NERACA

Jakarta - Pemerintah menargetkan interkoneksi infrastruktur gas yang menghubungkan sumber dan konsumen akhir bakal selesai terbangun secara keseluruhan pada 2019.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun cetak biru pembangunan infrastruktur dan neraca gas.

"Semua kami bahas di Bogor, mulai dari alokasi, infrastruktur, aggregator, hingga harga. Dalam jangka waktu 4-5 tahun ke depan, seluruh infrastruktur sudah terkoneksi secara lengkap dan gas bisa termanfaatkan dengan maksimal," katanya di Jakarta, Selasa (3/3).

Saat ini, menurut dia, antara sumber dan konsumen gas tidak terkoneksi, sehingga gas yang merupakan sumber energi murah dan bersih tidak termanfaatkan dengan maksimal di dalam negeri.

Sudirman mengatakan, pemerintah mengidentifikasi lima permasalahan pemanfaatan gas yang harus diatasi yakni terkait regulasi, infrastruktur, pasokan, harga, dan kesiapan masyarakat.

Pemerintah juga telah membentuk Komite Gas yang berfungsi menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

"Kalau memang diperlukan tim seperti halnya listrik, mungkin saja dibentuk," katanya.

Menurut Sudirman, pemerintah juga akan konsisten menerapkan kebijakan gas, sehingga memberikan kepastian pada investor.

"Kami juga sudah bertekad menghilangkan ego sektoral dan 'vested interest', sehingga optimis menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dulu sepertinya sulit teratasi," ujarnya.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja menambahkan, dalam pertemuan di Bogor, pihaknya menyusun kembali neraca dan cetak biru infrastruktur gas terutama dikarenakan adanya program pembangunan pembangkit listrik berbahan gas sebesar 13.000 MW yang merupakan bagian program 35.000 MW. "Kami 'update' lagi," ujarnya.

Ia juga mengatakan, program 35.000 MW tersebut bakal mempercepat rencana impor gas alam cair (LNG) yang sebelumnya diproyeksikan pada 2019. "Kami sedang hitung kebutuhan impornya. Tapi, bakal lebih cepat dari 2019," tandasnya.

Sebelumnya, Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pembangunan infrastruktur gas yaitu LNG Receiving Terminal di setiap provinsi. Infrastruktur gas ini diusulkan dibangun di tepi pantai sebagai lokai penampungan LNG yang dikirimkan dari sumber gas. Dari penampungan ini, gas kemudian disalurkan ke pusat industri hingga pemukiman memakai pipa atau truk.

"Kadin mengusulkan pembangunan LNG Receiving Terminal sebanyak 34 unit. Usulan Receiving Terminal ini perlu disinergikan dengan pemerintah," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal Natsir Mansyur.

Natsir menyebut kebutuhan dana membangun 34 terminal gas sementara ini mencapai Rp 120 triliun. Receiving Terminal ini bisa dibangun dengan ukuran besar, sedang, kecil, hingga mikro. Pembangunan bisa dilakukan oleh pengusaha lokal atau pemerintah.

"Kalau tidak layak secara ekonomi bisa dibangunkan oleh pemerintah. Tapi kalau layak secara bisnis akan dibiayai dan dibangun oleh pengusaha nasional atau lokal," sebutnya.

Natsir menyebut, pembangunan infrastruktur gas bisa dilakukan dalam 5 tahun. Pembebasan lahan dinilai tidak akan sulit karena dibangun di bibir pantai. Untuk pembangun ini, pengusaha tentunya berharap pemerintah menyediakan stimulus fiskal dan non fiskal.

"Insentif non fiskal yakni jaminan supply gas. Kalau fiskal bisa tax holiday," terangnya.

Usulan ini, kata Natsir, sejalan dengan program konversi BBM ke BBG. Infrastruktur perlu disiapkan sehingga program konversi bisa berjalan. Apalagi pemerintah sedang membangun kawasan industri hingga pembangkit listrik bertenaga gas yang baru.

"Kadin menganggap penting pembangunan terminal. Jangan sampai konversi dijalankan tapi infrastruktur belum siap," tegasnya. [agus]