Kesejahteraan Rakyat Menurun?

Beban ekonomi yang dihadapi rakyat Indonesia sekarang makin berat. Setelah harga beras melonjak tak terduga, harga BBM (premium) dan elpiji 12 kg maupun 3 kg juga ikut terkerek naik. Apa penyebab kenaikkannya juga tidak jelas akar masalahnya, kecuali masalah distribusi yang mengandung rente di tingkat grosir, pedagang besar hingga pedagang eceran. Sementara masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan akan merasakan “pil pahit” beban ekonomi yang kian membelit kehidupan rumah tangga mereka.

Ini tentu menggambarkan fenomena realita kehidupan ekonomi di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat kurang dari 6% pada periode 2014-2015, sementara pemerintah mencari jalan keluar antara lain dengan membuka kran investasi kepada asing, sebagai upaya stabilisasi ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) per Desember 2013, ada lima sektor yang sebelumnya tertutup bagi investor asing, nantinya dibuka seperti pengelolaan pelabuhan (49%), operator bandara (100%), jasa kebandaraan (49%), terminal darat untuk barang (49%), dan periklanan (51%). Meski masuknya investasi asing ke Indonesia tidak bisa dihindari sesuai tuntutan globalisasi, pemerintah seharusnya tetap menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Karena tanpa kedaulatan ekonomi yang utuh, bagaimana menjaga tujuan mulia pembangunan ekonomi demi peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini?

Lihat saja maraknya dominasi asing dalam kancah pembangunan ekonomi dapat kita secara kasat mata seperti banyak mal megah, hypermarket, hotel berbintang, bahkan perusahaan pertambangan asing yang dibangun di Indonesia. Bahkan hampir semua bahan pangan diimpor seperti beras, kedelai, gula, dan sayur. Padahal sejatinya, pembangunan nasional diharapkan bisa meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sehingga mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Lantas apakah pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan kekuatan modal asing mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan? Jawabannya belum tentu. Pasalnya, kinerja ekonomi Indonesia 2014 masih menyisakan sejumlah masalah yang tidak berujung, seperti pengangguran dan kemiskinan belum terselesaikan dengan baik, kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap US$ kian dalam sebagai indikator rentannya ekonomi nasional.

Fenomena ini juga sekaligus menggambarkan sinyal ekonomi Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi globalisasi ekonomi, khususnya menghadapi integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, selain menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk asing semakin kuat di masa depan.

Tidak hanya itu. Kondisi rupiah yang terus melemah, bahkan menembus kisaran Rp 13.000 per dolar AS, menunjukkan liberalisasi pendanaan pembangunan ekonomi dengan menggunakan utang luar negeri yang kini mencapai Rp 2.700 triliun, sangat rawan guncangan fluktuasi ekonomi global karena dapat menguras cadangan devisa milik negara.

Bagaimanapun, dominasi asing (kapitalis) dalam kepemilikan aset strategis memudahkan mereka mengendalikan perekonomian kita. Sebab, lazimnya dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang berazaskan one share one vote, pemegang saham mayoritas asing punya kendali kuat dalam struktur kegiatan usaha di masa depan.

Karena itu, pemerintah harus tegas dan perlu membuat komitmen dengan investor asing supaya investasi yang mereka bangun setiaknya mampu menyejahterakan rakyat Indonesia, dan tidak merusak lingkungan. Harus ada sanksi tegas bila asing terbukti melanggar komitmen tersebut.

Related posts