Mafia Pangan Harus Diperangi

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi dari Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis, Suroto mengatakan, koperasi bisa menjadi solusi bagi permasalahan mafia pangan. Sayangnya, menurut dia, yang terjadi saat ini koperasi di Indonesia selalu dikesankan sebagai usaha kecil dan lemah. Padahal sudah saatnya kita segera perangi mafia pangan.

"Koperasi sangat potensial menjadi lembaga untuk memerangi mafia pangan yang harus segera dihilangkan," kata Suroto di Jakarta, Jumat (6/3), pekan lalu.

Koperasi, lanjutnya, merupakan model bisnis yang memiliki banyak keunggulan komparatif secara sistem jika dibandingkan dengan usaha basis investor (Investor Oriented Firm-IOF) seperti CV atau Perseroan. "Keunggulan itu terletak pada sistem kepemilikannya. Koperasi itu dapat dimiliki oleh siapapun, baik konsumen, pekerja, maupun produsen," ujarnya.

Hal itu menurut dia berbeda dengan model IOF yang hanya dimiliki penanam modal berorientasi mengejar dan mengakumulasi keuntungan, sedangkan koperasi berorientasi pada pemberian manfaat pada anggotanya."Satu contoh, koperasi NTUC Fair Price yang ada di Singapura yang koperasi ini menguasai pangsa pasar ritel di sana hingga 62 persen," ucapnya.

Koperasi yang dimiliki oleh kurang lebih 500 ribu warga di Singapura ini bahkan difungsikan untuk melawan mafia kartel pangan dan kenaikan harga akibat inflasi.

"Melalui dana cadangan koperasi yang disisihkan dari surplus, mereka selalu siap memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok ketika terjadi lonjakan harga sewaktu-waktu. Bahkan secara reguler mereka juga menyubsidi harga untuk produk anak-anak dan manula," terangnya.

Dia mengatakan sampai saat ini banyak regulasi yang tidak memihak koperasi misalnya UU BUMN, UU Penanaman Modal, dan UU Perbankan.

"Untuk itu, menurut kami sebaiknya pemerintah melakukan upaya memahamkan masyarakat kepada koperasi yang benar agar dapat menjadi sumber ekonomi alternatif masyarakat yang setiap hari sekarang ini hidup dalam tekanan mafia kartel," jelasnya. Sebelumnya, harga sejumlah bahan pokok termasuk beras di pasaran terus merangkak naik. Pemerintah berencana melakukan evaluasi total di bidang distribusi. Sebab, harga kebutuhan pokok masyarakat tersebut terus mengalami kenaikan hingga 30 persen. Padahal, operasi pasar telah dilakukan sejak Desember 2014 lalu. Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menganggap kenaikan harga beras di Jakarta dipicu dari motif bisnis para mafia beras. Gobel menyebutkan ulah para mafia dalam perdagangan beras, mafia ini juga menyebar ke seluruh kegiatan ekonomi lainnya yang membuat gerak ekonomi Indonesia terbatas. Menurutnya para mafia ini memainkan harga beras agar pemerintah terpaksa membuka keran impor sehingga ada peluang keuntungan. “Mafia ini harus kita bereskan. Ini yang membuat kita tidak kompetitif. Sekarang bagaimana mau berhasil. Optimisme harus kita bangun sekarang, Kita sedang membangun kedaulatan pangan. Kemarin masih ada juga yang memainkan cerita, naik sekian puluh persen dengan tujuan supaya impor masuk,”paparnya. Gobel mengatakan, Kita dari Desember 2014 telah melakukan operasi pasar sekitar 75 ribu ton beras Bulog, namun harganya tetap naik, kita akan evaluasi terutama audit distribusi dalam dua bulan kedepan. Tujuannya, memastikan beras yang sampai ke tangan masyarakat dijual sesuai ketetapan pemerintah, serta dapat menindak tegas terhadap para mafia beras. “Harga beras melambung di saat stok memadai terjadi akibat ulah para mafia beras. Mata rantai penyaluran beras dari Bulog sampai ke pedagang perlu diaudit untuk memberantas mafia beras yang sangat merugikan konsumen,” tandasnya. [agus]

Related posts