NERACA
Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar sebulan sekali. Meski demikian, hal ini diyakini tidak akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. "Saya kita untuk investasi itu tidak akan ada pengaruhnya," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani di Jakarta, Senin (2/3).
Menurut dia, kenaikan harga BBM masih terbilang kecil, sehingga tidak akan mempengaruhi minat investor untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, dirinya juga yakin masyarakat Indonesia juga akan terbiasa dengan pola mekanisme harga BBM yang mengikuti harga minyak dunia.
"Itu kan naiknya paling cuma Rp200 sampai Rp400. Justru dengan begitu masyarakat sudah diajarkan naik turunnya BBM yang mengikuti harga internasional. Ini kan masih satu dua kali, mungkin setelah enam bulan sudah tahu ritmenya," imbuhnya.
Seperti diketahui, per 1 Maret lalu Pemerintah telah menaikan harga BBM jenis Premium sebesar Rp200 per liter. Penyesuaian harga BBM tersebut rencananya akan terus dilakukan setiap bulannya.
Seperti diketahui, BKPM menargetkan realisasi investasi dalam lima tahun mendatang sebesar Rp3.500 triliun atau dua kali lipat dari realisasi investasi sepanjang 2010–2014 yang sebesar Rp1.632,8 triliun. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, untuk dapat mewujudkan target investasi, bukan hanya pusat saja tapi daerah juga punya andil besar dalam pencapaian target investasi tersebut.
Namun begitu, khusus tahun ini, pihaknya menargetkan realisasi investasi sebesar Rp519,5 triliun. "Proyeksi investasi sepanjang 2015 hingga 2019 sebesar Rp3.500 triliun. Sedangkan untuk tahun ini sebesar Rp519,5 triliun," katanya.
Mengingat peran yang harus dimainkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya investasi adalah memastikan berjalannya PTSP daerah. "Baik di provinsi maupun kabupaten kita, dan mengintegrasikan dengan PTSP pusat serta memastikan kelancaran realisasi investasi yang ada di daerah," tuturnya.
Terkait integrasi PTSP pusat dan daerah, lanjutnya, sepanjang 2015, pihaknya menargetkan adanya integrasi di 144 PTSP daerah yang terdiri dari 24 provinsi, 94 kabupaten, 20 kota, lima kawasan ekonomi khusus, dan satu kawasan perdagangan bebas pelabuhan. "Sehingga tahun 2016, BKPM menargetkan seluruh PTSP provinsi dan kabupaten kita sudah terintegrasi dengan PTSP pusat," ujarnya.
Franky berharap pemerintah daerah dapat memastikan lancarnya proses realisasi investasi di daerah masing-masing. Pasalnya, saat ini BKPM memfasilitasi 99 proyek yang terhambat di 25 provinsi senilai lebih dari Rp 477 triliun. Lima proyek investasi di antaranya senilai 14 triliun yang sudah selesai difasilitasi. [agus]
