Sertifikasi Lahan Budidaya Permudah Akses Modal - Sinergi Perikanan dan Perbankan

NERACA

Yogyakarta - Modal usaha kerap dijadikan salah satu alasan seseorang untuk takut memulai bisnis mereka, tak terkecuali para pembudidaya perikanan. Namun, berdasarkan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menyatakan pembudidaya perikanan supaya mandiri menjadi pengusaha, bukanlah menjadi buruh. Oleh karenanya, dibutuhkan permodalan dalam proses kemandirian pembudidaya perikanan dan sertifikasi lahan pembudidaya berkaitan erat dengan hal tersebut, sehingga bisa menjadi jaminan atau agunan dalam mengajukan pinjaman ke bank.

"Selama ini permasalahan dalam mendapatkan pinjaman dari dunia perbankan adalah masalah jaminan atau agunan, sehingga Pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mensertifikasikan lahan pembudidaya perikanan yang akan membuat dunia perbankan bisa masuk dalam memberikan permodalan," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto seusai kegiatan Sosialisasi Nasional Pra-Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (Pra-Sehatkan) Tahun 2015 di Hotel Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Jumat (6/3).

Menurut Slamet, dengan adanya sertifikasi lahan pembudidaya perikanan ini bisa menjadikan lebih mandiri dikarenakan permodalan dari dunia perbankan bisa masuk sehingga usaha pembudidaya perikanan bisa berkembang dan menjadi mitra serta membina pembudidaya perikanan kecil lainnya. Dia pun mencontohkan di daerah Banjarnegara sudah ada pembudidaya perikanan komoditas gurame yang sudah mendapatkan sertifikasi lahan dan bisa dijadikan agunan sehingga mendapatkan modal usaha sebesar Rp100 juta.

"Contoh ini membuktikan bahwa dunia perbankan sudah percaya atas bisnis perikanan budidaya sehingga bisnis ini sudah dianggap bisnis yang mengairahkan dan mempunyai keuntungan yang tinggi," ujar Slamet.

Sedangkan terkait resiko kredit macet dalam memberikan pinjaman dari pihak perbankan, lanjut Slamet, KKP sudah mempunyai daftar atau data kelompok pembudidaya perikanan yang maju, mempunyai komitmen kuat dalam menjalankan usahanya, serta mempunyai nilai kejujaran yang tinggi. Oleh karenanya, harus ada rekomendasi dari dinas perikanan di daerah dan KKP sehingga pihak perbankan tidak salah dalam memberikan pinjamannya kepada pembudidaya perikanan.

"Rekomendasi kelompok pembudidaya perikanan tersebut harus mempunyai persyaratan yang jelas, seperti kelompok pembudidaya yang menguasai teknologi, mempunyai keinginan yang kuat, market atau pasar yang jelas, dan berkeinginan mengembangkan usaha perikanan budidayanya," lanjut dia.

Daftar atau data kelompok pembudidaya perikanan ini sangat penting artinya sehingga dunia perbankan tidak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai kelompok ini yang dipercaya. Dia menyatakan bahwa data kelompok perikanan budidaya yang sukses ini akan diakomodasikan untuk mendapatkan permodalan dari dunia perbankan.

"Daftar atau data kelompok pembudidaya perikanan berguna bagi perbankan sehingga dalam memberikan pinjamannya tidak salah sasarannya. Selain mendapatkan bantuan pinjaman dari dunia perbankan, KKP juga memberikan bantuan kepada pembudidaya perikanan dalam bentuk Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)," ungkap Slamet.

Slamet juga menuturkan melalui program sertifikasi lahan pembudidaya perikanan ini bisa dilakukan pengecekan ulang mengenai kelompok pembudidaya perikanan mandiri yang belum mendapatkan sertifikasi lahan tersebut. Pada tahun ini, diharapkan sekitar 8 ribu bidang lahan bisa dilakukan proses sertifikasi lahan pembudidaya perikanan tersebut.

"Satu bidang lahan maksimum luasnya 2.000 meter, namun apabila kelompok pembudidaya perikanan mempunyai 500 meter maka hal tersebut sudah termasuk satu bidang lahan," tuturnya.

