NERACA

Jakarta - Paradigma "Indonesia incorporated" atau pembangunan yang dikendalikan oleh seluruh elemen masyarakat harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pertumbuhan ekonomi.

"Paradigma tersebut bermaksud untuk menggerakkan seluruh pelaku usaha kecil, menengah, besar, bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan kegiatan produktif dengan melibatkan agroindustri dan pedesaan," ujar Ketua Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara, Didin S. Damanhuri, di Jakarta, Senin (9/3).

Menurut dia, sektor ekonomi pertanian yang sebagian besar terletak di daerah pedesaan sudah kalah dengan komoditas ekspor bahan mentah yang saat ini mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pendekatan ekonomi pertanian selama ini hanya berbasis pada korporasi besar, termasuk keterlibatan korporasi asing sehingga perkembangannya akan bergantung pada mekanisme pasar tanpa kehadiran negara yang secara aktif mengatur pemberdayaan daya saing petani, nelayan, dan warga pedesaan," tuturnya.

Jika hal tersebut terus dilakukan, menurut dia, akan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa menyelesaikan masalah-masalah ketimpangan dan marginalisasi kondisi dan warga pedesaan.

Untuk itu diperlukan pengembangan kapasitas petani, nelayan, warga pedesaan sehingga meningkatkan akses pemanfaatan infrastruktur fisik dan akses pasar.

Menurut dia, pemerintah juga harus mendorong kelompok produktif dalam wadah koperasi serta BUMN yang relevan terhadap peningkatan infrastruktur dan swasembada pangan.

Paradigma "Indonesia incorporated" sendiri telah sukses diterapkan di beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand.

"Jepang cukup sukses mengimplementasikan paradigma tersebut dalam industri manufakturnya," ujar Didin. [ardi]