NERACA

Jakarta - Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng menilai sistem e-budgeting yang dianut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukanlah transparansi dana dan lebih jauh merupakan sesuatu yang berbeda satu dengan lainnya.

"E-budgeting itu tidak sama dengan keterbukaan dan merupakan aspek lain," kata Daeng, di Jakarta, Senin (9/3).

Dia memandang bahwa e-budgeting sendiri adalah model penyusupan perundang-undangan oleh institusi keuangan asing yang terlihat dalam proyek besar di Jakarta seperti Giant Sea Wall, MRT, Monorail bahkan saluran air atau drainase di ibu kota.

"Monorail itu dipegang China, MRT Jepang, GWS seperti halnya China dan drainase itu bank dunia nah mereka menyusupkan satu instrumen namanya e budgeting," katanya.

Lebih lanjut Daeng mengatakan e-budgeting ini satu paket dengan e-government dan e-procurement di dalam kerangka e-office system yang dimaksudkan untuk bagaimana caranya setiap belanja daerah yang dilakukan oleh DKI bisa diakses oleh perusahaan secara bebas.

"Dengan ini artinya siapa pun dia, baik tingkatan perusahaan nasional maupun multinasional, memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mengakses anggaran DKI secara bebas. Ini yang ada di balik sistem e-budgeting itulah sebabnya proyek besar di Jakarta dikuasai oleh multinasional," ujarnya.

Daeng menambahkan itu artinya Ahok dan Pemprov DKI Jakarta merupakan bagian dari rezim internasional untuk mengangkangi anggaran Pemprov DKI karena gagasan yang dia bawa adalah memang yang disusupkan oleh asing.

"Yang harus diingat adalah e-budgeting itu berkaitan dengan e-procurement yang berkaitan dengan tender dan e-government dengan tata kelola pemerintah yang bisa diakses dalam artian dipakai secara bebas dan terbuka secara internasional jadi mereka bisa bebas ikut tender yang tujuannya agar keuangan DKI bisa masuk ke dalam global sistem," ujarnya. [ardi]