NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan adanya kenaikan beras karena ulah mafia yang ingin agar pemerintah bisa membuka kran impor. Tapi dirinya memastikan tidak akan membuka impor beras. “Kenaikan ini pasti ulah spekulan maupun mafia agar pemerintah buka kran impor, tapi saya tegas tidak ada impor beras,” tegas Jokowi, di Jakarta, Sabtu (28/2), pekan lalu.

Mengingat, saat ini stok beras di Bulog aman hingga masa panen raya berlangsung, jadi tidak ada impor. “Tetap saya tekankan tidak akan pernah ada impor, karena stok aman hingga panen raya nanti,” tegas dia lagi.

Dirinya juga menyakini harga akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan, mengingat kini pemerintah tengah melakukan operasi pasar dengan harga beras yang murah. “Operasi pasar sudah digelar, buat meredam harga, dalam beberapa hari harga bisa kembali normal,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel menganggap kenaikan harga beras di Jakarta dipicu dari motif bisnis para mafia beras. Menurut Gobel para mafia ini memainkan harga beras agar pemerintah terpaksa membuka keran impor sehingga ada peluang keuntungan.

"Kita sedang membangun kedaulatan pangan. Kemarin masih ada juga yang memainkan cerita, naik sekian puluh persen dengan tujuan supaya impor masuk. Dengan demikian masih banyak cerita-cerita ini yang sebetulnya ini harus kita cermati bersama-sama," papar Gobel.

Meski demikian Gobel pada kesempatan berikutnya kembali menegaskan tidak membuka keran impor dan tetap memberdayakan pasokan beras yang ada di dalam negeri. "Saya itu berupaya semaksimal mungkin untuk tidak impor (beras)," imbuhnya.

Pada kesempatan berikutnya Gobel kembali menyebutkan ulah para mafia. Selain dalam perdagangan beras, mafia ini juga menyebar ke seluruh kegiatan ekonomi lainnya yang membuat gerak ekonomi Indonesia terbatas. "Mafia ini harus kita bereskan. Ini yang membuat kita tidak kompetitif. Sekarang bagaimana mau berhasil. Optimisme harus kita bangun sekarang," tukasnya.

Istilah mafia beras kini kembali muncul setelah Rachmat Gobel mengungkapkan ada praktik oplosan beras, yaitu beras hasil operasi pasar (OP) Perum Bulog di sebuah gudang di Cakung Jakarta Timur 18 Januari 2015 lalu.

Hal sama juga diutarakan oleh Indef, Enny Sri Hartati dia menuturkan lonjakan harga beras terjadi karena ada mafia yang bermain untuk mendorong pemerintah melakukan kebijakan impor. "Ini ulah mafia di tingkat distributor besar, bukan di pedagang eceran di pasar. Mereka sengaja (menimbun) dengan harapan pemerintah melakukan impor beras," ujar.

Enny mengaku heran dengan fenomena harga beras yang naik pada saat ini di tengah tren penurunan harga komoditas global dan kondisi pasok yang relatif tidak bermasalah. Dia melihat persaingan pasar yang tidak sehat karena ulah spekulan yang mencoba memanfaatkan momentum penghapusan kebijakan subsidi beras untuk rakyat miskin (Raskin). "Ketika semua komoditas di pasar internasional turun, termasuk beras, kenapa harga beras di dalam negeri justru naik. Dan ini sudah terjadi sejak pertengahan Januari 2015," tuturnya.

Untuk itu, Enny mengatakan Indef memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk menyiapkan instrumen stabilisasi harga kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga harus mengembalikan Perum Bulog sebagai lembaga penyangga pasokan dengan menyerap beras dari petani pada tingkat harga di bawah harga pasar.

"Pertanyaannya sekarang Perum Bulog serap beras dari petani atau distributor? Kalau dari distributor, bagaimana bisa menstabilkan harga karena pasti beras yang diserap  harganya di atas harga pasar dan dengan status Perum, Bulog perlu mendapatkan keuntungan," tuturnya. [agus]