NERACA

Cikarang -  Ketua Umum Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO), Tjokro Gunawan menilai daya saing industri plastik Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga atau ASEAN lain. “Daya saing industri plastik nasional masih sangat rendah, bila dibandingkan dengan negara ASEAN lain,” kata Tjokro, saat menyambut kunjungan Menteri Perindustrian, Saleh Husin, di kantor PT Dynaplast, Cikarang, Bekasi, Kamis (25/2) kemarin.

Menurutnya ada beberapa faktor yang menjadikan industri ini daya saingnya menjadi lemah. Pertama adalah tarif bea masuk yang tinggi, mengingat dibandingkan dengan negara ASEAN laun sepertu Vietnam seluruh bagan baku yang tidak diproduksi dalam negerinya bisa diimpor dari mana saja dengan bea masuk 0%, sedangkan di Indonesia 10 – 15%.

Kedua, transaksi menggunakan US dollar, dengan transaksi dollar menimbulkan tekanan terhadap rupiah, padahal seperti di Thailand, Malaysia, Vietnam, melarang penggunaan mata uang asing. Ketiga, bunga bank yang sangat tinggi. Keempat biaya listrik dan logistic yang mahal. Dan kelima, banyaknya perizinan sehingga membutuhkan biaya tinggi dan membutuhkan waktu yang lama.

“Jika ingin industri plastik kita kompetitif, pemerintah harus menurunkan bea masuk dari non- ASEAN maximum 5%, melarang penggunaan mata uang asing transaksi dalam negeri, penurunan tarif listrik  dan harga gas,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Saleh Husin berjanji akan mengkaji penurunan bea masuk impor bahan baku plastik dari 10% menjadi 5%, seperti yang diajukan APHINDO. "Saya tidak dapat langsung memutuskan untuk menurunkan bea masuk impor bahan baku plastik menjadi 5%, karena untuk bisa memutuskan ini tidak hanya di Kemenperin saja, tapi melibatkan Kementrian lain, makanya kita perlu duduk bersama untuk membicarakannya. Baik dari pemerintah maupun industri dan Asosiasi," kata Menperin Saleh Husin.

Menperin menjelaskan, selain untuk membangun industri hilir plastik, pihaknya juga mempertimbangkan kondisi industri hulu plastik nasional, jika bea masuk impor tersebut benar-benar diturunkan. "Kami, sangat terbuka untuk membicarakan hal ini secara bersama-sama. Karena kami ingin industri hulu dan hilir sama-sama baik dan berkembang," ujar Menperin.

Mengingat, sambung Saleh lagi, industri plastik merupakan sektor industri yang penting dan sangat terkait dengan industri-industri lain. Industri plastik di Indonesia khususnya industri plastik hilir berpotensi untuk dikembangkan karena didukung oleh peningkatan konsumsi  dan penggunaan berbagai jenis produk plastik, antara lain kemasan, komponen otomotif maupun elektronik, serta berbagai macam penggunaan lainnya.

”Industri plastik ini bersinggungan dengan dan punya keterkaitan dengan industri lain, makanya nanti kami pemerintah akan terus mengkaji insentif apa saja nantinya yang perlu kami berikan,” ucapnya.

Dimana saat ini, kekuatan industri plastik nasional berjumlah 925 perusahaan yang memproduksi berbagai jenis produk dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 37.327 orang dan total produksi sebesar 4,68 juta ton atau 82,6% dari total kapasitas terpasang sebesar 5,33 juta ton per tahun. Adapun kebutuhan dalam negeri sebesar 4,6 juta ton, dengan peningkatan kebutuhan rata-rata sebesar 5% selama 5 tahun terakhir.

Pangsa pasar kemasan plastik dalam negeri mencapai 43,4% dari seluruh produk plastik yang beredar. Dan dalam pengembangannya, industri plastik menghadapi berbagai tantangan antara lain supply-demand bahan baku plastik antara lain, Polietilena dan Polipropilena. Pada tahun 2014 kebutuhan bahan baku plastik dalam negeri sebesar 1,42 juta ton Polietilena dan 1,51 juta ton Polipropilena, dimana supply dari dalam negeri masing-masing sebesar 703 ribu ton dan 656 ribu ton. Adapun, demand kebutuhan bahan baku plastik cenderung meningkat sebesar 5% per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku plastik, produsen bahan baku plastik dalam negeri akan melakukan ekspansi dengan meningkatkan kapasitas produksi terpasang sehingga pada tahun 2019 kebutuhan bahan baku plastik dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Namun begitu, Saleh menyebutkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku plastik yang belum tercukupi hingga tahun 2019, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap bahan baku impor untuk industri plastik hilir termasuk kemasan plastik. Fasilitas BMDTP telah diberikan pemerintah sejak tahun 2009-2014 dan memberikan manfaat: (1) Penurunan cost production pada industri plastik, dimana bahan baku menyumbang 63% dari total biaya produksi pada industri plastik; (2) Peningkatan jumlah tenaga kerja pada industri plastik pengguna fasilitas; (3) Peningkatan penjualan dan setoran pajak pada industri pengguna fasilitas BMDTP.

Dengan memperhatikan sinergi antara industri plastik hulu dan hilir serta fasilitasi BMDTP tersebut, pemerintah mengharapkan agar industri plastik hilir termasuk kemasan plastik turut dapat memanfaatkan bahan baku dalam negeri sehingga dapat menciptakan integrasi industri plastik nasional dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Adanya pengembangan industri plastik nasional, tentu perlu upaya kerjasama antar stakeholders, pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), fasilitasi promosi dan investasi, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), tata niaga impor, penguatan research and development (R&D) serta kebijakan lain yang mendukung peningkatan daya saing agar produk plastik dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa bersaing di pasar internasional,” tukasnya.