Meski Bank Indonesia bulan lalu (Februari 2015) menurunkan suku bunga acuannya 0,25% menjadi 7,5%, hal ini belum dirasakan manfaatnya oleh kalangan pengusaha nasional. Terbukti suku bunga kredit masih bertengger di kisaran dua digit sehingga tetap menyulitkan sektor riil bergerak lebih leluasa lagi.

Nah, ketika Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Februari 2015 terjadi deflasi sebesar 0,36%, yang merupakan deflasi kedua kalinya berturut-turut setelah pada Januari sebelumnya tercatat minus 0,24%. Bahkan, BPS memperkirakan pada Maret 2015 juga akan terjadi lagi deflasi. Ini tentu akan memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk kembali menurunkan lagi tingkat BI Rate pada bulan ini. Tidak ada alasan BI untuk tidak menurunkan suku bunga acuannya.

Data BPS mengungkapkan, deflasi terjadi karena adanya penurunan harga berdasarkan beberapa indeks kelompok pengeluaran seperti kelompok bahan makanan sebesar 1,47% dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 1,53%. Sedangkan kelompok pengeluaran yang lainnya mengalami kenaikan indeks seperti kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,45%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,41%, kelompok sandang 0,52%, kelompok kesehatan 0,39%, serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,14%.

BPS juga mencatat tingkat deflasi tahun kalender (Januari–Februari) 2015 tercatat 0,60% dan tingkat inflasi year on year (Feb. 2015- Feb. 2014) sebesar 6,29%.  Sedangkan komponen inti inflasi Februari 2015 mengalami kenaikan 0,34%, tingkat inflasi inti year on year (Jan.–Feb.) 2015 sebesar 0,95%, dan tingkat inflasi inti selama year on year tercatat 4,96%.

Deflasi yang terjadi  berturut-turut Januari dan Februari memang di luar kebiasaan. Pada Desember, Januari, Februari biasanya inflasi tinggi. Tapi yang terjadi malah deflasi meski ada kenaikan harga beras. Umumnya kecenderungan deflasi makin tinggi pada Maret-April yang merupakan masa panen padi. Karena itu, Gubernur BI Agus Martowardojo memprediksi inflasi sepanjang tahun ini sangat mungkin bisa di bawah 4%. Ini pertanda perkembangan yang baik bagi perekonomian nasional.

Dengan data tersebut, harapan tingkat bunga BI Rate diturunkan pada Maret semakin terbuka, setelah pada Februari diturunkan sebesar 0,25% menjadi 7,5%, dengan suku bunga deposit facility turun 25 bps menjadi 7,5% dan lending facility tetap di level 8%.

Apabila BI merasa yakin bahwa inflasi akan tetap terkendali dan rendah di kisaran bawah 4% plus-minus 1% pada 2015 dan 2016, maka peluang BI Rate diturunkan pada bulan ini akan menjadi kenyataan. Apalagi BPS sudah memberi sinyal bahwa pada Maret kemungkinan terjadi deflasi lagi.

Patut diketahui, posisi BI Rate saat ini 7,5% merupakan yang tertinggi di dunia dibandingkan suku bunga acuan di beberapa negara lain seperti Malaysia (3,25%), Thailand (2,0%), Singapura (0,17%), Tiongkok (6,0%), Amerika Serikat (0,25%), Jepang (0,1%) dan Eropa sangat rendah yaitu 0,05%. Jadi, apabila dengan penurunan hingga 100 basis poin misalnya, BI Rate masih tetap tertinggi ketimbang suku bunga di beberapa negara tersebut.

Bagaimanapun, penurunan BI Rate juga tidak serta merta berdampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Fakta membuktikan, kondisi BI Rate yang sebelumnya bertahan cukup lama 7,5% kemudian naik ke posisi 7,75% yang bertahan lama juga sebelum diturunkan 0,25% kembali ke level 7,5%, toh tidak mampu menahan laju depresiasi rupiah terhadap dolar AS.

Idealnya, penurunan suku bunga BI Rate segera mendorong bank-bank menurunkan suku bunga kredit. Namun berdasarkan data suku bunga dasar kredit (SBDK) sejumlah bank yang mulai berlaku pada awal Maret ini, suku bunga kredit perbankan menurun walau tidak signifikan dibandingkan posisi akhir tahun lalu.

Penurunan BI Rate memang sangat diharapkan oleh pelaku usaha sektor riil yang selama ini kesulitan mengembangkan usahanya akibat beban bunga kredit tinggi. Karena suku bunga kredit yang masih tinggi saat ini, kalangan pengusaha masih menahan diri untuk meningkatkan ekspansi usahanya. Bunga kredit yang tinggi juga menjadi salah satu penyebab banyak pengusaha UMKM yang bangkrut.