Sejumlah bahan kebutuhan pokok dan strategis mengalami kenaikan harga secara bersamaan tanpa kendali pemerintah. Padahal kenaikan harga Elpiji 12 kg dan 3 kg, beras, BBM premium, gula pasir, tarif dasar listrik, tarif tol dan tarif kereta api, seharusnya dapat dikendalikan oleh pemerintah. Tapi mengapa ini terkesan dibiarkan? Apakah ini strategi pemerintah untuk mendorong laju inflasi kembali naik pada bulan ini?

Bagaimanapun, pemerintah harus bertanggung jawab atas kenaikan harga-harga tersebut yang memang diatur pemerintah (administered prices). Tidak bisa pemerintah lalu berdalih kenaikan harga barang-barang tersebut sebagai konsekuensi mengikuti harga pasar dalam negeri maupun harga pasar internasional.  Apalagi kondisi semakin tak menentu setelah kurs rupiah terhadap dolar Amerika juga merosot hingga tembus Rp13.000/US$. Tentu saja serangkaian lonjakan harga kebutuhan primer ini bagi sebagian orang kaya dianggap belum serius dan hanya jangka pendek, bahkan pemerintah pun masih kelihatan tenang. 

Kita melihat pertimbangan dan asumsi yang dibangun dalam kenaikan harga-harga ini sangat didominasi faktor pasar. Mekanisme pasar adalah sistem yang paling banyak digunakan pemerintahan di dunia untuk menopang perekonomian. Padahal banyak ketidaksempurnaan di dalamnya yang apabila kita menerapkan sesuai text book di negeri ini yang dapat berisiko serius berjangka panjang. 

Jelas, kita menduga tim ekonomi pemerintah lalai mengantisipasi kenaikan barang saat ini karena tidak mempunyai strategi yang bersifat langsung, dan cepat untuk mendorong daya beli masyarakat miskin. 

Pemerintah juga tidak mempunyai mitigasi risiko terhadap kenaikan berbagai harga. Akibatnya daya beli masyarakat terpukul, dan berikutnya laju inflasi tidak akan terbendung jika pemerintah tidak mengambil langkah konkret. 

Pemerintah tampaknya saat ini terpaku strategi jangka panjang. Faktanya,  anggaran penghematan BBM tidak digunakan untuk bantuan jangka pendek, tapi hanya fokus pada rencana jangka panjang, seperti untuk penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan ke-30 BUMN pada APBN-P 2015 sebesar Rp43,2 triliun. Padahal seharusnya dana sebesar itu dapat untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 

Mengingat tidak adanya program bantuan yang langsung diterima masyarakat, laju inflasi diperkirakan tidak terbendung dan bisa mencapai 6%. Untuk itulah, DPR RI menyarankan agar pola pengalihan subsidi energi diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Misalnya, elpiji 3 kg tidak boleh didistribusikan secara terbuka, tapi harus kepada kelompok masyarakat kategori di bawah yang telah disepakati yakni, sangat miskin dan miskin.

Walau demikian, ekonomi pasar adalah fakta di depan mata yang sulit dihindari. Tapi bukan berarti negara harus tunduk dan patuh pada mekanisme pasar. Negara harus berdiri kokoh dan lebih percaya diri berhadapan dengan pasar. 

Negara harus menjamin kesejahteraan lahir batin rakyatnya yang sering kali menjadi korban sistem yang sudah banyak menuai kritik. Kenaikan harga-harga pasti akan menambah beban rakyat. Inilah saatnya negara mengubah paradigma untuk tidak selalu menjadi penganut ekonomi pasar. Pemerintah harus kritis dan berani menghadapi jebakan pasar yang sering mencelakakan rakyat itu. 

Para pengelola negara hendaknya sadar, bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat. Karakter itulah yang bisa mengawal perjalanan bangsa ini agar tidak terombang-ambing oleh kekuatan pasar yang terus mempermainkan kita. Semoga!