Kemenperin Dorong Industri Petrokimia Nasional - Sokong Manufaktur

NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian, Saleh Husin mengatakan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri petrokimia yang berdaya saing selain faktor jaminan bahan baku yang merupakan komponen penting dalam industri petrokimia adalah faktor ketersediaan energi kompetitif, integrasi industri migas dengan industri petrokimia, jaringan transportasi dan pelabuhan yang handal, kebijakan yang kondusif serta penguasaan riset dan pengembangan teknologi termasuk pendidikan SDM juga sangat diperlukan.

Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri petrokimia nasional, karena merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung kebutuhan industri lainnya, terutama industri manufaktur.

"Selain itu, industri petrokimia menjadi tolak ukur bagi tingkat kemajuan suatu negara dan menjadi tulang punggung bagi sebagian besar sektor industri di dunia,"ujar Saleh Husin dalam sambutannya pada acara Seminar Dampak Penurunan Harga Minyak Bumi Terhadap Industri Petrokimia 2015 di Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut Menperin berdasarkan karakteristiknya, industri petrokimia dikategorikan sebagai jenis industri yang padat modal, padat teknologi, dan lahap energi, sehingga perlu adanya langkah strategis dalam pengembangan yang berkesinambungan. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa dan dukungan sumber daya alam sebagai bahan baku industri petrokimia, baik yang tidak terbarukan maupun terbarukan, Indonesia memiliki peluang sebagai pusat pengembangan industri petrokimia di lingkungan strategis ASEAN dan Asia.

Berdasarkan data Januari 2014, Indonesia memiliki cadangan total minyak bumi 7,549 miliar barel dengan rincian 3,692 milyar barel (proven) dan 3,857 milyar barel (potensial); cadangan total gas bumi 152,89 trillion cubic feet dengan rincian 104,71 trillion cubic feet (proven) dan 48,18 trillion cubic feet (potensial); serta cadangan batubara 21 milyar ton. Sementara itu, potensi cadangan batubara yang belum tereksplorasi mencapai 104 miliar ton.

“Kami mengharapkan, sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri untuk mendukung pembangunan industri pada umumnya dan khususnya industri petrokimia,” tegas Menperin.

Sementara itu, kebijakan pengembangan industri petrokimia selama ini telah dilakukan dengan pendekatan klaster industri untuk mewujudkan integrasi rantai nilai secara vertikal dan horizontal industri hulu, intermediate, dan hilir serta melibatkan pengguna akhir. Pada saat ini, terdapat 3 klaster industri petrokimia yang telah eksis, yaitu: Berbasis minyak bumi (crude oil) di Cilegon dan Balongan, Berbasis gas bumi di Bontang, Kalimantan Timur, Berbasis minyak bumi aromatik di Tuban, Jawa Timur.

Menperin menegaskan, program hilirisasi merupakan bagian yang penting dalam penguatan struktur industri dalam rangka peningkatan daya saing dan penguatan kemandirian industri petrokimia. Oleh karena itu, beberapa program hilirisasi industri petrokimia telah diupayakan meliputi hilirisasi petrokimia berbasis minyak bumi, berbasis gas alam, berbasis batubara dan berbasis biomassa.

“Peningkatan daya saing industri juga dilakukan melalui optimalisasi perolehan nilai tambah dengan memanfaatkan bahan baku yang beragam dan terus dikembangkan,” tegas Menperin.

Saat ini telah diupayakan untuk membangun industri petrokimia berbasis metanol di Teluk Bintuni, Papua Barat yang memanfaatkan potensi gas bumi di kawasan tersebut. Pengembangan industri petrokimia berbasis batubara juga terus diupayakan. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi impor bahan baku industri petrokimia.

Di samping itu, berbagai kebijakan operasional juga senantiasa dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung kinerja industri petrokimia nasional yang berdaya saing dan berkesinambungan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain pengamanan pasokan bahan baku, harmonisasi tarif bea masuk, insentif pajak penghasilan untuk investasi baru atau perluasan, bea masuk ditanggung pemerintah, pembebasan pajak bagi industri dalam Kawasan Ekonomi Khusus, pengembangan riset dan teknologi serta peningkatan kapasitas SDM industri petrokimia.

Disisi lain Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, mengatakan hingga 2015, industri substitusi impor sector petrokimia membutuhkan total investasi senilai 18 miliar dolar AS. Investasi tersebut dibutuhkan untuk membangun industri petrokimia nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir melalui peningkatan kapasitas kilang minyak (refinery), olefin dan aromatik.

Berdasarkan data Kemenperin, pada 2015, Indonesia ditargetkan memiliki tiga kilang minyak baru. Kilang minyak tersebut masing-masing berkapasitas 300 ribu barel per hari yang terintegrasi dengan new olefin centre berkapasitas 1 juta ton per tahun dan new aromatic centre berkapasitas 500 ribu ton per tahun.

“Penghambat pembangunan kilang minyak untuk industri petrokimia adalah keterbatasan lahan dan infrastruktur," ujarnya.

Related posts