DEPRESIASI RUPIAH MAKIN DALAM TERHADAP US$ - Pengusaha dan Bank Jadi Korban

 

Jakarta - Depresiasi rupiah yang kian dalam terhadap dolar AS akan menyebabkan kontraksi output melalui penurunan daya beli dan peningkatan biaya produksi. Perbankan juga terkena dampaknya khususnya yang banyak dalam eksposur kredit valas di tengah lambannya penurunan suku bunga saat ini.

NERACA

Kalangan pengusaha mengakui, hampir sebagian besar biaya produksi sekarang dikaitkan dengan kurs dolar AS yang terus menguat sehingga membuat biaya produksi meningkat, harga jual meningkat, dan inflasi akan merambat naik, daya beli masyarakat menurun serta terjadi penurunan permintaan barang, yang pada akhirnya juga menurunkan aktivitas ekonomi nasional.

Di sektor perbankan, akan tekanan kredit bermasalah (non performing loan-NPL) sebagai dampak gejolak nilai tukar dan lambannya penurunan suku bunga kredit. Terbukti data Bank Indonesia, bahwa NPL sektor UMKM telah mencapai lebih dari 5%. Bila kondisi tak berubah, menurut kalangan pengamat perbankan, kondisi bank akan “babak belur” akibat NPL kredit lainnya akan meningkat pada tahun ini.

Jelas, kalangan perbankan akan mengurangi ekspansi kredit. Apalagi untuk menghadapi jumlah kredit bermasalah khususnya yang dalam “perhatian khusus” masuk ke kolektibilitas diragukan, akibat karena tekanan suku bunga, nilai tukar dan juga penyeragaman aktiva produktif. Jika kredit tidak bertambah, dan NPL secara volume akan naik seiring menurunnya laba usaha.

Menurut pengamat ekonomi Iman Sugema, industri perbankan saat ini telah dibayangi dengan penurunan laba. “Persoalannya bunga depositonya juga masih tinggi,” katanya. Ia megatakan hal itu terjadi karena pihak perbankan ingin mempertahankan likuiditas dengan meningkatkan suku bunga depositonya sementara pendapatan dari sektor lain juga terkendala berbagai hal.

Kurs rupiah terhadap US$ kemarin mencapai Rp 12.965 per US$, dan merupakan yang terendah dalam dua tahun terakhir ini. Sementara tingkat bunga BI Rate saat ini di level 7,5% dinilai masih cukup tinggi, meski telah turun 0,25% dibandingkan Januari 2015

Kondisi seperti ini, telah memicu semuanya juga turut menaikan suku bunga deposito agar nasabahnya tidak berpindah tempat. “Untuk itu perlu dicarikan cara yang baik agar bank-bank segera dapat mengucurkan kredit dengan bunga yang harusnya diturunkan untuk mendukung ekonomi. Terlebih saat ini Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate)," katanya.

Dia beralasan ada beberapa alasan pihak perbankan menginginkan laba yang besar lewat suku bunga yang tinggi. Pertama, sistem perbankan di Indonesia yang tidak efisien sehingga membutuhkan bunga tinggi untuk memperoleh laba padahal masih ada jalan lain yang bisa digunakan. Selain itu, menurut dia, net interest margin (NIM) perbankan di Indonesia masih tinggi. Dengan NIM yang besar tersebut, kata dia, membuat perbankan masih menghasilkan laba yang belum maksimal.

Lebih jauh lagi, Iman menuturkan dengan turunnya BI Rate maka bisa menjadi sinyal bahwa inflasi dan defisit transaksi berjalan 2015 akan terkendali. Sinyal positif itu bisa diharapkan menjadi transmisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Bahkan pada Februari tahun ini BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Menurut dia, momentum ini perlu direspon cepat oleh BI untuk kembali mengoreksi suku bunga acuannya.  

“Karena pada dasarnya suku bunga acuan akan berdampak langsung ke perekonomian, dengan asumsi perbankan menurunkan suku bunga kredit. Jika asumsi itu terpenuhi, maka pertumbuhan ekonomi 2015 lebih baik daripada 2014,” katanya.

Fundamental Ekonomi

Kepala ekonom Bank BNI Ryan Kiryanto mengharapkan Bank Indonesia (BI) tidak melakukan intervensi pada penguatan dolar AS terhadap rupiah. Dia pun menilai salah besar kalau analis dan ekonom meyebutkan Rupiah sekarang melemah terlalu dalam tehadap dolar AS. Faktanya indeks dolar AS memang menguat terhadap semua mata uang dunia, seiring membaiknya ekonomi AS. Semua bank sentral menurunkan suku bunga acuan karena memang kenaikan indeks dolar AS tidak bisa dilawan dengan menaikkan suku bunga acuan masing-masing negara.

