Tembak gembong narkoba yang terkenal dengan duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran serta putuskan hubungan diplomatik dengan Australia...gitu saja kok repot, karena akhir-akhir ini sepak terjang, tabiat politik dan manuver Australia yang didukung oleh kelompok kurang nasionalis di Indonesia atau mereka yang menjadi komprador Australia di Indonesia dalam menolak rencana eksekusi mati terhadap duo Bali Nine sudah sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia bahkan sudah menghina.

Setelah Menlu Australia Julie Bishop yang mengancam akan menarik Dubes Australia untuk Indonesia (tokh hanya gertakan sambal sampai detik ini), kemudian mengancam lagi akan melarang warga Australia berwisata ke Indonesia terutama Bali (yang penulis ketahui mayoritas masyarakat Bali mendukung eksekusi mati Bali Nine), tidak tanggung-tanggung PM Australia, Tonny Abbott sangat menyinggung perasaan warga Aceh dan warga Indonesia lainnya ketika meminta kembali uang bantuan Australia saat terjadi tsunami Aceh pada tahun 2004 yang lalu, yang sontak tindakan Abbott tersebut direspons dengan aksi melalui media sosial dengan pengumpulan koin untuk Australia yang tidak hanya dilakukan oleh kalangan aktivis, mahasiswa, namun juga anak-anak  SD dan TK tidak hanya di Aceh melainkan di beberapa daerah lainnya. Ini mengindikasikan nasionalisme warga negara Indonesia sangat menguat, dan juga merupakan strong signals bagi Jokowi untuk tidak takut menghadapi Australia, bahkan diputuskan saja hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia, karena kita sangat yakin Australia yang akan tidak mau, sebab dengan diputusnya hubungan diplomatik, maka Indonesia dapat memutus jalur laut di Selat Lombok dan Selat Malaka untuk kapal-kapal negara manapun yang mau atau dari Australia.

Jika ini dilakukan maka ekonomi Australia akan menjadi high cost dan ini akan menjadi geostrategy punch bagi Australia yang akan telak. Bagaimanapun juga, Indonesia di wilayah Pasifik jauh lebih keren dan dipertimbangkan oleh negara lain, daripada Australia dan Selandia Baru sekalipun.
Langkah Australia dalam mendikte dan mengintervensi kedaulatan hukum di Indonesia juga dilakukan dengan mempersoalkan ruang isolasi duo Bali Nine (kalau ruangannya enak, ya bukan ruang isolasi besi namanya, tapi president suite sebuah hotel), melakukan PK kembali bahkan menuntut ke PTUN atas penolakan grasi yang dilakukan Jokowi (untungnya PTUN memutuskan, gugatan kuasa hukum Andrew Chan dan Myuran Sukumuran tersebut ditolak, karena memang asumsi umum masyarakat juga menilai hal tersebut hanya untuk menunda-nunda eksekusi mati terhadap pembawa 8,2 Kg narkoba ke Indonesia tersebut).

Tidak menutup kemungkinan Australia juga menyuruh koleganya di Indonesia untuk membuat cipta opini dan cipta kondisi bahwa hukuman mati adalah melanggar HAM, tidak sesuai dengan konvensi PBB bahkan beberapa NGO dan peneliti atau akademisi yang kemungkinan merupakan jaringan Australia di Indonesia juga sering mengadakan jumpa pers, wawancara ataupun mengadakan seminar/diskusi publik yang intinya menolak hukuman mati, bahkan seorang akademisi mengancam jika eksekusi mati duo Bali Nine dilaksanakan, maka warga Indonesia di luar negeri juga akan mendapatkan perlakuan yang sama jika melanggar hukum negara lain. Bagi penulis, sebaiknya memang negara tidak perlu membela warga negaranya yang melanggar hukum negara lain, apalagi yang masuki kategori extra ordinary crimes seperti teroris, narkoba dan koruptor kelas kakap (jika ada yang mau menembak mereka, ya silahkan saja, karena kalau negara kita membelanya itu secara langsung menjustifikasi bahwa negara kita mendukung atau bagian dari teroris, pelaku narkoba dan koruptor kelas kakap).

