Pemerintah Klaim Panen Padi Naik Hingga 30% - Bidang Pertanian

NERACA

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dalam beberapa kunjungan kerja ke sejumlah daerah ternyata hasil panen naik padi menunjukkan peningkatan antara 20-30 persen. Menurut Mentan di sela kunjungan ke Provinsi Bengkulu Rabu, hal itu terjadi karena pembuahan butir gabah dari proses sintesa yang sempurna. Selain itu, pergeseran musim tanam menghilangkan potensi serangan hama. "Bahkan di Demak Jawa Tengah, produksi padi meningkat hingga 50 persen," ujarnya usai melakukan panen padi di Kabupaten Kepahiang, dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis.

Dari panen padi di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang itu diperoleh hasil 8,12 ton GKP (gabah kering panen) per hektar atau meningkat dua kali lipat dari panen sebelumnya sebanyak 4,2 ton/ha. "Terjadinya peningkatan hasil produksi padi ini merupakan tanda-tanda yang baik dalam pencapaian swasembada pangan nasional," katanya.

Menurut menteri, mundurnya waktu tanam padi selama 1,5 bulan ternyata tidak selalu berdampak negatif, bahkan perubahan iklim tersebut justru berkontribusi positif terhadap usaha budidaya tanam padi. Dia mengatakan, musim tanam seharusnya pada September-Oktober 2014, namun, perubahan iklim menyebabkan musim tanam bergeser menjadi Oktober-November.

Apabila musim tanam berlangsung sesuai jadwal, tambahnya, selain, potensi serangan hama,hasil bulir gabah berkualitas rendah seiring tingginya curah hujan pada awal tanam. "Gabah akan cenderung berwarna hitam dan sulit dijemur.Lengkaplah semua penderitaan petani," katanya.

Pernyataan Mentan ini dibenarkan Bupati Kepahiang Bando Amin bahwa, produksi gabah petani di wilayahnya yang semula 8 ton GKP per hektare (ha), meninglkat menjadi 12 ton GKP pada awal tahun ini. Pada kesempatan itu, Mentan meminta kepala dinas pertanian segera menyerap bantuan baik alat pertanian seperti traktor dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier karena pembenahan infrastruktur pertanian tersebut turut menentukan produktivitas hasil tanam.

Kementerian Pertanian mengungkapkan pada Maret 2015 akan memasuki panen raya dan diperkirakan untuk bulan tersebut luas areal panen mencapai 2,4 juta hektare (ha). "Secara nasional,bulan Maret ini ada luas areal tanam yang panen mencapai 2,4 juta hektare (ha)," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di sela kunjungan ke Bengkulu, Rabu.

Mentan menambahkan, pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur akhir pekan ini yang mana luas areal panen di wilayah itu mencapai 500.000 ha. Menurut dia, apabila, dalam 1 ha, produktivitasnya sebanyak tujuh ton, maka untuk satu kabupaten akan mampu menghasilkan 3,5 juta ton gabah kering panen (GKP). "Melimpahnya produksi gabah ini akan menurunkan harga beras seiring penambahan pasokan beras ke pasar.Konsumsi beras nasional mencapai 3 juta ton per bulan," katanya.

Sementara itu data Ditjen Tanaman Pangan menunjukkan mulai Februari lalu sudah mulai panen padi, setidaknya, areal panen padi seluas 1,24 juta hektare (ha) atau sebanyak 6,32 juta ton GKG yang setara 3,79 juta ton beras.

Terkait operasi pasar (OP) dan raskin oleh Perum Bulog, Amran menyatakan, dari laporan yang diperoleh harga beras berangsur turun antara Rp700-Rp1.400 per kilogram sehingga saat ini, harga beras medium sekitar Rp10.000 per kilogram Dalam kunjungannya ke Bengkulu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat menyerahkan bantuan 24 unit alat mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di Kabupaten Rejanglebong.

Penyerahan bantuan alsintan itu menurut dia sebagai upaya pemerintah dalam percepatan pencapaian swasembada pangan nasional. "24 unit alsintan ini merupakan awalnya saja, karena dalam APBN-P 2015 jumlah alsintan yang akan diberikan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu mencapai 600 unit," kata Menteri pertanian usai menyerahkan 24 unit alsintan untuk kelompok tani di Rejanglebong yang dipusatkan di Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang.

Di pihak lain, pengamat pertanian Khudori di Jakarta mengimbau pemerintah agar memperkuat Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan hak khusus dalam operasional dan kebijakan. "Jika dibandingkan dengan yang dulu, Bulog saat ini sudah tidak lagi memiliki 'privilege'. Sangat jauh berbeda," kata Khudori.

Hak istimewa yang ia maksud antara lain dicabutnya fungsi Bulog sebagai regulator harga beras di pasar, akibatnya saat ini hanya berfungsi sebagai operator pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kemudian hak lain yang dihapus ialah sumber pendanaan yang dulu berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) saat ini telah ditiadakan dan bergeser ke pendanaan komersil.

"Dulu Bulog menguasai 5-6 komoditas, tapi sekarang cuma beras, dan jumlahnya juga sedikit," jelasnya.

Related posts