Mitigasi Risiko Reversal

Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – BondRI, Pengajar IPMI International Business School

Per Desember 2014 kurs Rupiah masih di kisaran 12.400-12.500 per US$, sementara di periode yang sama pergerakan yield acuan obligasi pemerintah bertenor 10 tahun masih di rentang 7,80-8,30%. Per Maret 2014 Rupiah sudah berada di rentang 12.900-13.100 per US$ kala harga obligasi pemerintah konsisten meningkat dengan turunnya rentang pergerakan yield menjadi 6,90-7,40%. Dalam 3 bulan terakhir ada capital inflow asing ke industri jasa keuangan dan pasar modal domestik sebesar Rp 57 triliun. Pergerakan harga obligasi acuan dalam periode ini mengindikasikan bahwa dana masuk tersebut adalah milik asing yang berinvestasi di efek pasar modal, baik di efek equity maupun debt (obligasi pemerintah dan/atau perusahaan). Untuk pasar obligasi, yield yang ditawarkan pasar modal Indonesia masih memberikan kontribusi positif signifikan terhadap nilai portofolio dana kelolaan para investor.

Harga obligasi acuan semakin tinggi dengan semakin besar-gencarnya long trading position para investor (higher demand increases bond prices). Yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah telah mempersiapkan skenario saat pasar modal (khususnya debt market) telah jenuh beli atau investor bersiap dengan short  position (higher liquidity risk  dan less attractive yield)?  Jawaban normatif pihak otoritas tentunya telah siap dengan skenario ini. Respon ini bisa dimaklumi walau belum tentu efektif. Sejarah telah membuktikan bahwa pasar cenderung lebih proaktif dan kreatif daripada otoritas dalam urusan pasar, yang membuat pihak otoritas sering bersikap reaktif dalam dinamika perkembangan pasar dan perekonomian.

Masih relevan, ada beberapa variabel dalam perekonomian kita yang bersifat uncontrollable, yaitu yield, kurs dan perdagangan (ekspor-impor). Nasib ketiganya ditentukan faktor eksternal. Upaya kontra-respon berupa government intervention adalah proposisi sangat mahal dan less effective saat ini. Hot money sedang berkuasa di pasar modal domestik. Ini dana asing yang mudah masuk gampang keluar. Ini fakta, bukan isu. Capital inflow signifikan dan Rupiah malah melemah sementara yield acuan obligasi pemerintah masih turun. Berdasarkan fakta tersebut, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ini yang sedang berlangsung: fundamental perekonomian Indonesia (diklaim) kuat oleh otoritas dan itu tidak disebabkan oleh faktor internal. Artinya, pemerintah tak punya kontrol signifikan dalam kemajuan perekonomian domestik. Lebih gamblang lagi, perekonomian kita ini bak bis angkutan umum besar yang sedang melintas cepat menelusuri jalan berkelok mendaki gunung, figur sopirnya misterius dan sama sekali tak dikenali oleh para penumpang.

Harga obligasi acuan telah naik signifikan dalam 3(tiga) bulan terakhir dimana yield-nya turun hingga 1%. Perekonomian boleh saja diklaim kuat namun industri jasa keuangan dan pasar modal rentan faktor eksternal. Pemerintah men-justrifikasi kondisi ini dengan nasib sama yang juga dialami oleh banyak negara-negara kini. Itu cukup menghibur namun tak kontributif. Perekonomian Indonesia saat ini boleh jadi sedang mengalami blessing in disguise atau calm before calamity. Investor sebaiknya bersikap lebih prudent-conservative.

 

BERITA TERKAIT

Tantangan APBN Paska Pemilu

   Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR, DPD…

Kebijakan Satu Peta

 Oleh: Susiwijono Moegiarso Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau…

Bisnis Marina

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute   Dalam khazanah bisnis kepelabuhan nasional, terdapat istilah badan usaha pelabuhan…

BERITA LAINNYA DI

Tantangan APBN Paska Pemilu

   Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR, DPD…

Kebijakan Satu Peta

 Oleh: Susiwijono Moegiarso Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau…

Bisnis Marina

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute   Dalam khazanah bisnis kepelabuhan nasional, terdapat istilah badan usaha pelabuhan…