NERACA

Jakarta – Program kedaulatan pangan yang salah satu poinnya yaitu tentang swasembada pangan yang dibawa oleh pemerintah Jokowi akan tercoreng jika masalah harga beras yang melonjak diatasi dengan impor beras. Hal itu seperti dikatakan oleh Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis (Bapokstra) Kementerian Perdagangan Robert Bintaryo, seperti dikutip dari Antara, kemarin.

Ia mengatakan apabila pemerintah mengimpor beras untuk menangani kelangkaan dan kenaikan harga, maka akan menyalahi kebijakan Kedaulatan Pangan. “Saat ini kita belum impor, karena jika dilakukan ditakutkan akan menyalahi kebijakan kedaulatan pangan. Jika menilai dari sisi fungsi, bisa saja Kemendag menggunakan instrumen itu,” katanya.

Dia berpendapat jika instrumen tersebut dilakukan dikhawatirkan akan menurunkan motivasi para petani lokal dalam mewujudkan program kedaulatan pangan. Selain itu, apabila impor dilakukan maka stok beras dari luar negeri diperkirakan akan tiba bertepatan dengan masa panen raya di dalam negeri. “Ya kira-kira saja, jika berasnya masuk pas masa panen raya justru akan merusak harga beras lokal. Ini yang merasakan ya petani, pasti akan sangat kecewa,” ujar Robert menjelaskan.

Sebelumnya, pengamat pertanian Khudori memaparkan Operasi Pasar (OP) yang dilakukan pemerintah dianggap tidak efektif untuk menurunkan harga beras yang tengah melonjak akibat kelangkaan stok. “Hal ini terjadi akibat para pedagang yang menjual beras Bulog dengan harga pasar, padahal sesuai dengan aturan pemerintah harusnya Rp7.400. Tapi nyatanya banyak yang lebih tinggi,” kata Khudori mengungkapkan.

Pihak Bulog yang diwakili Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti mengatakan bahwa penyaluran 71.000 ton beras dianggap kurang, karena jauh dari kebutuhan yang mencapai 232.000 ton setiap bulannya. "Hitungannya, 462 ribu stok yang kosong hanya ditutup dengan 71 ribu akhirnya ya kurang 'nendang' untuk menurunkan harga," tukas Leli.

Hal tersebut diperparah dengan terlambatnya pasokan beras pada bulan Januari akibat "launching" yang baru diresmikan pada tanggal 28 Januari 2015, sehingga total kekosongan stok beras mencapai hampir 700.000 ton.

Menurut data Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, panen di beberapa sentra produksi beras di awal tahun memang masih sedikit. Misalnya pada Januari 2015, panen baru terjadi di 621.398 hektar awah. Sementara di Februari 2015 diprediksi luas panen meningkat menjadi 1,3 juta hektar, Maret 2015 2,4 juta hektar dan April 2,1 juta hektar.

Asumsi gabah kering yang dihasilkan di Januari 2015 sebesar 3,2 juta ton, Februari 6,7 juta ton, Maret 12,25 juta ton, April 10,6 juta ton. Bila dikonversi menjadi beras maka pada Januari 2015 ada 1,9 juta ton, Februari 2015 3,9 juta ton, Maret 2015 7,1 juta ton dan April 2015 6,1 juta ton.

Permainan Impor

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menduga kenaikan harga beras akhir-akhir ini akibat adanya permainan ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu. Menurut Jokowi, permainan ilegal itu ditempuh dengan tujuan Indonesia menggunakan beras impor.

Jokowi menyatakan telah mengambil kebijakan bahwa Indonesia tak akan menggunakan beras impor. Ia yakin kebutuhan beras nasional dapat terpenuhi terlebih ketika masuknya musim panen seperti saat ini. “Feelling saya mengatakan ada yang mau bermain agar kita impor. Saya sampaikan tidak ada impor karena sebentar lagi kita akan panen,” kata Jokowi akhir pekan kemarin.

Jokowi melanjutkan, pemerintah akan mengindentifikasi oknum yang bermain dan menyebabkan harga beras naik. Jika terbukti, maka Jokowi meminta proses hukum dapat dijalankan terhadap oknum tersebut. “Selalu ada yang memanfaatkan situasi. Kalau sudah diidentifikasi, kalau ada pidana, ada kriminalnya, tangkap,” ucap Jokowi.

Meningkatnya harga beras ternyata tidak dinikmati oleh para petani padi. Pasalnya menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) harga gabah kering panen di petani mengalami penurunan sebesar 2,10%. “Februari ini, gabah sudah mengalami penurunan 2,10%, tapi harga beras masih naik yaitu 0,33%. Angka ini lebih besar dibandingkan bulan lalu," ujar Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo.

Selama Februari 2015, Sasmito menjelaskan, harga tertinggi di tingkat petani mencapai Rp8.200 per kg dan ditingkat penggilingan Rp8.250 per kg. Sedangkan terendah masing-masing Rp3.300 per kg dan Rp3.375 per kg. Penurunan harga gabah terbesar dicatat BPS berada di Pulau Sumatera. Sementara di Pulau Jawa masih mengalami kenaikan di beberapa daerah. “Terutama di Pulau Sumatera karena musim panen raya Sumatera lebih cepat dibanding yang lain terutama di Jawa,” kata Sasmito.

Sementara itu, meskipun harga gabah tergolong rendah, namun penjualan beras oleh pedagang eceran kepada konsumen naik sekitar 2,88%. Ini yang menyebabkan masyarakat membeli beras dengan harga mahal. “Gabah masuk ke penggilingan dan naik penjualannya 0,33%. Dari penggilingan tersebut, naik 1,01%. Kemudian oleh pedagang eceran dijual lagi naik 2,88%. Jadi ini yang terjadi pada situasi perberasan kita,” pungkasnya.