Tak Ada Toleransi Keterlambatan Pengumuman CPNS

NERACA

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan tidak akan memberi toleransi bagi keterlambatan pengumuman calon pegawai negeri sipil (CPNS) terhadap lembaga-lembaga terkait.

"Toleransi yang diberikan adalah 'zero toleransi' atau tidak ada toleransi untuk memperlama pengumuman CPNS karena hasilnya semua sudah diberikan kepada lembaga terkait," katanya, Jakarta, Minggu (1/3), pekan lalu.

Ia menjelaskan jika banyak pemerintah daerah yang belum melakukan pengumuman CPNS maka, pengumuman akan diambil alih langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melalui pengumuman pusat.

"Jika sudah diperingatkan namun masih belum ada tindakan, maka akan diumumkan oleh pusat yaitu KemenpanRB," kata Yuddy.

Hal ini menurutnya untuk menghindari korupsi dan nepotisme yang terjadi terkait pengumuman.

Yuddy khawatir jika alasan untuk menunda pengumuman adalah karena oknum yang memanfaatkan situasi dan jabatan untuk memasukkan beberapa orang ke dalam beberapa formasi.

"Hal ini dilakukan agar tidak ada main-main dalam hal mengatur posisi tawar menawar jabatan formasi untuk memasukkan oknum-oknum tertentu, karena hal itu bisa jadi kesengajaan dari pihak tertentu," tuturnya.

Ia mempertegas dengan adanya contoh dari putri Presiden Joko Widodo yang memang tidak ada keistimewaan ketika menjalani tes CPNS.

"Contohnya putri Pak Presiden, ia tidak lolos CPNS dan memang tidak ada perlakuan istimewa terkait jabatan dari orang tuanya, ini contoh yang nyata serta transparan," ujarnya.

Sebelumnya, Yuddy pernah mengingatkan bahwa pengumuman CPNS paling lambat adalah akhir Februari 2015 untuk semua instansi.

Namun, hingga saat ini masih banyak hasil tes CPNS yang belum diumumkan dan kebanyakan adalah dari pemerintah provinsi. [ant]


BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…