NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan pengisian jabatan struktural termasuk posisi Dirjen Bea Cukai akan dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Menteri Keuangan belum pernah memberikan arahan, apalagi menetapkan calon Dirjen Bea Cukai. Pada saatnya nanti, apabila akan dilakukan pengisian jabatan Dirjen Bea Cukai akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Kiagus Badaruddin di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan Menkeu Bambang PS Brodjonegoro belum berniat untuk mengganti posisi Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono.

Namun, apabila ingin dilakukan penggantian jabatan, hal tersebut tidak akan dikaitkan dengan nilai uang.

"Pejabat eselon satu atau eselon dua Kemenkeu memungkinkan saja untuk menduduki jabatan eselon satu tertentu, sepanjang pejabat yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan mengikuti proses sesuai ketentuan, seperti pemilihan Dirjen Pajak yang lalu," katanya.

Kemenkeu menegaskan seluruh proses seleksi pengisian jabatan struktural dalam era reformasi birokrasi telah dilakukan secara obyektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang berlaku (good corporate governance).

Sebelumnya, muncul tulisan "blog" mengenai proses pemilihan pejabat struktural eselon dua di Dirjen Bea dan Cukai yang diduga terjadi manipulasi dan adanya "titipan politik" untuk pos-pos tertentu yang dianggap penting.

Salah seorang kandidat, dalam "blog" yang ditulis "Grass Roth" tersebut, juga diduga telah menberikan uang agar dapat menduduki jabatan kepala kantor pelayanan utama serta memiliki catatan kurang baik dalam internal di Bea dan Cukai.

"Blog" tersebut mengharapkan Menkeu Bambang Brodjonegoro mempertimbangkan kembali calon kandidat yang bermasalah itu dan tidak mengambil risiko besar demi keberlangsungan proses reformasi birokrasi di Kemenkeu.

Menanggapi kabar yang beredar, Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad tidak menyetujui apabila proses penunjukan pejabat eselon satu dan dua Kemenkeu tidak sesuai nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan.

"Pemilihan pejabat eselon satu di Ditjen Bea Cukai seharusnya dilakukan seperti di Ditjen Pajak kemarin. Harus terbuka. Jika memang kabar pemilihan dilakukan tidak transparan, kami minta seluruh prosesnya diulang," kata politisi Partai Golkar itu.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menambahkan, sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara, untuk jabatan teras seperti eselon satu dan dua harus dilakukan secara kontestasi dengan sistem terbuka.

Untuk itu, ia akan meminta penjelasan dari Menkeu terkait kebenaran dari isu tersebut, karena penunjukkan pejabat struktural di lingkungan Kemenkeu harus diupayakan dengan semangat reformasi birokrasi.

"Kita akan cek penempatan pejabat. Bukan hanya bea cukai, tapi juga pajak. Kita akan nilai dan awasi karena tugas kita (DPR) mengawasi sesuai Undang-Undang. Jadi wajar kita minta pengawasan," katanya. [ardi]