NERACA

Jakarta - Meskipun di beberapa daerah harga beras telah mencapai angka Rp12.000 per liter namun pemerintah diminta untuk tidak membuka keran impor beras. Mantan Kepala Bulog Sutarto Alomoeso menyatakan bahwa saat ini stok beras pemerintah di gudang Bulog bisa dikatakan lebih dari cukup untuk menstabilkan harga disaat harga beras tak terkontrol seperti ini.

Menurut pengamatan Sutarto, stok beras pemerintah di gudang Bulog sebanyak 1,4 juta ton sehingga cukup memenuhi kekurangan di pasar. Dia mengatakan dalam kondisi normal beras yang masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta sebanyak 2.000 ton-3.000 ton per hari, namun saat ini hanya 1.000 ton yang masuk sehingga terdapat kekurangan 1.000 ton -2.000 ton per hari.

"Untuk mengisi kekurangan di pasar gelontorkan saja stok yang dimiliki pemerintah. Jangan hanya di simpan saja dan untuk menakut-nakuti, keluarkan stok itu," kata mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian itu, di Jakarta akhir pekan kemarin.

Dengan menggelontorkan beras sebanyak 100.000 ton hingga bulan depan, menurut dia, cukup untuk memenuhi kekurangan di pasar dan meredam kenaikan harga komoditas pangan tersebut. Dia mengakui saat ini belum memasuki musim panen sehingga ketersediaan beras yang ada di pengusaha semestinya juga dapat dikeluarkan.

Menurut dia, untuk mengatasi kenaikan harga beras saat ini pasokan beras di pasaran tidak boleh terganggu dari sektor hulu atau produksi hingga ke hilir atau pemasaran. "Untuk itu pemerintah harus menguasai dari hulu hingga hilir sehingga bisa mengetahui kapan harus melakukan intervensi pasar jika terjadi hal-hal seperti ini," katanya.

Dia menyatakan, stok beras yang dimiliki pemerintah saat ini masih mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga tiga bulan ke depan. Ketika disinggung adanya mafia beras, Sutarto yang juga Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) itu justru mempertanyakan siapa yang disebut dengan mafia beras.

Jika saat ini ada pengusaha yang menyimpan beras stok yang dimiliki, menurut dia, semata-mata karena belum panen dan dia dituntut untuk tetap memenuhi pasokan ke pelanggannya. "Gelontorkan saja (beras pemerintah) tanpa dibatasi jumlahnya, kalau memang ada yang bermain silahkan tangkap," katanya.

Mengenai target stok beras yang harus dimiliki Perum Bulog, dia mengatakan, sekitar 2 juta ton sehingga dapat memenuhi pasokan untuk mengantisipasi terjadinya paceklik atau kenaikan harga.

Senada dengan Sutarto, Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan, Indonesia tidak harus impor beras. Hal ini karena Indonesia masih memiliki stok cukup banyak hingga Maret 2015. Menurutnya, alasan tidak harus impor beras karena Indonesia sudah impor beras akhir tahun lalu sebesar 500 ribu ton dan itu dinilai cukup hingga Maret 2015.

"Saya mendengar impor sudah dilakukan akhir tahun lalu sampai 500 ribu ton. Menurut saya cukup untuk mensuplai atau menjaga pasokan hingga awal atau akhir Maret 2015. Karena tanam dan panen kita juga terlambat dan kita paham 2014 kemarin itu adalah musim yang paling panas sehingga semua mundur," ujarnya.

Bustanul menambahkan, jika pemerintah tetap impor, maka dikhawatirkan saat musim panen nanti harga gabah akan turun. Itu yang harus dihindari. "Bahkan dulu pernah dikeluarkan Kementan, bahwa kita tidak boleh impor 1-2 bulan setelah panen raya kan. Itu masih berlaku SK itu saya rasa," ujar dia.

Sekarang pertanyaannnya, bagaimana cara mengelola stok, agar betul-betul bisa dimanfaatkan untuk menstabilkan pasar. "Karena kenaikannya tidak hanya di pasar induk Cipinang. Ini sudah merambah ke pasar-pasar lain bahkan di beberapa daerah selindo," katanya.

Dia berpesann, yang jelas pemerintah harus antisipasi harga yang akan bergejolak sampai panen tiba. Karena, jika stok berkurang, suplai turun, itu sudah pasti harga naik. "Itu sudah hukum ekonomi. Mungkin masyarkat bertanya, kalau harga paceklik ini naik 10%-15%, mungkin oke, tapi kalau 30% pasti ada sesuatu. Ini yang harus dipecahkan pemerintah," tandas Bustanul.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen tak akan mengimpor beras. Meskipun saat ini harga beras di kota-kota di Indonesia khususnya Jakarta mengalami lonjakan harga. "Presiden komitmen agar saat panen raya tidak akan dimasuki beras impor sehingga harga beras jatuh. Ini dalam rangka bukan saja menjaga kedaulatan pangan tapi juga jaga kesejahteraan petani," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.