"Tepat dan cerdas jika BI tidak intervensi agar Rupiah menguat karena pada dasarnya posisi Rupiah sekarang ini sudah sesuai fundamental ekonomi RI," kata dia.

Menurut dia, justru salah kalau BI intervensi karena pasti tidak akan berdampak positif tehadap Rupiah. Menurutnya, biarkan Rupiah bergerak sesuai mekanisme pasar bergantung pada supply and demand-nya. "Jangan diintervensi, karena kekuatan pasar sungguh terlalu besar," ujarnya.

Ryan pun menambahkan langkah BI beberapa waktu lalu yang menetapkan BI Rate turun ke 7,5% terdorong oleh gerakan bank-bank sentral negara lain yang menurunkan suku bunga acuan dengan tujuan melemahkan mata uangnya agar ekspor negara-negara tersebut menguat kembali. Kini fenomena perang kurs tengah mendunia, ditandai oleh gerakan memperlemah mata uang suatu negara  seperti di Tiongkok, India, Australia dan Singapura.

Memang, lanjut dia, masuk akal jika ada yang menilai langkah BI bakal makin menekan rupiah di tengah kekhawatiran penaikan suku bunga The Fed. Faktanya, di saat posisi BI Rate masih di level 7,75% pun nilai tukar rupiah tetap saja melemah. Tentu ada pengaruh penurunan BI Rate terhadap suku bunga operasi moneter oleh BI. Suku bunga operasi moneter pasti turun, kendati tidak sebesar penurunan BI Rate.

"Bank-bank mestinya mengacu pada suku bunga operasi moneter agar selisih bunga deposito yang dibayarkan kepada nasabah tidak terlalu tinggi," tandas Ryan.

Ryan pun menuturkan margin bunga bersih (NIM) bank turun bukan karena suku bunga kredit turun, tetapi karena biaya dana meningkat. Maka, bank harus piawai menetapkan bunga simpanan dengan jeli melihat nasabah mana yang pantas memperoleh imbalan tinggi, sedang dan rendah. Sejalan dengan itu, bank juga harus piawai memilah mana dana mahal dan dana murah dengan merekomposisi struktur dananya.

Bank harus mampu mengupayakan dana murah yang lebih besar ketimbang dana mahalnya. Untuk itu, bank harus jeli mengelola simpanan dana masyarakat melalui strategi yang jitu baik pada pola akusisi maupun retensinya.

"Jika demikian, BI menurunkan BI Rate atau tidak, sebenarnya bank tidak harus terpengaruh. Kemampuan bank dalam mengelola dana menjadi kata kunci menjaga likuiditas bank sehingga bank mampu memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi. Dengan kebijakan fiskal ekspansif ditambah kebijakan moneter cenderung melonggar, kini saatnya perbankan agresif menyalurkan kredit utnuk mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas dia.

Pengamat perbankan UI Budi Frensidy mengatakan, adanya depresiasi rupiah terhadap US$akan berdampak signifikan terhadap bank, tapi pada bank yang melakukan pinjaman valuta asing, karena dalam mengembalikan pinjamannya dalam bentuk dolar. Tapi bank yang dalam menggunakan pinjaman rupiah tidak terlalu berpengaruh. "Ada dampak, tapi bank yang melakukan pinjaman dengan dollar AS," katanya.

Memang depresiasi rupiah terjadi karena dua sisi internal maupun dari sisi eksternal. Dari sisi internal karena ekspor kita yang sedang turun, mengingat harga komoditas di pasar global sedang turun, dari eksternal adanya wacana the fed menaikan suku bunga acuan menjadikan dana asing keluar dari dalam negeri. "Indonesia masih mengandalkan ekspor komoditas, sedangkan harga sedang jatuh, sehingga rupiah kian terdepresiasi," ujarnya.

Oleh karenanya dengan depresiasi rupiah mesti harus ada campur tangan dari Bank Indonesia. Namun begitu jangan terlalu berlebihan. Apalagi kalau sampai dengan menaikan suku bunga acuan (BI Rate), karena tidak akan berdampak signifikan juga terhadap rupiah. "Meski rupiah makin terdepresiasi, tapi jangan sampai BI menaikkan kembali BI Rate, minimal perlu mempertahankan," ucapnya. bari/agus/mohar

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…