NERACA

Jakarta - Sebagai bentuk respons dari melonjaknya harga komoditas beras beberapa hari terakhir. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah untuk mengamankan ketersediaan dan harga beras di pasar hingga panen raya tiba. "Tugas pemerintah mengatakan pasar sebelum panen berlangsung, pemerintah telah mengatakan bahwa pemerintah akan menyediakan 300 ribu ton beras, itu bisa jadi salah satu langkahnya," kata Ketua KPPU Nawir di Jakarta, Jumat (27/2).

Nawir pun mengatakan bahwa komoditas beras menjadi salah satu dari lima agenda prioritas KPPU. Sehingga setiap harinya pihak KPPU mengaku terus melakukan pemantauan lapangan dari tim yang diturunkan. Menurutnya, tim tersebut di beberapa wilayah seperti Sulawesi, Medan, Kalimantan, Batam. Nawir menjelaskan, tim tersebut selalu memberikan laporan setiap minggunya mengenai perkembangan lapangan yang bisa mempengaruhi harga beras.

"Tim kita di daerah selalu memantau, tidak hanya saat harga naik seperti ini, karena beras itu masuk dari prioritas KPPU, jadi kalau ditanya kapan tim kami kerja? Ya setiap hari," ujar dia.

Dia pun menambahkan pihaknya menduga melonjaknya harga beras terjadi karena adanya permainan harga (kartel) yang dilakukan beberapa oleh pihak. Namun, belum dapat diketahui pihak-pihak yang bertanggung jawaban dalam masalah tersebut. Meskipun indikasi yang ada menyatakan bahwa lonjakan harga disebabkan gagal panen, namun tidak menutup kemungkinan ada oknum yang telah memanfaatkan kesempatan ini. "Kita tidak mengesampingkan adanya kemungkinan itu (kartel beras) bahwa sejumlah pihak mengambil untung dari kesempatan ini, tapi kita juga harus lihat fakta yang berkembang di lapangan," ungkap Nawir.

Nawir juga menjelaskan temuan yang ada di lapangan seperti musim panen yang terlambat menyebabkan suplai tidak berjalan dengan normal dan lonjakan harga mulai terjadi. Selain itu, juga terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh hama dan tikus.

Menurutnya, temuan ini terungkap oleh tim KPPU yang rajin memantau lapangan. Meskipun begitu pihaknya kembali menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan ada oknum yang melakukan kartel beras.

Sementara, Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto meminta pemerintah untuk memperkuat pengendalian stok beras agar mampu menekan naik turunnya harga di pasaran akibat ketidakjelasan tata niaga beras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir."Harga beras yang melambung hingga rata-rata 30 persen akhir-akhir ini pertanda bahwa mekanisme distribusi beras dan kebutuhan pokok strategis lainya tidak jelas," kata dia.

Dia pun berpendapat, semua itu terjadi akibat lemahnya pengendalian stok beras oleh pemerintah."Bahkan kami mencurigai ada mafia yang memainkan disparitas harga antarwilayah," imbuhnya.

Sedangkan terkait dugaan Kartel, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, naiknya harga beras belakangan ini dinilai karena adanya permainan kartel pada tatanan distribusi. Bukti kuat adanya permainan kartel kata dia adalah harga beras meningkat, namun stok sama sekali tidak kekurangan. "Dalam hukum pasar, salah satu pemicu harga barang naik ketika stok atau suplai berkurang. Nyatanya fakta di lapangan stok beras sama sekali tidak mengalami kendala," kata dia.

Menurut dia, angka kebutuhan beras nasional, harusnya sekitar 32 juta ton/tahun. Sementara hasil produksinya tercatat 35 juta ton/tahun.

Terlebih lagi saat ini sejumlah petani di beberapa wilayah sudah mulai panen. Ada kemungkinan penambahan produksi sekitar 10 juta ton. Belum lagi stok yang ada di Bulog sekitar 2 juta ton.

Aria pun menganggap tidak menutup kemungkinan memang ada indikasi permainan mafia beras."Kemungkinan memang ada (mafia beras), meski belum terbukti. Mereka bisa memainkan harga, sebagaimana terjadi pada komoditas lain, seperti daging, energi, illegal fishing, dan lain sebagainya," tandas dia.

Faktanya memang sulit untuk diingkari bahwa masih ada celah bagi mafia untuk mempermainkan harga beras. Meski bukan hal mudah untuk memberantasnya, tetap harus ada upaya untuk memotong mata rantai praktik kartel beras demi sejahteranya masyarakat di Tanah Air. mohar