NERACA

Jakarta - Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan menciptakan laporan keuangan yang lebih transparan. Kementerian Keuangan mengadakan "Kick Off" Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual untuk menciptakan momentum awal penerapan akutansi berbasis akrual.

"Kick off akuntansi berbasis akrual ini mengingatkan terutama kepada para sekjen di semua bidang untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, kemarin. Dia menyampaikan momentum implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan indromasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Akutansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara wajar.

Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada pertaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.

Mardiasmo mengatakan implementasi ini harus sudah dijalankan agar tidak lupa dengan amanat Undang-Undang tersebut. Dia mengatakan pemerintah telah melakukan persiapan untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan sistem aplikasi, peningkatan kapasitas SDM serta penguatan komitmen penyelenggaraan pemerintah.

"Kompetensi standard untuk SDM sudah ada, sistem akuntannya sudah ada dan sudah di luncurkan, sosialisasi juga sudah dilakukan," kata dia. Masing-masing kementertian dan lembaga juga ditunjuk Duta Akrual yang diharapkan dapat menciptakan komunikasi dan koordinasi serta menjadi fasilitator atas perubahan penerapan basis akuntansi akrual di pemerintah pusat. Nantinya akuntansi berbasis akrual ini juga akan diterapkan ke pemerintah daerah.

Sebagai informasi, Basis Akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (cash basis).

Ada dua metode pencatatan akuntansi, berbasis kas dan berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas berarti hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas. Akuntansi berbasis akrual selain mencatata transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi.

Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas. [ardi]