Lhokseumawe, Aceh - Presiden Tegaskan TDL Tak Naik

NERACA

Lhokseumawe - Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada rencana kenaikan tarif listrik (TDL) untuk industri, bahkan kemungkinan pemerintah akan menurunkannya.

"Tarif listrik untuk industri tidak naik bahkan kemungkinan akan turun karena ada efisiensi," kata Presiden, ketika meresmikan pengoperasian Terminal Penerimaan dan Regasifikasi oleh PT Perta Arun Gas di Lhokseumawe, Aceh, Senin (9/3).

Presiden menyesalkan adanya pemberitaan yang seolah-olah pemerintah akan menaikkan tarif listrik untuk industri.

"Ini bahaya karena pengusaha tidak mau melakukan investasi, Semua industri takut dengan kenaikan tarif listrik," katanya.

Presiden juga menyebutkan telah meminta kepada pihak terkait agar efisiensi yang berhasil dilakukan diarahkan untuk menurunkan tarif listrik untuk industri.

"Ini agar industri tumbuh sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat dikurangi," katanya.

Terkait dengan pengoperasian terminal penerimaan dan regasifikasi di eks PT Kilang Arun, Presiden meminta Menteri ESDM Sudirman Said agar fasilitas tersebut bermanfaat bagi masyarakat Aceh.

"Fasilitas ini sudah ada sejak tahun 1970-an, dengan luas lahan sekitar 2.000 hektar," katanya.

Kraft "dihidupkan"

Menurut Presiden, dengan adanya pasokan gas maka menjadi mudah bagi pemerintah daerah mengundang investor masuk.

"Gas lebih murah dan di sini siap sehingga mendorong industri masuk gampang, semua ada di Aceh, saya ingin industri perikanan dan bahan baku agar dapat segera dibangun di Aceh ini," katanya.

Sementara terkait dengan operasi pabrik kertas PT Kraft Aceh yang berhenti sekitar 15 tahun, Presiden meminta agar pabrik itu dapat dioperasikan kembali.

"Masalahnya adalah suplai bahan baku yang sebenarnya dapat diatasi dengan suplai dari hutan yang dikelola masyarakat," katanya.

Menurut Presiden lagi bahwa saat ini banyak kayu untuk bahan baku kertas yang tidak harus menunggu 15 tahun. Banyak pohon cepat tumbuh dan menghasilkan seperti pinus dan albasia. Selain itu di Aceh banyak lahan untuk keperluan itu.

"Kita memang harus waspada tapi fundamental ekonomi baik, inflasi rendah, IHSG naik, pasar obligasi baik. Pelemahan kurs rupiah lebih karena karena faktor global, semua negara mengalaminya," katanya.

Pemerintah selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengetahui perkembangan ekonomi termasuk kurs rupiah. "Semua negara mengalami, kita tetap waspada tetapi tetap tenang," tegas Presiden.

Jegal TDL naik

Pada kesempatan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat siap menggagalkan rencana pemerintah menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2015 karena dinilai akan semakin memberatkan kehidupan masyarakat .

 “Kalau ini memberatkan rakyat dan asumsi makro ke DPR tidak bisa kita terima atau jauh dari harapan maka  kita tolak karena ini momen nya tidak tepat. Kenaikan harga  BBM bersubsidi akhir tahun kemarin masih menyisakan luka mendalam,” kata Ketua Komisi VI DPR RI, Hafisz Tohir.

Hafisz menegaskan, pihaknya tidak menginginkan seperti kenaikan harga BBM besubisi. Kala itu, tanpa berdiskusi  dan rapat dengan DPR, pemerintah  justru menaikan harga  BBM bersubsidi.

Namun, ungkapnya, apabila pemerintah tetap ‘ngotot’ menaikan TDL tanpa membahas dengan DPR, ia memastikan kebijakan itu menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan aturan.

Hal sama juga pernah dilontarkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia, Mirah Sumirat menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik( TDL) karena dinilai  memberatkan masyarakat. “Kenaikan BBM saja masih menyisakan beban berat untuk masyarakat jangan ditambah dengan menaikkan TDL, karena akan memberatkan biaya hidup masyarakat lagi," kata Mirah Sumirat.

Untuk menjaga daya beli rakyat dari penurunan akibat kenaikan harga BBM dan TDL, Aspek juga meminta pemerintah untuk menaikan upah minimum 2015 melalui mekanisme penghitungan di dewan pengupahan masing-masing daerah.

Aspek Indonesia juga menuntut penghitungan ulang upah minimum selain disesuaikan dengan kenaikan harga BBM dan TDL juga menggunakan kebutuhan hidup layak (KHL) yang diperbaiki dari 60 komponen menjadi 84 komponen. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…