SKK Migas Akan Terus Kembangkan Survei Seismik - Temukan Cadangan Minyak Baru

NERACA

Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan terus mengembangkan survei seismik dalam rangka mencari sumber-sumber cadangan minyak baru. “Nantinya, survei seismik dipergunakan secara intensif untuk mencari target reservoir yang akan dibor dan diproduksi," kata Kepala Humas SKK Migas Rudianto Rimbono di Jakarta, Kamis (5/3).

Ia menjelaskan sebelum survei seismik tersebut, diperlukan ahli-ahli geofisika untuk melakukan studi-studi analisa sehingga dapat menentukan tempat yang akan dieksplorasi. "Mudah-mudahan hasil analisa mereka kuat sehingga bisa menentukan tempat pengeboran apabila berhasil berarti akan menambah cadangan minyak," katanya.

Menurut Rudianto, cadangan minyak saat ini sekitar 40 persen tetapi masih terkendala dengan belum jelasnya tingkat keberhasilan temuan cadangan minyak di Indonesia. "Namun, angka tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan cadangan minyak global yang berkisar 20 sampai 30 persen," tuturnya. Ia juga menambahkan kegiatan survei seismik harus memerlukan kerja sama dan komunikasi yang baik perusahaan, kontraktor utama, dan pemborong.

Sebelumnya, pada Oktober 2014 lalu, Total E&P Indonesie salah satu operator Blok Mahakam menyelesaikan kegiatan survei seismik di Lapangan Tunu, Kalimantan Timur yang berlangsung sejak April 2012. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menentukan dan mencari lokasi reservoir yang menjadi target pengeboran dan lokasi sumur di zona Northwest Tunu.

Butuh Dukungan

Direktur Utama PT Gelombang Seismik Indonesia (GSI) Benyamin Dwijanto menilai pasar survei seismik di Indonesia masih dikuasai perusahaan asing. Padahal perusahaan lokal berpotensi menjadi tuan rumah di negeri sendiri jika pemerintah mendukung melalui kemudahan investasi teknologi dan proteksi. Diperkirakan, total nilai proyek survei seismik di Indonesia mencapai US$ 300-500 juta per tahun.

Ia menilai pemerintah perlu menerapkan kebijakan protektif agar perusahaan lokal mampu berkembang. Misalnya, untuk setiap proyek bernilai maksimal US$ 10 juta, harus dikerjakan oleh perusahaan lokal. "‎Pemerintah juga perlu mendukung dalam bentuk investasi teknologi canggih, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok," katanya.

Sejak dilakukan kegiatan seismik data akuisisi di Indonesia pada 1960, perusahaan Eropa dan Amerika Serikat seperti CGG SA (Prancis), Geokinetik, Delta dan Gecoprakla telah mendominasi. Adapun pasar survei seismik Indonesia saat ini didominasi perusahaan Tiongkok seperti BGP, Daqing, Henan Petroleum, dan Sinopec Internasional Petroleum. Ruang lingkupnya meliputi survei seismik di darat, zona transisi darat laut, laut dangkal hingga laut dalam.

Indonesia hanya memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di sektor ini, di antaranya PT Elnusa, anak usaha PT Pertamina (persero) yang mulai terjun sejak 1990 lalu, disusul PT Gelombang Seismik Indonesia (GSI) pada 1990, dan tahun ini PT Sucofindo.

Benyamin mengatakan ke depan perusahaan perlu terus menggandeng pemerintah mengingat tingginya investasi di industri survei seismik. Sebagai gambaran, satu proyek seismik 3D sepanjang 600 kilo meter persegi (km2) membutuhkan dana minimal US$ 50 juta, termasuk peralatan US$ 25 juta, kegiatan operasional, personel dan marketing. "Perlu menggandeng pemerintah mengingat biaya investasi dan nilai proyek bisnis ini sangat besar per tahun nya," tambahnya.

GSI sendiri sejak berdiri pada 2009 lalu, telah menyelesaikan 10 proyek seismik bersama 8 perusahaan termasuk PT Pertamina EP, Foster Trembes Petroleum Ltd, Bukit Energi Asia Pte Ltd , dan salah satu perusahaan Afrika. Rata-rata proyek seismik yang dilakukan GSI adalah survei seismik 2D di darat dengan panjang 200 kilo meter hingga 600 kilo meter.

Disisi lain, Kementerian Koordinator Kemaritiman akan mewajibkan kegiatan survei minyak dan gas bumi seperti pemetaan batimetri (kedalaman laut) dan survey seismik menggunakan produk dalam negeri. Ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya industri nasional. "Pak Menteri Koordinator Kemaritiman meminta kepada Kepala SKK Migas, seluruh riset yang ada di perairan Indonesia, selama masih ada kapal riset harus menggunakan kapal riset Indonesia," kata Pelaksana tugas Deputi Koordinasi Bidang SDM Kementerian Koordinator Kemaritiman, Safri Burhanuddin.

Kementerian menganggap selama ini aturan yang diberlakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) kurang tegas.

Related posts