Oleh: Sugiyono Madelan

Dosen Universitas Mercu Buana

Pemerintah keliru apabila meyakini bahwa rupiah yang semakin terdepresiasi itu berdampak meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa. Nilai ekspor barang dan jasa sesunguhnya tidak respons oleh pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Hal ini, karena nilai inelastisitasnya sebesar 0,0569.

Namun nilai tukar rupiah yang terdepresiasi memang menurunkan nilai impor barang dan jasa. Besar elastisitasnya minus 0,0611. Nilai ini mempunyai “magnitude” yang lebih besar dibandingkan pengaruh depresiasi rupiah terhadap nilai ekspor barang dan jasa di atas. Sehingga, depresiasi rupiah yang semakin mendalam sesunguhnya lebih berdampak melemahkan barang dan jasa yang bersumber impor.

Kemudian perbedaan tafsir atas perilaku ekonomi depresiasi rupiah ini demikian nyata. Apabila dipandang dari kacamata visi Trisakti, maka kegiatan pelemahan nilai impor barang dan jasa dipandang sebagai propaganda kesuksesan pemerintah dalam membendung nilai barang dan jasayang bersumber impor. Sebab, dalam perspektif pengembangan nasionalisme anti impor dengan memprovokasi bahwa barang dan jasa bersumber dari impor itu sebagai sumber pelemahan kekuatan dalam negeri.

Perilaku “anti bersaing secara sehat” ini sedemikian mendarah daging. Oleh karena itu gerakan anti impor yang mendompleng pada pembentukan iklim persaingan yang tidak sehat di dalam negeri, justru sesunguhnya berdampak menimbulkan inefisensi ekonomi.

Sebab, dalam perspektif ilmu perdagangan internasional produk barang dan jasa, dimana impor justru terjadi apabila harga barang dan jasa bersumber dari impor itu dijual lebih rendah dibandingkan harga barang dan jasa produk di dalam negeri. Gerakan anti impor memang akan membendung perburuan rente yang sering bersembunyi dibalik kegiatan impor.

Namun pada sisi lain, keberadaan gerakan anti impor menguatkan pemberlanjutan pembentukan pasar tertutup, anti persaingan global secara lebih sehat dan adil, serta semakin menyuburkan perlindungan sebagai negeri “infant industry” yang berlangsung puluhan tahun menjadi semakin subur. Akibat pembentukan “negeri tirai bambu” melalui gerakan anti impor barang dan jasa di atas, maka pendukungan dan “meremehkan” kejadian depresiasi nilai tukar rupiah itu memperlemah daya saing produk dalam negeri. Sebab, kekurangan pembangunan infrastruktur masih terasa “nyaman” oleh pembentukan proposisi di atas.

Jadi, disain intransparansi, ketidaklengkapan, dan ketidaksimetrisan informasi terkesan dibangun pemerintahan Joko Widodo di bidang perekonomian pada kebandelan dalam memperbaiki depresiasi rupiah. Hal ini karena laju inflasi tinggi turut menyuburkan depresiasi rupiah masih sulit diperbaiki. Nilai tukar rupiah juga tidak respon oleh instrumen kebijakan suku bunga deposito, perbaikan ekspor neto, investasi asing neto, perbaikan impor beras neto, dan pembentukan krisis moneter.***

.