Bisnis E-commerce Butuh Pusat Distribusi

NERACA

Jakarta - Mahalnya biaya pengiriman barang salah satu faktor penghambat laju pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Konsumen digital juga banyak yang mengeluhkan infrastruktur logistik yang masih berdaya saing rendah.

Hal itu dikatakan Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani di kantor IPMI, Kalibata, Jakarta, Jumat (6/3), pekan lalu. “The Nielsen Global Survey of E-Commerce tahun lalu menunjukkan bahwa konsumen enggan membeli produk secara online karena tingginya biaya dan lemahnya infrastruktur logistik di Indonesia,” ujarnya.

Jimmy yang menjabat sebagaiExecutive Director & CEO IPMI menambahkan, potensi jasa logistik mencapai Rp 1.849 triliun tahun ini lantaran pesatnya pertumbuhan perdagangan online seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan penggunaan gadget. Ditambah lagi, penetrasi e-commerce Indonesia hanya mencapai satu persen, jauh di bawah negara-negara berkembang lain sudah mencapai 20%.

Namun, investasi yang harus dikeluarkan untuk membangun bisnis logistik yang terintegrasi dengan e-commerce sangat besar. “Lippo Group saja mengeluarkan dana US$500 juta atau sekitar Rp 6 triliun untuk masuk ke bisnis e-commerce,” jelasnya.

Dukungan pemerintah dinilai penting dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) supaya dapat memasarkan produk secara daring. Caranya dengan membangun pusat distribusi (distribution center) untuk UMKM. Saat ini, dari 55 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, baru sekitar 75 ribu usaha yang memasarkan produknya lewat internet

“Diperlukan aksi pemerintah yang dapat menampilkan produk-produk UMKM secara online. Di sisi lain, pemerintah dapat membuat sebuah kebijakan yang mampu menekan biaya logistik supaya e-commerce lebih berkembang,” jelas lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini.

Sebelumnya pemerintah melansir, bisnis e-commerce di Indonesia pada 2014 telah mencapai angka US$12 miliar atau sekitar Rp150 triliun. Untuk tahun ini, pemerintah memprediksi nilainya mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp240 triliun (kurs Rp 12 ribu per dolar AS).

Pemerintah akan menertibkan e-commerce melalui peraturan dan kebijakan yang ditargetkan selesai dalam 6 bulan ke depan, termasuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti logistik, infrastruktur, dan sistem pembayaran.

Perusahaan global riset dan penyedia informasi mengenai konsumen, Nielsen mencatat, biaya pengiriman yang mahal menjadi penghalang konsumen dalam memutuskan untuk berbelanja secara online. Penghalang lain untuk belanja online adalah keamanan kartu kredit dan dan kebingungan mengenai cara berbelanja via internet. [ardi]

Related posts