Tak Ada Toleransi Keterlambatan Pengumuman CPNS

NERACA

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan tidak akan memberi toleransi bagi keterlambatan pengumuman calon pegawai negeri sipil (CPNS) terhadap lembaga-lembaga terkait.

"Toleransi yang diberikan adalah 'zero toleransi' atau tidak ada toleransi untuk memperlama pengumuman CPNS karena hasilnya semua sudah diberikan kepada lembaga terkait," katanya, Jakarta, Minggu (1/3), pekan lalu.

Ia menjelaskan jika banyak pemerintah daerah yang belum melakukan pengumuman CPNS maka, pengumuman akan diambil alih langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melalui pengumuman pusat.

"Jika sudah diperingatkan namun masih belum ada tindakan, maka akan diumumkan oleh pusat yaitu KemenpanRB," kata Yuddy.

Hal ini menurutnya untuk menghindari korupsi dan nepotisme yang terjadi terkait pengumuman.

Yuddy khawatir jika alasan untuk menunda pengumuman adalah karena oknum yang memanfaatkan situasi dan jabatan untuk memasukkan beberapa orang ke dalam beberapa formasi.

"Hal ini dilakukan agar tidak ada main-main dalam hal mengatur posisi tawar menawar jabatan formasi untuk memasukkan oknum-oknum tertentu, karena hal itu bisa jadi kesengajaan dari pihak tertentu," tuturnya.

Ia mempertegas dengan adanya contoh dari putri Presiden Joko Widodo yang memang tidak ada keistimewaan ketika menjalani tes CPNS.

"Contohnya putri Pak Presiden, ia tidak lolos CPNS dan memang tidak ada perlakuan istimewa terkait jabatan dari orang tuanya, ini contoh yang nyata serta transparan," ujarnya.

Sebelumnya, Yuddy pernah mengingatkan bahwa pengumuman CPNS paling lambat adalah akhir Februari 2015 untuk semua instansi.

Namun, hingga saat ini masih banyak hasil tes CPNS yang belum diumumkan dan kebanyakan adalah dari pemerintah provinsi. [ant]

BERITA TERKAIT

BEI Sebut Ada 32 Saham Tidur di 2017

Di balik geliatnya industri pasar modal dan pertumbuhan indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terus mencatat rekor baru, rupanya masih…

Darmin: Impor Garam Industri Tak Perlu Rekomendasi KKP

NERACA Jakarta-Pemerintah memberi kemudahan impor garam industri dengan melonggarkan ketentuan rekomendasi impor yang diterbitkan Kementerian Kelautan Perikanan. Kementerian KKP sekarang…

Ada Potensi Kebocoran Renovasi GBK - Oleh : Jajang Nurjaman Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA)

Jokowi, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dalam kurun waktu tiga tahun 2016, 2017, dan 2018 menjalankan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

21 Pemda Tak Punya TPID

      NERACA   Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sebanyak 21 pemerintah kabupaten/kota belum mempunyai Tim…

Cara Kemendes PDTT Tingkatkan Kesejahteraan Pulau Terpadat Di Dunia

  NERACA   NTB – Pulau Bungin, Desa Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terkenal dengan sebutan ‘Pulau…

Pembudidaya Sumbawa Dapat Bantuan Rp1,2 miliar - Sukses Kembangkan Ikan Kerapu

  NERACA   NTB - Dinilai sukses mengembangkan budidaya Ikan Kerapu jenis Cantang dengan sistem keramba jaring apung, kelompok nelayan…