Mafia Beras Goyang Ketahanan Pangan

NERACA

Jakarta - Direktur CBA Centre For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengatakan mafia beras Sangat pintar membaca kebijakan beras era Jokowi ini. Mafia beras tahu, program ketahanan pangan hanya sebuah Janji yang hanya sampai dibibir Jokowi saja. "Kenaikan beras ini ulah mafia yang ingin mengambil momentum untuk menggoyangkan program ketahanan pangan pemerintah Jokowi," kata dia kepada Neraca, di Jakarta, Senin (2/3).

Menurutnya, target mafia beras hanya satu, agar Pemerintah Jokowi dipaksa untuk melakukan import beras sebanyak banyak ke Indonesia.

Untuk itu, langka pertama yang akan dilakukan Mafia, yang dilakukan adalah mendorong naiknya Harga beras. Agar stok beras dii gudang gudang Bulog terkuras habis untuk operasi pasar dalam rangka stabiliasasi Harga. "Mafia mendorong agar beras di Bulog semuanya keluar, kemudian saat stok habis pemerintah mau tidak mau harus impor," ujarnya.

Dirinya menilai, yang diamati oleh mafia itu adalah, bila melihat data terdahalu, Realisasi pengadaan Gabah/Beras oleh Bulog rata rata hanya sebesar 46 persen dari target. Oleh karena, HPP (Harga Pembelian Pemerintah) lebih rendah dari harga pasar. Saat ini saja, Harga pembelian pemerintah dari masyarakat hanya sebesar Rp.3.300/Kg.

Sedangkan harga pasar bisa mencapai sebesar Rp.12.500. Artinya, masyarakat lebih baik menjual beras melalui pasar daripada menjual ke Bulog. Padahal, Bulog membeli Beras melalui mitra Bulog, dan mitra yang aktif menjual ke Bulog hanya sebanyak 50,87 persen saja.

"Melihat data itu, dapat disimpulkan bahwa metode HPP tidak efektif menyerap hasil produksi pada dalam negeri. Seharusnya, Jokowi tidak hanya blusukan ke mana mana, tapi harus punya pikiran bahwa metode ini harus dihapus," paparnya.

Karena, HPP ini lebih berfungsi sebagai batas terendah dari harga pasar, dan juga sebagai indikator perlu import beras. Dan HPP bukan untuk membantu petani agar bisa kaya raya malahan petani bisa menjadi miskin.

Kemudian, langkah yang kedua akan dilakukan mafia beras adalah ,mendorong pemerintah untuk melakukan import beras. Karena, stok Gudang Bulog tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bila melihat data pemerintah, pada tahun 2014 Indonesia kekurangan beras sekitar 6 Juta Ton. Atau bisa dilihat dari Pemerintah pernah punya target proyeksi produksi padi pada tahun 2013 sebanyak 72.06 Ton. Dan pada tahun 2014 sebanyak 76.56 juta ton.

Tapi, ternyata produksi pada pada tahun 2013 sebesar Rp.69.63 juta ton, dan pada tahun 2014 hanya sebanyak 70.98 juta ton.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf menyebut pemerintahan Jokowi - JK memiliki andil dalam masalah kenaikan harga beras yang diduga terjadi akibat adanya ulah kartel.

Menurut Syarkawi, agenda penggantian beras miskin alias raskin dengan e-money berpengaruh pada tindakan para pelaku usaha. Dia menduga jika memang benar ada sejumlah oknum yang bersekongkol dalam memainkan stok dan harga beras, hal tersebut terjadi akibat tindakan pemerintah yang dianggap tidak tepat dalam rencana penghapusan raskin.

"Jalur suplai kita masih oligopolistis. Pada beberapa rantai distribusi, khususnya penggilingan beras dan pedagang besar masih dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga agenda pergantian raskin dengan e-money sangat berpengaruh pada tindakan para pelaku usaha," ucap Syarkawi.

Syarkawi menyebut dengan kecilnya jumlah pengusaha penggilingan dan pedagang besar, mereka bisa dengan bebas memainkan pasokan dan harga jual beras di pasar.

Akibatnya Bulog yang berperan sebagai stabilisator harga beras menjadi tidak berjalan. Peran tersebut justru berpindah ke pemilik penggilingan beras dan para pedagang besar.

"Kalau masalah ada kartel atau tidak, hingga saat ini kami belum melihat adanya indikator tersebut," tutupnya. [agus]

Related posts