Kepemimpinan Parpol - Oleh: Airlangga Pribadi Kusman, Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

Dalam sebuah kuliah umum bisnis internasional pada 2008, saat ditanya apa rahasia keberhasilan Google, CEO dari perusahaan penyedia informasi terbesar situs dunia maya ini menyatakan, “Apabila saya tidak memperlakukan pekerja kami dengan respek dan melibatkan mereka dalam pengambilan kebijakan maka mereka akan turun ke jalan, mengabarkan perlawanan dan berita menarik kepada publik sekaligus menyodorkan masalah besar yang akan sulit kami antisipasi."

Pernyataan di atas adalah kunci dari keberhasilan kepemimpinan di abad ke-21, bukan saja kunci kepemimpinan di dunia usaha, tapi juga password bagi kepemimpinan di dunia politik.

Partisipasi, kolaborasi antaraktor, dan keterlibatan para kader dalam pengambilan setiap kebijakan menjadi tantangan bagi setiap parpol untuk beradaptasi dengan proses keterbukaan yang semakin meluas dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, klik elitisme partai, hierarki kepemimpinan, dan penempatan kader hanya sebagai instrumen politik elite menjadi tanda bagi senjakala riwayat partai dan kepemimpinan politiknya.

Kebutuhan penyegaran partai politik di dalam parpol sepertinya menjadi tantangan bagi seluruh partai politik di Indonesia. Setelah Pilpres 2014 usai tiga bulan yang lalu, pandangan kita terhadap dinamika politik masih tertumpu pada ketegangan antara kekuatan pemerintah dan oposisi.

Dalam hiruk-pikuk politik terkini, kita melupakan bahwa dinamika politik yang sehat dalam proses demokrasi di Indonesia tak terlepas dari performa partai politik sebagai tulang punggung demokrasi di Indonesia. Apabila kita tarik akar persoalannya, untuk menuju perubahan politik yang lebih baik, demokratisasi partai adalah sebuah kebutuhan sejarah.

Apabila memandang sekilas jejak langkah dari partai-partai politik, mereka memiliki persoalan besar terkait dengan problem demokratisasi partai, terutama sehubungan dengan problem rekrutmen kepemimpinan dan keterlibatan kader dalam pengambilan kebijakan. Partai-partai papan atas hasil Pileg 2014, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat masih terjebak dalam problem stagnasi kepemimpinan ketika hasrat untuk memimpin partai dalam jangka waktu lama dari para pemimpin puncak telah menghalangi terbukanya katup-katup regenerasi kepemimpinan partai politik.

Dengan melembagakan regenerasi kepemimpinan politik, secara bertahap partai akan dapat memecahkan tantangan kelembaman birokratisasi partai sekaligus menghindari problem partai politik pascaotoritarianisme, seperti politik dinasti dan nepotisme.

Sehubungan dengan pentingnya penyegaran kepemimpinan politik, seperti diuraikan oleh Joseph S Nye (2008) dalam The Powers to Lead. Menurut Nye, pada abad ke-21 penggambaran kepemimpinan politik adalah pemimpin yang berada di pusat dari sebuah lingkaran, bukan figur yang memimpin secara top down dalam hierarki sentralistis.

Problem kepemimpinan yang hierarkis sentralistis salah satunya berakar pada tidak berjalannya proses regenerasi kepemimpinan di internal parpol. Sebaliknya, kepemimpinan yang setara, partisipatoris, dan demokratik hanya dapat dibangun ketika proses regenerasi kepemimpinan partai berjalan baik dengan tradisi pergantian kepemimpinan yang damai dan terkelola. Hal ini mengingat bahwa partai yang responsif dan adaptif terhadap tantangan demokratisasi adalah partai yang berhasil melembagakan dinamika perubahan di internal partai tersebut.

Terkait solusi praktis terhadap kebutuhan penyegaran kepemimpinan partai politik di Indonesia ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Pertama, salah satu peran dari partai politik adalah melakukan rekrutmen kepemimpinan. Partai memiliki peran menyiapkan kader-kader terbaiknya menjadi kandidat pemimpin dalam jabatan-jabatan publik.

Sehubungan dengan tugas ini maka prinsip partisipatoris atau gotong-royong sudah saatnya diperkenalkan dalam partai untuk memilih kandidat pemimpin. Dorongan demokratisasi partai semestinya juga terkait dengan hadirnya inovasi kelembagaan dari setiap partai politik untuk mengelola aspirasi dan kebutuhan konstituen maupun masyarakat sipil.

Hal ini terkait dengan peran fundamental dari keberadaan partai politik adalah memberikan rujukan bagi social policy dalam kehidupan bernegara. Problemnya, tawaran-tawaran kebijakan publik yang diberikan partai selama era Reformasi terlihat lebih mengikuti logika kepentingan oligarki politik daripada logika aspirasi warga negara dan konstituen.

Berhadapan dengan problem kelembaman partai maka diperlukan solusi institutionalisasi kepartaian agar partai tidak semakin terasing dari kehendak konstituennya. Salah satu langkah yang patut dipertimbangkan adalah melembagakan kerja-kerja riset intelektual dalam partai untuk memformulasi kebijakan yang akan ditawarkan dalam proses-proses politik.

Hal ini sejalan seperti diutarakan aktivis politik sekaligus intelektual dari Italia, yakni Antonio Gramsci (1971) bahwa partai berkarakter demokratik adalah the new prince (pangeran baru) yang bertugas melahirkan pengetahuan bagi pijakan aksi politik baru yang lahir dari dinamika sosial gerak hidup masyarakatnya. Dengan melembagakan tradisi riset di internal partai dalam perumusan kebijakan publik, karakter kepemimpinan politik akan bergerak mendemokratisasikan diri dan melibatkan kader partai maupun elemen masyarakat sipil yang lebih luas.

Di tengah arus gelombang pasang desakan yang menghendaki perubahan politik yang lebih demokratis, partai politik harus berbenah dan menyesuaikan diri dengan arus besar tuntutan masyarakat. Apabila daya tolak terhadap gelombang pasang desakan demokratisasi parpol lebih besar dari dorongan progresif untuk berbenah maka partai akan semakin ditinggalkan publik dan hal itu pukulan telak bagi kehidupan demokrasi kita ke depan. (haluankepri.com)

Related posts