NERACA

Jakarta – Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) mesti terintegrasi dengan penerima Kartu Sakti atau yang menerima Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan beras miskin (raskin). "PKH harus di cek dan dipastikan menjadi penerima KKS, KIS, KIP serta raskin," kata dia, di Jakarta, kemarin.

Selain itu, kepada para pendamping untuk diprioritaskan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah tinggal layak huni. Untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) mesti dipastikan dalam lima tahun agar bisa mandiri. "Dalam lima tahun, penerima Kube harus bisa diwisuda dan diverifikasi sebagai keluarga mandiri. Tapi sebelumnya melewati semua tahapan dan komponen terpenuhi, yaitu menerima raskin, KKS, dan Rutilahu," kata Khofifah.

Bagi warga yang belum mendapatkan KIS, kartu Jamkesmas berlaku karena induk Jamkesmas adalah Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kalau belum mendapatkan KKS, maka KIS dan KIP berlaku. KIP merupakan program yang dulu disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM). Pada program KKS yang diperuntukan siswa berusia 7-18 tahun mendapatkan KIP.

KIP berlaku bagi anak usia sekolah ataupun yang tidak bersekolah. "BSM dan KIP ada perbedaan mendasar, yaitu BSM terkesan untuk anak miskin. Dalam KIP, mendorong anak Indonesia menjadi pintar, sehingga ada semangat dan kebanggan untuk belajar," ujarnya.

Terkait penganggaran RTLH dan KUBE bisa diajukan para pendamping melalui Dinas Sosial. Dalam pengajuan itu yang tahu di lapangan RT, RW dan lurah yang kemudian diajukan ke Kemensos untuk disetujui. "Pelibatan jajaran RT, RW dan Lurah agar pengajuan dan penyaluran paket bantuan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu," jelasnya.

Kritikan

Pada kesempatan lain, Kartu Sakti ala Jokowi ini mendapat kritikan dari pengamat maupun LSM. Pengamat politik Maswadi Rauf mengemukakan, kalau perencanaan dan persiapan kartu itu tidak tepat sasaran, publik akan menilai kebijakan Jokowi itu untuk pencitraan. “Karenanya peluncuran kartu ini harus tepat sasaran,” paparnya.

Peluncuran kartu ‘sakti’ itu juga dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Pasalnya, data yang digunakan adalah data lama, sehingga program Presiden Jokowi yang pro-rakyat kecil itu rawan untuk diselewengkan.

Retno Listryarti, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencontohkan soal program KIP. Menurutnya, data yang digunakan untuk KIP merupakan data lama, yaitu berasal dari data penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Data yang dibuat beberapa tahun lalu itu hingga saat ini belum mengalami pembaharuan.  

Padahal, data itu tidak valid atau validitasnya diragukan. Data yang tidak valid ini berpotensi pendistribusian KIP salah sasaran. Retno menjelaskan, siswa penerima BSM justru tidak sedikit yang berasal dari keluarga mampu. Mereka bisa menerima dana BSM karena salah satu syaratnya adalah melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan kelurahan. Di kelurahan, kata Retno, SKTM bisa diperjualbelikan.

“Saya khawatir program KIP akan salah sasaran karena menggunakan data lama, yaitu data siswa penerima BSM,” kata Retno.

Kekhawatiran serupa juga dikemukakan Uchok Sky Khadafi dari Forum Indonesia Transparansi (Fitra). Dikatakannya, tumpang tindih pemberian dana akan membuat celah terjadinya praktik korupsi. Menurutnya bukan rakyat kecil yang akan menerima limpahan dana, namun mereka-mereka yang berada di dalam struktural pelaksana kebijakan ini.

“Permasalahan pendidikan tak hanya soal itu, bagaimana mau tercapai kalau datanya sama karena memakai data lama. Data orang miskin itu tidak akan pernah valid. Jangan buru-buru lah,” tutupnya. [agus]