Menyoroti Pemberitaan Aksi Begal di Media Massa - Oleh: Savitri Hardianti, Pengamat Gerakan Masyarakat Anti Kekerasan

Memperhatikan isu yang berkembang di media massa beberapa hari ini bahwa tindak kejahatan atau pencurian kendaraan bermotor dengan melukai korbannya (begal) kian meningkat. Media massa, baik cetak , online maupun elektronik bahkan terus memberitakan seolah-olah Indonesia khususnya di daerah Jabodetabek dalam posisi siaga 1 atas kasus begal tersebut. Pemberitaan yang begitu besar atau bahkan seperti dibesar-besarkan tersebut tentu dapat berdampak pada keresahan masyarakat. Masyarakat menjadi takut dan was-was jika berkendara.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh bahwa Mabes Polri belum akan menambah patroli guna menangkal ancaman begal di berbagai kota di Indonesia. Juru Bicara Mabes Polri Ronny Sompie menyatakan, angka kasus begal sebetulnya tidak mengalami kenaikan. Kasus serupa sebetulnya terjadi terus namun tidak pernah mendapatkan perhatian. Polisi selama ini juga sudah melakukan operasi Quick Wins untuk menangani tindak premanisme.

Sebenarnya, kasus begal mendapat sorotan media setelah berjatuhan korban di Jabodetabek dan sekitarnya. Para begal merebut motor dan tak segan melukai korbannya hingga tewas. Terakhir, pelaku begal di Tanggerang dihakimi warga dan dibakar hingga tewas.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul bahwa kesalahan dari sebuah kejadian kejahatan terkadang tidak hanya datang dari si penjahat, tetapi juga dari korban. Pasalnya, korban yang lengah menjadikan begal lebih mudah untuk beraksi.

Namun demikian, pertanyaan sederhananya adalah mungkinkah angka pencurian kendaraan bermotor menggunakan kekerasan tersebut dapat di tekan? Bagaimanakah strategi yang dapat dilakukan agar terhindar dari tindak pembegalan tersebut? Upaya-upaya apa sajakah yang perlu dilakukan oleh masyarakat guna melindungi anggota keluarganya dari bahaya pembegalan tersebut? 

Informasi tentang hal-hal tersebut di ataslah yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga masyarakat sebagai objek keamanan tentu perlu diberikan pengetahuan tentang pengamanan dan pertahanan diri guna menghindari diri dari tindak pembegalan. 

Sebenarnya, menjadi sebuah kewajaran dan sangat baik jika media memberikan informasi kepada masyarakat akan ancaman pembegalan tersebut. Namun, apabila pemberitaan media massa atas tindak pembegalan tersebut bersifat provokatif tentu justru akan berdampak negatif bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat. 

Mengacu hal tersebut, media massa tentu  juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan adukasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang positif atas isu-isu yang telah berkembang. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi semakin waspada dan mengantisipasi dan bahkan mempertahankan dirinya dari tindak kejahatan tersebut.

Untuk itu, tentu masyarakat sangat mengharapkan peran media massa dan humas berbagai lembaga terkait agar dapat berperan aktif dalam memberitakan hal-hal yang positif atas isu yang berkembang di masyarakat, bukan justru bersikap provokatif. Pemberitaan positif tersebut dapat berupa informasi tentang upaya terhindar dari begal seperti, Pembinaaan kerukunan, peningkatan keamanan lingkungan, pemantapan wawasan kebangsaan, meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat, Kerjasama antar aparat keamanan,  dan peran masyarakat bersama aparat dalam mengatasi pencegahan bahaya teror dan kriminalitas sertaMembangun kembali Nilai-nilai ajaran yang baik oleh Agama dan Budaya. Atas semua hal tersebut semoga Aparat keamanan Kepolisian dapat menuntaskan kasus kejahatan di Indonesia agar masyarakat menjadi semakin aman dan nyaman dalam beraktifitas.***

BERITA TERKAIT

Jaga Persatuan dan Kesatuan, Masyarakat Harus Terima Putusan MK

    Oleh : Ridwan Putra Khalan, Pemerhati Sosial dan Budaya   Seluruh masyarakat harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK)…

Cendekiawan Sepakat dan Dukung Putusan MK Pemilu 2024 Sah

    Oleh: David Kiva Prambudi, Sosiolog di PTS   Cendekiawan mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang sengketa…

Dampak Kebijakan konomi Politik di Saat Perang Iran"Israel

  Pengantar Sebuah diskusi webinar membahas kebijakan ekonomi politik di tengah konflik Irang-Israel, yang merupakan kerjasama Indef dan Universitas Paramadina…

BERITA LAINNYA DI Opini

Jaga Persatuan dan Kesatuan, Masyarakat Harus Terima Putusan MK

    Oleh : Ridwan Putra Khalan, Pemerhati Sosial dan Budaya   Seluruh masyarakat harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK)…

Cendekiawan Sepakat dan Dukung Putusan MK Pemilu 2024 Sah

    Oleh: David Kiva Prambudi, Sosiolog di PTS   Cendekiawan mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang sengketa…

Dampak Kebijakan konomi Politik di Saat Perang Iran"Israel

  Pengantar Sebuah diskusi webinar membahas kebijakan ekonomi politik di tengah konflik Irang-Israel, yang merupakan kerjasama Indef dan Universitas Paramadina…