Menyadap Jokowi ?

Masih dalam rangka menolong nyawa Chan dan Myuran yang tampaknya akan tetap didor oleh Jokowi (sebaiknya minggu ini), maka dari sebuah pemberitaan media nasional disebutkan Australia mengancam lewat mata-mata yang berhasil menyadap percakapan pejabat negara yang diduga mengarah kepada Presiden Joko Widodo. Mata-mata Australia berhasil menyadap percakapan telepon selular dan data publik serta pejabat Indonesia melalui jaringan telepon selular terbesar, Telkomsel. Hal itu terungkap dari bocoran dokumen rahasia milik bekas kontraktor NSA, Edward Joseph Snowden.

Bocoran Snowden tentang ulah mata-mata Australia itu diterbitkan di Selandia Baru. Menurut dokumen rahasia Snowden, badan spionase elektronik Australia, yakni Australian Signals Directorate (ASD) telah bekerjasama dengan Biro Keamanan dan Komunikasi Selandia Baru (GCSB) untuk menyadap jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia dan Pasifik Selatan.Masih menurut dokumen Snowden, Selandia Baru dan Australia menyadap satelit komunikasi satelit dan kabel telekomunikasi bawah laut. Mereka berbagi data panggilan telepon, email, pesan media sosial dan metadata. Data-data sadapan itu lantas dibagi bersama jaringan Five Eyes atau jaringan spionase 'Lima Mata'.Seorang perwira intelijen Selandia Baru yang bekerja di sebuah bursa di Canberra pada tahun 2009 ditempatkan pada 'bagian analisis jaringan infrastruktur' ASD, di mana ia diberi tugas khusus untuk menyediakan data telekomunikasi selular Telkomsel Indonesia.Termasuk menyelidiki catatan panggilan telepon dan data yang dikirim melalui ftp (file transfer protocol) yang digunakan untuk mendukung transmisi lalu lintas telepon internasional dan domestik jarak jauh.

Kemudian pada 2012, ASD mencuri hampir 1,8 juta kunci utama dienkripsi, yang digunakan untuk melindungi komunikasi pribadi, dari jaringan Telkomsel. ASD juga menyadap panggilan data curah dari Indosat, operator telekomunikasi satelit domestik di Indonesia, termasuk data pejabat Indonesia di berbagai departemen pemerintah. Kabarnya data yang dimiliki adalah hasil sadapan percakapan Jokowi dengan sejumlah pejabat lain. Dan ini akan dimuat oleh Wikileaks.

Penulis menyarankan kepada Presiden Jokowi, bahwa isu penyadapan ini hanyalah salah satu langkah teror yang dilakukan oleh kelompok manapun untuk menolak eksekusi mati 10 terpidana mati tahap kedua tersebut. Penulis sangat menyakini Kementerian Pertahanan RI yang di era Menhan Poernomo Yoesgiantoro pernah membeli alat penangkal penyadapan seharga Rp 70 milyar diyakini sudah dipakai untuk melakukan enkripsi, karena isu penyadapan ini juga pernah terjadi di era Presiden SBY.

Oleh karena itu, pernyataan Jokowi bahwa handphonenya tidak disadap adalah benar, karena menghadapi teror cara terbaiknya adalah dengan melecehkannya, bukan malah ketakutan menghadapinya. Apa yang dilakukan Australia belakangan ini sebenarnya menunjukkan perilaku yang inferior, kalap dan tidak logis menghadapi sikap tegas dan keberanian Jokowi. Posisi Jokowi juga tidak akan jatuh gara-gara penyadapan, tapi posisinya malah terancam jika tidak segera melakukan eksekusi mati tahap kedua. Setelah, berani mengeksekusi gembong narkoba, pamor Jokowi akan semakin menaik jika beran mengeksekusi mati koruptor. Jika ini dilakukan, Jokowi sekaliber Bung Karno dan Bung Hatta mengalahkan pamor dan kredibilitas mantan Presiden lainnya. Ayo Jokowi, segera laksanakan eksekusi mati tahap kedua, jika Australia cs masih berkilah, putuskan saja hubungan diplomatiknya. Gitu saja kok repot.......