Bangun Pembangkit Nuklir Butuh Amdal

NERACA

Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Institute for Essential Services Reform menyatakan pembangunan reaktor daya terkait energi nuklir meski hanya eksperiman membutuhkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Amdal perlu dilakukan walaupun untuk skala eksperimen serta mempertimbangkan tapak dan tata ruang mengingat teknologi ini sangat beresiko," kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, seperti dikutip dari laman Antara, kemarin.

Fabby mengemukakan hal tersebut terkait dengan rencana Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) yang akan membangun Reaktor Daya Eksperimen (RDE). Untuk itu, ujar dia, Batan juga semestinya menjelaskan mengenai rincian eksperiman tersebut karena RDE dinilai memiliki risiko yang sama dengan PLTN. Ia juga berpendapat bahwa pengembangan pembangkit nuklir di Indonesia merupakan hal yang tidak berdasar karena seharusnya adalah pilihan terakhir.

Dalam kebijakan energi nasional (KEN) - PP 79/2014 telah menetapkan bahwa PLTN merupakan pilihan terakhir dalam pengembangan energi. Demikian juga dalam rencana umum energi nasional (RUEN), sesuai dengan prioritas KEN, sehingga pengembangan PLTN seharusnya merupakan prioritas terakhir.

"Oleh karena itu, pernyataan para pejabat di negara ini untuk membangun PLTN dalam waktu singkat sesungguhnya tidak mencerminkan prioritas pengembangan energi nasional, sesuai dengan amanat KEN yang seharusanya menjadi acuan pengembangan energi nasional dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan energi," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menyatakan akan berkunjung ke Iran mempelajari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 22-24 Februari terkait akan dibangunnya PLTN skala kecil di Serpong, Banten. “Teknologi nuklir Iran sudah cukup tinggi. Kami ingin tanyakan juga apa yang membuat pembangunan PLTN Iran diboikot, padahal puluhan negara lain menggunakan PLTN," kata Mohamad Natsir, beberapa waktu lalu.

Indonesia, papar Natsir, akan membangun PLTN skala laboratorium (Reaktor Daya Eksperimental/RDE) berkapasitas antara 10-40 MW di mana studi kelayakannya akan mulai dilakukan tahun 2015 dan diharapkan selesai akhir 2017. Ia menegaskan pentingnya PLTN dibangun di Indonesia, selain bersih bagi lingkungan, PLTN adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik murah, massal dan andal.

Dengan menggunakan bahan bakar minyak, lanjut dia, biaya listrik per kwh mencapai 18 sen dolar, sedangkan batu bara 12 sen dolar yang jika memasukkan biaya lingkungan bisa lebih dari 18 sen dolar per kwh. “Yang paling murah hanya nuklir sekitar 3,4 sen dolar per kwh, maksimal 6 sen. Meskipun investasi pembangkit besar, namun biaya bahan bakar per tahunnya murah karena Uranium 1 kg saja sudah bisa membangkitkan puluhan mega Watt selama setahun,” katanya. Investasi RDE di Serpong, menurut dia, antara Rp1,6-1,8 triliun yang hasil listriknya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik internal.

Berani Mencoba

Namun begitu, Anggota DPR Komisi VII Kurtubi menilai pemerintah harus berani mencoba pembangkit listrik tenaga nuklir yang selama ini belum dicoba pemerintah. "Harusnya kita punya, yang selama ini diharamkan (nuklir), sekarang kita buka saja,"katanya.

Dilanjutkan dia, bahwa sebenarnya Indonesia sudah sangat siap untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir dan untuk pembelajaran awal pemerintah bisa "mencontek" negara lain yang sudah menggunakan nuklir sebagai pembangkit listrik.

"Siap banget, kita copy paste dari negara-negara yang sudah mampu meng-handle, saat ini ada 90 negara yang sedang membangun pembangkit tenaga nuklir, kita terlambat. Ini cara untuk mengejar, agar konsumsi listrik kita meningkat, seluruh keluarga bisa menampung aliran listrik," tandas Kurtubi.

Terkait hal ini, jauh sebelumnya, Pemerintah berencana memakai potensi nuklir sebagai alternatif pembangkit guna menjamin kebutuhan listrik di masa depan. Kini, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi opsi harapan terakhir pemerintah. Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman memproyeksikan di tahun 2025 PLTN sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan listrik yang meningkat signifikan dan mengurangi defisit listrik yang mengancam dimasa mendatang.

Jarman mengakui hingga kini PLTN belum menjadi salah satu alternatif pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.

Related posts