Balitbang KP Sinergikan Industri Ikan Hias RI

NERACA

Depok – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), Achmad Poernomo saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Membangun Industri Ikan Hias Nasional pada Senin (9/3) di Depok, Jawa Barat, dikutip dari keterangan pers, mengatakan kebijakan perdagangan ikan hias merupakan permasalahan yang membutuhkan solusi dalam waktu cepat karena sebagian besar produk ikan hias ditujukan untuk pasar ekspor dan sebagian besar produk ikan hias budidaya merupakan ikan introduksi.

Potensi sumber daya ikan hias Indonesia sekitar 1.050 spesies yang terdiri dari 400 spesies ikan air tawar dan 650 spesies ikan hias air laut. Pada tahun 2009, Indonesia menduduki peringkat ke tiga sebagai negara eksportir ikan hias dunia dengan pangsa pasar sebesar 7,0% setelah Singapura dan Malaysia, dengan dominasi negara tujuan ekspor ke Asia, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Total nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai angka US$ 7,1 juta pada tahun 2009 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dengan nilai ekspor mencapai US$ 70 juta.

Mengacu pada rekomendasi diskusi antar stakeholder ikan hias yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2015 di Raiser Ikan Hias Cibinong, telah berhasil mengelompokkan (clustering) 28 kebijakan terkait proses ekspor ikan hias. Dari 28 regulasi ikan hias yang berlaku saat ini, secara nasional kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak lebih dari 30% (8 regulasi) yang masing-masing diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (5 regulasi), Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (2) dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (1) dan 70% regulasi lagi berada diluar wilayah KKP. Saat ini sebagian besar ikan hias hasil budidaya merupakan ikan introduksi sedangkan ikan asli Indonesia masih berasal dari hasil tangkapan alam.

Kegiatan FGD Membangun Industri Ikan Hias Nasional ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam industri ikan hias mencakup evaluasi dan penataan regulasi ikan hias nasional, potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaku usaha ikan hias, serta melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang ada.

Melalui tema “Evaluasi dan Penataan Regulasi Perdagangan Ikan Hias Nasional” diharapkan dapat tersusun dan terumuskan kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas ikan hias nasional, serta terbentuknya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Narasumber pada kegaitan FGD antara lain Dr. Tri Heru Prihadi yang merupakan Kepala Pusat Penelitian Perikanan Budidaya dengan tema “Pemanfaatan Hasil Penelitian untuk Pengembangan Industri Ikan Hias Nasional”; Dr. Safri Burhanuddin, DEA dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) dengan tema “Dukungan Kemenko Maritim terhadap Industri Ikan Hias Nasional”; Didi Widayadi yang merupakan Praktisi ikan hias dan Penasehat Menteri KP dengan tema “ Industri Ikan Hias Menuju Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPTSP); serta Hendra Iwan Putra dari Perhimpunan Ikan Hias Indonesia (PIHI) dengan tema “Potensi, Peluang dan tangntangan Industri Ikan Hias Nasional”.

Peserta terdiri dari pelaku usaha ikan hias (pembudidaya, eksportir dan importer). Asosiasi/perhimpunan ikan hias, KKP, Kemenko Maritim, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan HIdup, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kota Depok, dan Media.

Sebelumnya pada November 2014 telah berlangsung FGD dalam acara REIKKA (Rekreasi, Edukasi, Informasi, Komunikasi, Konservasi, Atraksi) di Depok yang telah menghasilkan rekomendasi beberapa hal terkait kemajuan industri ikan hias yang mendesak dan membutuhkan solusi dalam waktu dekat yaitu: (1) kebijakan terkait perdagangan (ekspor-impor) ikan hias, (2) kebijakan ijin masuk dan lalu lintas ikan intriduksi, (3) upaya promosi ikan hias budidaya dan ikan hias asli Indonesia.

Related posts