MEA 2015, Indonesia Bakal Banjir Produk Impor - Jelang Pasar Bebas ASEAN

NERACA

Jakarta - Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tinggal beberapa bulan lagi. Dalam implementasinya, MEA mempunyai empat pilar cetak biru yang tengah diperjuangkan dan disempurnakan. Ketua Badan Pengurus Pusat Nation and Character Building Institute (NCBI), Juliaman Saragih, mengatakan empat pilar tersebut antara lain pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif secara ekonomi, pembangunan ekonomi yang setara, serta integrasi menuju ekonomi global.

"Indonesia berpotensi menjadi pasar produk impor dari negara-negara tetangga ASEAN lainnya mengingat jumlah penduduknya diperkirakan 40 persen dari populasi penduduk ASEAN," kata dia, akhir pekan kemarin.

Menurut Juliaman, berbagai kondisi ekonomi kebangsaan saat ini dan menjelang pelaksanaan MEA, NCBI mengusulkan perlunya langkah dan tindakan oleh semua stakeholder (rakyat, dunia usaha, pemerintah) untuk percepatan langkah menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Selain itu, perlunya insentif mobilisasi potensi dana jangka panjang dalam negeri melalui asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial sebagai sumber utama pembiayaan jangka panjang. "Penting juga menetapkan standar kompetensi tenaga kerja asing, dan kami mendesak agar setiap tenaga kerja asing wajib dan mampu memikul berkomunikasi dalam bahasa Indonesia,” tegas Juliaman.

Senada dengan Juliaman, Akhmad Akbar Susamto, Ekonom FEB UGM menilai. Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan berlaku pada 2015 mendatang. Indonesia malah akan dijadikan pasar produk impor oleh negara-negara tetangga yang struktur industri dan perdagangannya lebih baik.

"Struktur industri dan perdagangan Indonesia belum mendukung ikut dalam pasar bebas ASEAN. Terbukti, daya saing Indonesia hanya menempati urutan 47 dari 50 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, sementara Malaysia berada di peringkat 29, Thailand 34, dan Vietnam 41," katanya.

Akhmad menambahkan dengan performa daya saing yang rendah, sulit bagi Indonesia untuk menghadapi ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA). “Apalagi pemerintah selama ini mengabaikan sektor produktif, yakni pertanian, sehingga tidak menutup kemungkinan Indonesia malah menjadi pasar pangan impor,” tegas Ahmad.

Dia menambahkan performa buruk daya saing nasional disebabkan oleh sistem ekonomi dan politik yang aksesnya hanya terbuka untuk kroni kekuasaan dan golongan kaya, sementara yang miskin sulit mendapat akses. Politik nasional yang semestinya bisa menjadi agenda bersama dalam menentukan yang terbaik untuk semua golongan, selama ini, justru hanya mengabdi pada kroni kekuasaan.

"Di sinilah peran pemerintahan baru menjadi sangat penting, yakni membongkar praktik kroni yang mengorbankan petani. Pemerintah baru juga harus berani menindak pejabat yang selama ini menyebabkan daya saing perekonomian Indonesia menjadi rendah," ujar Akhmad.

Seperti diketahui, MEA yang akan berlaku tahun 2015 merupakan suatu program bagi negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi, khususnya perdagangan, agar menjadi sebuah akses yang lebih mudah seperti menerapkan penghapusan bea masuk (free trade area) untuk mewujudkan sebuah single market.

Produk Murah

Dihubungi terpisah, ekonom Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan pemerintah tidak memunyai grand design untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan dagang dengan negara-negara ASEAN. Dengan berlakunya pasar bebas ASEAN pada tahun depan, Indonesia hanya akan menjadi objek bagi negara-negara ASEAN. “Artinya, pasar kita akan habis karena tidak siap menghadapi serangan produk-produk murah buatan Thailand, Vietnam, maupun Malaysia dan negara lainnya,” katanya.

Enny menambahkan di saat MEA belum berlaku, Indonesia masih mengalami defisit perdagangan dengan negara ASEAN, apalagi nanti jika sudah dibuka selebar-lebarnya. “Lalu bisa kita bayangkan jika MEA diberlakukan, maka bukan saja defisit neraca perdagangan makin melebar, tapi indikator lainnya juga akan menjadi buruk, seperti neraca pembayaran,” jelasnya.

Sebenarnya, jika pemerintah punya kemauan untuk lebih siap menghadapi liberalisasi, bisa dikebut dari sekarang. "Tetapi kemauan saja tidak cukup mengubah, harus ada action. Ketika kita menghadapi pasar bebas, yang paling dibutuhkan daya saing. Ketika kita tidak punya, maka kita hancur lebur. Jadi, untuk bertahan saja kita belum tentu bisa. Ini pertanyaan yang paling krusial," terang dia.

Related posts