NERACA

Jakarta – Pemerintah akan melakukan peminjaman utang luar negeri kepada bank dunia (World Bank) untuk mendanai beberapa proyek infrastruktur strategis. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil membenarkan adanya rencana pinjaman itu. "Iya untuk infrastruktur, kita gunakan sebanyak mungkin dana-dana pinjaman lunak, dari bank dunia, dari ADB, dari JICA dari China untuk pinjaman-pinjaman konsesi," ungkap Sofyan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/2), pekan lalu.

Namun, Sofyan tidak merinci berapa besaran jumlah pinjaman tersebut. Sofyan hanya mengungkapkan, pinjaman dari sejumlah lembaga keuangan dunia tersebut, diajukan dengan jumlah sebanyak-banyaknya. "Angkanya ada yang pasti banyak, hanya memang angka pastinya belum semuanya belum terperinci," kata Sofyan.

Menurut Sofyan, dengan meminjam utang dari World Bank akan lebih murah dalam segi bunganya, daripada meminjam di pasar global yang bunganya mencapai 7-8 persen.

"Kalau kita pinjam di World Bank, bunganya cuma 1 persen, maksimum 2 persen. Ya tentu pinjamannya kredit Bank Dunia dan pinjaman konsesi loan dari negara-negara lain seperti Jepang kita gunakan," jelasnya.

Sofyan mengungkapkan, dalam peminjaman utang luar negeri ini akan dihitung sesuai besaran proyek infrastruktur yang akan dibangun. "APBN yang akan datang ini, makanya kita akan bicara proyek-proyek mana saja yang dapat dana tersebut," ujarnya.

Sofyan juga menilai bahwa tidak ada masalah pada utang tersebut. Sebab, utang luar negeri Indonesia menurutnya masih rendah di bawah 30 persen dari total pembiayaan.

"Sebenarnya utang luar negeri kita masih rendah di bawah 30 persen. Utang kalau digunakan bangun infrastruktur tidak ada masalah karena nantinya produktif, asal tidak utang buat yang konsumtif," ujar dia lagi.

Dirinya menambahkan, banyak perusahaan yang dulunya kecil menjadi besar berkat pengelolaan utang yang baik. "Dengan utang perusahaan jadi besar. Hampir semua perusahaan jadi besar karena utang tapi harus dikelola baik," ungkap dia.

Namun, Sofyan mengimbau utang dipakai untuk melakukan investasi yang produktif. Juga harus memastikan kesanggupan membayar utangnya. "Jangan sampai kayak kartu kredit pakai dulu, bayar belakangan buat beli gadget enggak produktif. Kalau berutang untuk investasi, utang untuk masa depan lebih baik, yang penting dibayar," paparnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas Dedy S Priatna  menyebutkan pemerintah Jokowi butuh lebih dari Rp 5.500 triliun untuk membangun infrastruktur selama periode 2015-2019. ”Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah setidaknya butuh anggaran sekitar Rp 5.519 triliun‎. Namun tidak semua dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” katanya.

Rencana pembangunan infrastruktur ini, menurut Dedy, seiring dengan arah pembangunan Jokowi yang punya 9 program prioritas atau Nawacita. Termasuk pembangunan tol laut yang menjadi salah satu prioritas RPJMN 2015-2019. "Pembangunan tol laut dan infrastruktur kemaritiman. Perhubungan laut membutuhkan dana Rp 900 triliun," kata Dedy.

Dana lebih dari Rp 5.500 triliun tersebut, lanjut Dedi, ‎bakal bersumber tak hanya dari APBN. Dia merinci, perkiraan sumber pendanaan bakal berasal APBN sebesar Rp 2.215,6 triliun (40,14%), APBD Rp 545,3 triliun (9,88%), BUMN Rp 1.066,2 triliun (19,32%), dan swasta senilai Rp 1.692,3 triliun (30,66%). "Ada untuk jalan, kereta api, perhubungan laut, udara, darat, transportasi perkotaan dan lain-lain,"  tukasnya. [agus]