Rp 390,2 miliar. Pada periode yang sama, impor hati sapi mencapai 2.086 ton senilai Rp 44,3 miliar.

Selain Indonesia, penduduk beberapa negara lain kerap mengonsumsi jeroan. Di antaranya, Brasil, Filipina, Pakistan, Lebanon, India, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Di Jepang, jeroan biasa diolah menjadi campuran yakitori, sedangkan di Brasil diolah jadi menu bernama churrasco. Begitu juga di Lebanon, jeroan sangat populer diolah menjadi nikhaat. Tren konsumsi jeroan di Indonesia pasti akan terus meningkat.

Pertanyaannya, tepatkah menutup impor jeroan sapi? Apakah pemerintah sudah menghitung pelbagai dampak ikutan yang mungkin terjadi? Jika impor jeroan dihentikan, untuk memenuhi kebutuhan jeroan diambil dari sapi betina. Akibatnya, banyak sapi betina bakal dipotong. Apabila tidak terkendali, ini akan menekan populasi sapi: jumlah indukan berkurang.

Populasi sapi perah hingga kini belum pulih. Ini dampak pembatasan impor jeroan sapi pada 2011. Saat itu, untuk memenuhi kebutuhan jeroan peternak memotong sapi perah. Sapi perah dipotong karena harga dagingnya cukup mahal.

Untuk menghindari ini, seharusnya pemerintah mengatur rasio impor jeroan secara berkala. Impor jeroan dikurangi perlahan dengan mempertimbangkan jumlah indukan sapi yang ada. Solusi lainnya, membatasi impor jeroan dengan cara menyeleksi dari kehalalannya. Impor jeroan Indonesia cukup besar. Tiga negara pengekspor jeroan ke Indonesia adalah Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Meskipun ada Badan Karantina Kementerian Pertanian, tidak ada jaminan jeroan yang masuk ke itu halal.

Saat ini defisit induk sapi Indonesia sekitar 1,3 juta ekor. Ini yang seharusnya diupayakan pemerintah dan dicarikan solusinya: apakah diimpor atau mengembangkan indukan berbasis sejumlah breed lokal unggul? Cara pertama sifatnya instan dan hanya cocok untuk solusi jangka pendek.

Dalam jangka panjang, cara kedua merupakan pilihan terbaik. Namun, untuk bisa mengembangkan model breeding modern sejumlah syarat harus dipenuhi, yakni tersedianya sejumlah infrastruktur peternakan modern, mulai dari industri pakan, pembesaran, pemotongan, cold storage untuk pelayuan hingga distribusi.

Ketergantungan Indonesia pada daging impor masih tinggi. Rentang Januari-Oktober 2014, impor daging (segar dan beku) mencapai 61.778 ton senilai Rp 3,1 triliun. Indonesia juga mengimpor sapi potong hidup sebanyak 168.979 ton atau 563.266 ekor senilai Rp 5,1 triliun. Impor sapi selama 10 bulan tahun 2014 tersebut lebih besar dari impor sepanjang 2013 (262 ribu ekor) dan 2012 (283 ribu ekor). Ketergantungan kita yang tinggi terhadap daging dan sapi potong hidup mengancam swasembada daging.

Tahun ini pemerintah lewat Kementerian Pertanian akan memperbesar impor induk sapi. Untuk mendukung itu, anggaran peternakan ada tambahan Rp 1,5 triliun. Impor induk sapi secara bertahap dan dibesarkan bakal mengurangi ketergantungan terhadap impor daging dan sapi potong hidup. Di Indonesia, peluang pembenihan dan pembesaran sapi potong amat menguntungkan jika diintegrasikan di perkebunan kelapa sawit. Saat ini luas kebun kelapa sawit mencapai 13 juta hektare. Jika separuh saja bisa dimanfaatkan untuk pembenihan dan pembesaran sapi potong manfaatnya luar biasa.

Indonesia punya potensi untuk swasembada daging sapi. Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, Indonesia memiliki sejumlah breed lokal unggul, salah satunya sapi bali. Dibandingkan breed lain, sapi bali cepat berkembang, bobot karkas tinggi, mudah digemukkan, kemampuan beradaptasi di lingkungan baru, dan beranak setahun sekali.

Kedua, Indonesia kaya sumber pakan ruminansia. Ketersediaan pakan amat menentukan kontinuitas usaha peternakan. Bukan hanya banyak, sumber pakan bervariasi: limbah pertanian, limbah industri pertanian, budidaya hijauan pakan, dan padang gembalaan.

Ketiga, Indonesia pasar yang amat besar. Dengan penduduk 250 juta jiwa dan pertumbuhan 1,49 persen per tahun, Indonesia pasar yang amat menggiurkan. Negara-negara eksportir daging dan sapi, seperti Australia dan Selandia Baru, pasti tidak ingin Indonesia swasembada. Kalau Indonesia swasembada, mereka kehilangan pasar. Kapitalisasi dan ekonomi yang digerakan oleh daging nilainya lebih dari Rp 40 triliun. Akankah kita menyerahkan pasar ini kepada pihak lain sementara potensi swasembada amat besar? (haluankepri.com)

Related posts