Kemudian dia pun menjelaskan dalam memberikan kepercayaan kepada dunia perbankan untuk memberikan pinjamannya maka diperlukan proses sosialisasi yang tepat dan jelas. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengajak dunia perbankan untuk terjun langsung ke kelompok perikanan budidaya sehingga tidak hanya mendengarkan ceritanya saja, namun melihat langsung pelaku usaha perikanan budidaya tersebut.

"Kita juga memberikan buku petunjuk teknis mengenai perikanan budidaya sehingga mengetahui atau mengenal dunia bisnis perikanan budidaya. Selain itu, kami melatih petugas-petugas perbankan seperti kepala cabang atau bagian pengkreditan dalam mengenal bisnis perikanan budidaya sehingga dunia perbankan mengetahui titik-titik resiko kritis di bisnis perikanan budidaya," tandas Slamet.

Slamet juga mengatakan masih banyak manfaat yang dapat diterima dari dunia perbankan dalam membantu bisnis perikanan budidaya. Seperti halnya, bisa membantu bisnis perikanan budidaya komoditas air tawar seperti ikan gurame mempunyai bisnis yang menguntungkan. Untuk itu, dunia perbankan perlu mengetahui seluk beluk mengenai bisnis perikanan budidaya ini sehingga mengetahui resiko yang dihadapi dan cara mengantisipasi jika memberikan pinjaman kepada kelompok perikanan budidaya.

"Kemudian dengan banyaknya komoditas perikanan budidaya yang menguntungkan dan dunia perbankan mengetahui resiko yang akan dihadapi di setiap komoditas maka dunia perbankan bisa mengetahui besaran pinjaman yang diberikan kepada komoditas ikan, bahkan besaran pinjaman dapat dibeda-bedakan setiap komoditas berdasarkan resiko yang akan dihadapi," ujarnya.

Tidak hanya sosialisasi kepada dunia perbankan saja, kata dia, diperlukan juga sosialisasi kepada kepada kelompok pembudidaya perikanan, dimana mereka masih belum percaya kepada pihak perbankan. Kelompok ini beranggapan tidak mau meminjam kepada pihak perbankan sehingga kesannya memberatkan dengan adanya pinjaman dari dunia perbankan ini.

"Mereka beranggapan bahwa jangan-jangan saya mati meninggalkan utang dari perbankan dan hal tersebut memberatkan. Oleh karenanya, cara berpikir tersebut harus dirubah dan diedukasikan kepada kelompok pembudidaya perikanan sehingga bisnis mereka bisa berkembang dan maju," kata Slamet.

Slamet pun mengungkapkan program sertifikasi lahan pembudidaya perikanan ini sudah dimulai dimana buktinya dalam acara yang diselnggarakan hari ini, pihak perbankan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan sertifikat lahan dari jaminan atau agunan yang dibantu oleh pihak KKP dan BPN. Sebenarnya KKP sudah melakukan kesepatan bersama dengan pihak perbankan, semisalnya saja kesepakatan dengan Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah. Namun, baru BRI yang memberikan pinjaman modal kepada kelompok pembudidaya perikanan melalui proses sertifikasi lahan pembudidaya sebagai bagian jaminan atau agunan.

"Namun, BTN mempunyai kreatifitas yang tepat dengan berencana membangun perumahan khusus pembudidaya perikanan. Hal ini merupakan salah satu yang luar biasa. Dengan memberikan kredit perumahan yang lebih fleksibel dan murah maka kesejahteraan pembudidaya perikanan dapat terjamin. Hal ini membuktikan BTN sudah melihat bisnis perikanan budidaya mempunyai prospek bisnis yang menjanjikan," tandas dia.

"Pihak perbankan memang sudah menyasar kepada pembudidaya perikanan sehingga ada kepercayaan dari dunia perbankan. Jadinya jika dunia perbankan sudah masuk dalam bisnis perikanan budidaya maka bisnis ini sudah dikatakan sebagai bisnis yang bankabel atau layak," tambah Slamet.

Related posts