E-Budgeting Dinilai Bukan Transparansi Dana

NERACA

Jakarta - Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng menilai sistem e-budgeting yang dianut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukanlah transparansi dana dan lebih jauh merupakan sesuatu yang berbeda satu dengan lainnya.

"E-budgeting itu tidak sama dengan keterbukaan dan merupakan aspek lain," kata Daeng, di Jakarta, Senin (9/3).

Dia memandang bahwa e-budgeting sendiri adalah model penyusupan perundang-undangan oleh institusi keuangan asing yang terlihat dalam proyek besar di Jakarta seperti Giant Sea Wall, MRT, Monorail bahkan saluran air atau drainase di ibu kota.

"Monorail itu dipegang China, MRT Jepang, GWS seperti halnya China dan drainase itu bank dunia nah mereka menyusupkan satu instrumen namanya e budgeting," katanya.

Lebih lanjut Daeng mengatakan e-budgeting ini satu paket dengan e-government dan e-procurement di dalam kerangka e-office system yang dimaksudkan untuk bagaimana caranya setiap belanja daerah yang dilakukan oleh DKI bisa diakses oleh perusahaan secara bebas.

"Dengan ini artinya siapa pun dia, baik tingkatan perusahaan nasional maupun multinasional, memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mengakses anggaran DKI secara bebas. Ini yang ada di balik sistem e-budgeting itulah sebabnya proyek besar di Jakarta dikuasai oleh multinasional," ujarnya.

Daeng menambahkan itu artinya Ahok dan Pemprov DKI Jakarta merupakan bagian dari rezim internasional untuk mengangkangi anggaran Pemprov DKI karena gagasan yang dia bawa adalah memang yang disusupkan oleh asing.

"Yang harus diingat adalah e-budgeting itu berkaitan dengan e-procurement yang berkaitan dengan tender dan e-government dengan tata kelola pemerintah yang bisa diakses dalam artian dipakai secara bebas dan terbuka secara internasional jadi mereka bisa bebas ikut tender yang tujuannya agar keuangan DKI bisa masuk ke dalam global sistem," ujarnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Gihon Telekomunikasi Serap 80% Dana IPO

Sejak resmi mencatatkan sahamnya di pasar modal beberapa bulan lalu, PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON) telah menggunakan lebih dari…

Kalsel Diminta Manfaatkan Dana Bergulir LPDB-KUMKM

Kalsel Diminta Manfaatkan Dana Bergulir LPDB-KUMKM NERACA Banjarmasin - Meski jumlah koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di…

The Fed Dinilai Tak Akan Agresif Naikkan Bunga

    NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah memprediksi Bank Sentral AS The…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Tahan Suku Bunga Acuan 5,25%

      NERACA   Jakarta - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18-19 Juli 2018 memutuskan untuk…

Kredit BTN Tumbuh 19,14%

      NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan peningkatan penyaluran kredit sebesar 19,14% secara…

Laba Bank Jatim Tumbuh 5,01%

      NERACA   Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) mencatatkan laba bersih mengalami…