Industri Berat Jakarta Akan Digeser ke Banten - Hadapi MEA 2015

NERACA

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggeser seluruh industri berat yang beroperasi di Jakarta ke wilayah Provinsi Banten. "Industri berat di Jakarta itu akan kita geser ke Banten," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di Jakarta, Senin (9/3).

Menurut Djarot, Jakarta sudah tidak cocok lagi bagi industri berat karena industri berat tidak bisa dijadikan senjata untuk bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Setelah semua industri berat digeser, Pemprov DKI akan menggiatkan pusat-pusat industri yang ditinggal industri berat dengan industri kreatif masyarakat. "Jadi nantinya Jakarta lebih condong ke pusat industri kreatif," ujar Djarot.

Djarot meminta Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta untuk membuat road map industri kreatif Ibu Kota. "Kadin akan bikin road map-nya. Saya minta jangan terlalu panjang dan jauh. Sampai 2018 saja itu apa yang fokus dan detail," paparnya.

Disisi lain, untuk mempertahankan kelangsungan industrinya, puluhan perusahaan alas kaki memindahkan basis produksi ke daerah-daerah. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mencatat ada 40 perusahaan alas kaki yang telah hengkang dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Jumlah ini berdasarkan data.

Menurut Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko, sekitar 40 perusahaan alas kaki berskala kecil hingga besar memindahkan pabriknya ke beberapa daerah. Di antaranya ke Jepara, Tasikmalaya, Blitar, Jogjakarta, Ngawi, Banyuwangi, Kediri, dan beberapa daerah lain.

Menurut dia, perpindahan ini merupakan alternatif yang diusulkan oleh asosiasi agar investasi tetap tertahan di dalam negeri dan mempertahankan kelangsungan industri alas kaki. Eddy menilai setelah beberapa perusahaan memindahkan pabriknya, produksi alas kaki cukup stabil meski belum terlalu cemerlang. Hingga pertengahan tahun ini menurut dia juga belum terlihat adanya investasi baru untuk alas kaki.

"Sebenarnya kita memberikan pilihan kepada pengusaha. Apakah ingin terus bertahan di Jabodetabek atau dia bisa memindahkan pabriknya ke daerah lain, sehingga bisa bertahan. Jika mau bertahan di Jabodetabek boleh saja, tetapi mau sampai kapan? Sampai akhirnya tutup?," ujar Eddy.

Eddy juga memperkirakan produksi alas kaki semester I produksi alas kaki menurun sekitar 10-15%. Begitu pula dengan ekspor alas kaki yang menurut dia menurun hingga 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$ 1,8 miliar.

Eddy juga memaparkan produksi alas kaki menurun drastis karena kurangnya perhatian pemerintah. Apalagi anggaran untuk industri hanya sampai 30% kepada industri sehingga menurut dia dananya tidak dapat terserap dan berputar untuk kebutuhan produksi. "Produksinya menurun, ditambah pengusaha tidak mau lagi bekerja karena rugi. Selain itu, sudah banyak juga yang lari ke luar negeri. Untuk permintaan jelang Lebaran juga tidak terlalu banyak. Bahkan ikut turun sekitar 10%," kata Eddy.

Sebelumnya Eddy mengungkapkan banyak investor yang ingin menarik keluar modalnya dengan memindahkan pabriknya. Negara yang menjadi sasaran adalah Vietnam dan Myanmar. Alasannya situasi di kedua negara tersebut lebih kondusif dibanding Indonesia. Hal ini membuat pihaknya menawarkan 135 perusahaan alas kaki di Jabodetabek untuk memindahkan produksinya ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ketiga provinsi tersebut dianggap masih memiliki cukup banyak ruang dan situasi pekerja yang lebih kondusif.

Pengusaha alas kaki juga memperhitungkan selisih Upah Minimum Regional (UMR) di Jabodetabek dengan daerah berkisar Rp 1 juta per orang dalam per bulan. Maka pengusaha yang memiliki 2.000 karyawan akan mengeluarkan uang per bulan Rp 2 miliar. Sehingga dalam setahun pengeluaran mencapai Rp 24 miliar. Sedangkan investasi tanah di Jawa Timur dan Jawa Tengah rata-rata Rp 40 miliar.

"Perpindahan pabrik bisa menjadi solusi bagi perusahaan yang menggunakan banyak tenaga kerja. Mereka tentu harus menambah dana operasional besar, mengikuti kenaikan UMP Jakarta yang naik dari Rp 1,53 juta ke Rp 2,2 juta sebulan. Beban biaya tenaga kerja yang membengkak akan mempengaruhi keuntungan bersih perusahaan. Dengan kondisi itu, dalam jangka panjang mereka harus pindah ke daerah yang UMP-nya lebih rendah," katanya.

Daerah dengan UMP rendah, dia menyebutkan misalnya Jateng, hanya Rp 830.000 dan Jatim Rp 866.250. Dua wilayah itu cocok untuk menjadi daerah tujuan perpindahan pabrik dari Jakarta. Apalagi di dua wilayah itu juga sudah punya kawasan industri. Di Jateng misalnya, ada Kawasan Industri Candi. Sedang di Jatim, lebih banyak lagi mulai dari di Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya.

"Perpindahan ke wilayah tersebut akan mempermudah pengusaha karena infrastruktur di sana memadai, mulai dari pelabuhan hingga pergudangan. Adapun sektor industri yang cocok pindah ke wilayah itu antara lain di tekstil, garmen, sepatu, dan furnitur," ujarnya.

Dia menilai bila pengusaha merealisasikan perpindahan industri justru banyak manfaatnya. Antara lain adanya pemerataan pembangunan, penyerapan tenaga kerja di daerah, sehingga perekonomian masyarakat meningkat.

Related posts