Transparansi Tender ISC-Pertamina Kembali Dipertanyakan

NERACA

Jakarta - Indonesian Resources Study (IRESS) meminta unit usaha PT Pertamina (Persero) yakni Integrated Supply Chain (ISC) agar transparan kepada publik dalam proses pengadaan minyak. Tender pengadaan minyak itu sendiri diketahui untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri periode April 2015. Setidaknya ada dua jenis minyak mentah sebanyak empat juta barel yang ditenderkan ISC-Pertamina, yakni minyak dari Azuri dan Qua Iboe-Nigeria.

"Nah seperti kenaikan BBM, terkait formula dan perhitungan pengadaannya itu harus dibuka ke publik, supaya tidak menimbulkan kecurigaan, supaya kebijakan itu didukung oleh publik. Sekarang kan urusan korupsi ini sudah menjadi musuh masyarakat. Kalau di mulai dengan langkah-langkah proaktif, transparansi oleh kementerian ESDM dan Pertamina dalam formula harga serta praktek ISC itu akan justru mendapat dukungan," kata Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara di Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut Marwan, jika praktek KKN terus saja berlanjut seperti yang dikatakan dulu, maka jangan salahkan masyarakat apabila menganggap praktek korupsi masih dilakukan di ISC."Jadi ISC saya kira oleh Pertamina perlu dibuka jugalah. Kita kan ingin KKN itu hilang dari praktek ini," ujarnya.

Selain itu, Marwan juga menilai perlunya dilakukan audit kepada ISC tentang kelayakan bisnisnya oleh Pertamina."ISC itu kan lebih tinggi pangkatnya dibanding Petral, audit aja kalau ada hal-hal yang mencurigakan dan merugikan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Marwan juga mengkritisi sikap Vice President ISC Daniel Purba yang cenderung menutup-nutupi rincian harga pengadaan yang diperoleh dari tender perdananya. Pasalnya, Daniel lebih memilih pelit bicara ketika publik mempertanyakan berapakah harga yang ditawarkan oleh pemenang tender, dengan dalih sebagai etika dalam berbisnis.

"Saya kira sebagai perusahaan publik, mereka tidak boleh menyembunyikan informasi. Kalau ada media atau wartawan yang tanya justru kesempatan bagi mereka untuk menunjukan bahwa mereka bekerja dengan benar, tapi kalau disembunyikan yah kita tambah curiga, dan tidak benar juga mereka menyembunyikan itu. Artinya kita bisa saja mengatakan bahwa praktek yang lama masih saja dilanjutkan. Kan begitu," tandas dia.

Sementara itu, pengamat migas dari Energi Watch Ferdinand Hutahaen mengatakan tender minyak mentah (crude oil) yang pertama kali dilakukan oleh Intagrated Supply Chain (ISC) Pertamina, prosesnya terkesan sangat tertutup. Menurutnya, tender itu telah menghasilkan pemenang tender, yaitu Socar untuk minyak mentah Azeri sebesar 2 juta barel dan Vitol untuk minyak mentah Nigeria sebesar 2 juta barel.

Dia menjelaskan, proses tender terbuka dan transparan seperti yang dijanjikan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas dan ISC sepertinya tidak terjadi. Publik sangat sulit mengawasi proses ini, bahkan anggota DPR dan DPD RI bersuara keras agar ISC membuka ke publik tentang proses tender yang sudah dilakukan.

"Siapa peserta tender, syaratnya apa, spek-nya seperti apa, tata caranya bagaimana, tender terbuka atau tertutup, semua serba tidak jelas, tidak ada transparansi dalam proses ini. Bahkan kabarnya ISC telah memenangkan peserta tender yang harganya lebih mahal 6 sen dolar/barel dari penawar dibawahnya. Ini aneh bagi kami, kenapa penawar yang harganya lebih tinggi bisa dimenangkan," ujar Ferdinand.

Ferdinand pun meminta agar KPK segera turun ke ISC Pertamina. Tender ini, kata dia harus segera diperiksa secara detil, ISC tidak boleh sembunyi dibalik software untuk menetapkan pemenang tender.

"Jangan menggunakan software yang sudah dimanipulasi untuk proses tender crude ini. Kapan bangsa ini akan bebas dari kejahatan mafia migas jika masih saja proses tender terus tertutup dan aneh? Jika penawar yang lebih mahal dimenangkan, itu artinya akan ada potensi kerugian negara, ini harus diperiksa," tegas dia.

Dia pun meminta kepada Menteri ESDM Sudirman Said, Dirut Pertamina Dwi Sucipto dan Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri agar segera memeriksa proses ini."Semua tender crude oil harus transparan, bebas dari mafia dan pola pengadaannya harus dirubah demi bangsa dan negara," ujarnya. mohar

Related posts