Pemerintah Perketat Penjualan Gas 3 Kg

NERACA

Jakarta - Kementerian ESDM bakal memperketat penjualan gas elpiji 3 Kg, atau yang biasa disebut dengan gas melon. Dengan melakukan kebijakan distribusi tertutup untuk penjualan gas melon.

Namun, Direktur Pembinaan dan Program Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi berkelit dengan menegaskan bahwa gas elpiji 3 kg seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas. Sebab, gas 3 kg merupakan produk subsidi yang harus tepat sasaran pada rakyat miskin.

"Secara regulasi itu tidak diperjualbelikan dengan luas. Tapi sekarang di lapangan sudah seperti barang bebas, makanya perlu ada pengetatan penjualan gas 3 Kg" kata Agus dalam diskusi mingguan bertajuk “Energi Kita”, di Jakarta, pekan lalu.

Karena itu pemerintah merasa perlu menerapkan sistem distribusi tertutup agar lebih tepat sasaran. Kementerian ESDM dan Pertamina akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pendataan rakyat yang berhak membeli gas 3 kg. "Kita nanti akan manfaatkan jaringan-jaringan yang ada di daerah untuk menjaga harga. Ini yang sedang kita kembangkan untuk distribusi tertutup," ucapnya.

Rencana penerapan sistem distribusi tertutup bukan hal baru. Ini sudah dirintis beberapa tahun lalu saat pemerintah pusat menerapkan peningkatan peran pemerintah daerah untuk mengawasi sistem distribusi tertutup. Pemda berhak menetapkan harga eceran tertinggi untuk wilayahnya masing-masing. Namun, Agus tak menampik terjadinya permainan dalam penetapan harga di beberapa daerah. Sehingga terjadi disparitas harga yang tinggi antar daerah. "Namun, itu wewenang penetapan harga eceran, tapi memang ujung-ujungnya duit. Kita juga pahami itu," tandasnya.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria mengungkapkan, sebenarnya distribusi tertutup itu masih tataran teori yang implementasinya belum jelas. Di negeri ini belum pernah ada kebijakan Pemerintah tentang Distribusi. "Distribusi tertutup hanya cantik di atas kertas tapi pasti sulit mewujudkannya," katanya.

Sofyano menambahkan, pernah juga Kementerian ESDM melakukan distribusi tertutup untuk komoditi lain, tapi belum menghasilkan hal yang signifikan. "Beberapa wilayah kabupaten sempat dicoba distribusi tertutup, entahlah praktik dan hasilnya seperti apa, kurang begitu jelas. Yang pasti rencana distribusi tertutupnya tidak dilanjutkan oleh Kementerian ESDM," paparnya.

Menurut dia, upaya menerapkan distribusi tertutup yang merata diseluruh Indonesia, yang tidak pernah ada sebelumnya, tentunya akan memakan biaya dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mahal. "Selain itu tentunya juga harus dipraktekan pada minyak tanah subsidi untuk wilayah yang belum di konversi supaya minyak tanah juga tidak melenceng," imbuhnya.

Lanjut dia menjelaskan, kalaupun teknologi distribusi tertutup nanti bisa dibangun, siapa yang mengawasi dan menjalankan monitoring dan pengawasan. "Akan perlu aparatur pemerintah bekerja extra sehingga ada tambahan extra biaya, yang bisa saja seluruh biaya tersebut sebenarnya kurang ada manfaat terhadap sararan distribusi tertutup itu sendiri. Jangan jangan hanya akan keluar biaya saja tapi hasilnya tidak jelas sebagaimana kartu kendali masa lampau," tukasnya. [agus]

Related posts