NERACA

Jakarta - Dosen Institut Pertanian Bogor, Arif Satria, menyebutkan jika pemerintah benar-benar menghapus beras miskin (raskin) dan menggantinya dengan e-money  akan berpotensi menambah setidaknya 750 ribu pengangguran baru akan muncul. 

"Asumsinya, saat ini ada 58 ribu titik penyaluran Raskin. Dalam satu titik ada pegawai administrasi hingga distribusi, ditambah lagi Bulog punya gudang sekitar 1.570 dengan rata-rata 35 pegawai," kata Arif di Jakarta Rabu, (4/3).

Jika Raskin dihapuskan yang terjadi adalah peningkatan terhadap angka pengangguran yang setara dengan jumlah saat ini di Indonesia, atau sekitar 10 persen dari usia produktif, tutur Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB itu.

Menurut dia, hanya dengan sebuah kebijakan yang bertujuan mengubah jalur distribusi pembagian beras bisa berakibat besar pada jumlah lapangan pekerjaan. "Menurut saya, sebelum wacana ini direalisasikan ada baiknya pemerintah benar-benar mempertimbangkan lebih dulu. Karena dampak yang akan diakibatkan sangat besar," tuturnya.

Sementara itu pada kesempatan berbeda, Komisioner KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, selain berdampak pada sektor lapangan kerja, rencana kebijakan tersebut juga berpengaruh pada sikap pelaku usaha di bidang pengolahan dan perdagangan beras.

"Pernyataan menteri perdagangan terkait adanya kartel beras, lalu agenda penggantian Raskin (beras miskin) dengan e-money sangat berpengaruh kepada tindakan para pelaku usaha," katanya.

Selain itu, pernyataan itu juga turut mempengaruhi sikap Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam menyalurkan stok beras ke pasar pada beberapa waktu lalu akibat lambatnya verifikasi Surat Permohonan Alokasi (SPA).

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti mengatakan keterlambatan itu terjadi akibat munculnya keragu-raguan pemda setelah adanya rencana kebijakan penghapusan Raskin tersebut.

Sedangkan menurut Mantan Kepala Perum Badan Urusan Logistik, Rizal Ramli menilai, wacana pemerintah untuk menghapuskan program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan menggantinya dengan pemberian uang elektronik (e-money) bukanlah keputusan yang tepat.  

Rizal mencatat, jelang akhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono wacana ini sudah mengemuka. Dan pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo kemudian dihangatkan kembali.

"Di atas kertas, ide tersebut kelihatan bagus, tapi keblinger. Karena Raskin sangat bermanfaat untuk 15,5 juta keluarga sangat miskin. Raskin sangat efektif karena dibagikan langsung oleh para kepala dukuh kepada keluarga miskin dan jompo," ujar Rizal.

Namun begitu, Rizal menyadari bahwa pada implementasinya di lapangan, penyaluran Raskin di beberapa kota besar kerap dimanipulasi. Meski demikian, lanjutnya, bukan berarti program tersebut lebih baik dihentikan.

"Pemerintah mestinya memperbaiki kelemahan di kota-kota besar tersebut, bukan malah menghapus program Raskin. Penghapusan Raskin adalah keblinger karena 15,5 juta keluarga miskin tidak memiliki kemampuan untuk membeli beras dengan harga pasar," pungkasnya. [agus]