Pemerintah Akan Kerek Daya Saing Produk Otomotif

NERACA

Bekasi – Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan daya saing industri otomotif nasional. Diharapkan ke depan, selain untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, strategi kebijakan pengembangan industri otomotif diarahkan untuk meningkatkan ekspor agar produk nasional semakin berkiprah di pasar global. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam sambutannya pada acara Peresmian Ekspor Perdana sepeda motor Suzuki Address produksi PT. Suzuki Indomobil Motor (PT. SIM) di Bekasi, Jumat pekan lalu.

Acara tersebut diresmikan oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, President Director PT. SIM Mr. Shuji Oishi, Managing Officer Suzuki Motor Corporation Mr. Motoo Murakami, dan Komisaris PT. Indomobil Sukses International Subronto Laras serta dihadiri pejabat daerah setempat, pelaku usaha/asosiasi, dan wartawan.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT. SIM yang telah melakukan ekspor produk sepeda motor. “Ekspor perdana ini memiliki arti penting bagi sejarah perkembangan industri otomotif khususnya industri sepeda motor di tanah air. Kami juga mengharapkan upaya ini menjadi awal yang bagi kita bersama untuk memajukan dan meningkatkan peran industri otomotif nasional di kancah internasional,” tegas Menperin. Oleh karena itu, Kemenperin akan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif dan senantiasa memberikan dukungan yang diperlukan agar para pelaku usaha nyaman berinvestasi di Indonesia.

Dapat disampaikan, PT. SIM melakukan ekspor perdana sepeda motor skutik berkapasitas 110 CC dengan merek Suzuki Address, yang akan dipasarkan ke 24 negara di Eropa, Jepang, Oceania dan ASEAN. Ekspor tersebut dimulai tahun ini dengan volume ekspor sebanyak 30.000 unit (CKDset/CBU) atau sekitar 20% dari proyeksi jumlah total ekspor sepeda motor Suzuki tahun 2015 (150.000 unit), dan akan dikembangkan terus hingga volume ekspor mencapai 200.000 unit per tahun pada 2019.

Sebagaimana diketahui, untuk dapat menembus pasar Eropa tidaklah mudah, karena sebuah produk harus memenuhi standar European Union (EU) yang mempersyaratkan standar kualitas dan keamanan produk yang sangat ketat. “Kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat menyaksikan produk sepeda motor produksi PT. SIM yang telah sukses menembus ketatnya persyaratan standar produk tersebut dan sekaligus membuktikan bahwa Indonesia telah mampu memproduksi sepeda motor yang berdaya saing internasional,” tegas Menperin.

Keberhasilan PT. SIM mengekspor sepeda motor ke Eropa dan negara tujuan ekspor lainnya, diharapkan semakin menambah kepercayaan pasar internasional terhadap produk otomotif khususnya sepeda motor buatan dalam negeri. “Saya juga mengharapkan kepada produsen sepeda motor lainnya dalam negeri agar dapat mengikuti langkah yang dilakukan oleh PT. SIM dalam melakukan terobosan ekspor untuk mengurangi defisit perdagangan Indonesia pada sektor industri otomotif secara keseluruhan,” tegas Menperin.

Pada kesempatan tersebut, Menperin menghimbau kepada PT. SIM agar terus melakukan inovasi dan langkah-langkah terobosan guna meningkatkan ekspor dengan cara mengembangkan sepeda motor berukuran besar atau 250 cc ke atas sesuai standar kualitas dan keamanan yang dipersyaratkan oleh pasar global terutama negara-negara maju seperti Eropa dan Jepang. Menperin juga mengharapkan kepada Suzuki Motor Corporation – Japan agar bersama-sama dengan mitra usahanya di Indonesia mulai melakukan investasi pengembangan sepeda motor berukuran besar untuk tujuan ekspor.

Pada kunjungan kerja sehari sebelumnya di Cikarang, Jawa Barat, Menteri Perindustrian Saleh Husin akan berkordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait limbah pabrik baja yang dikategorikan ke dalam Bahan Beracun Berbahaya (B3). Menperin menyatakan slag dan scrap yang merupakan limbah dari industri baja, tidak termasuk ke dalam limbah B3. “Scrap dan slag masih bisa digunakan untuk aktivitas poduktif lainnya, seperti pengerasan jalan misalnya,” ungkap Menperin.

Untuk itu, Menperin berjanji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar limbah industri baja seperti scrap dan slag dikeluarkan dari daftar limbah berbahaya. “Saya akan ajukan dalam rapat koordinasi nanti,” ujar Menperin.

Sementara itu, untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia sampai dengan tahun 2019 diperlukan baja sebesar 17,46 Juta ton/tahun. “Proyek pembangunan infrastruktur ini diperkirakan menelan dana senilai Rp 5.519 triliun,” ungkap Menperin.

Selain itu Menperin juga menyatakan dalam rangka memenuhi permintaan baja domestik dan menghindari ketergantungan yang tinggi terhadap baja impor, produsen baja dalam negeri harus terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya.

Jumlah perusahaan industri baja nasional saat ini sebanyak 352 yang tersebar di beberapa daerah antara lain pulau Jawa, Sumarta, Kalimantan dan Sulawesi. “Sebagaian besar industri ini berpusat di Pulau Jawa, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 200.000 orang serta kapasitas yang dimiliki industri ini sebasar 14 Juta ton /tahun,” terang Menperin.

Terkait ekspor baja, Menperin menyatakan ekspor baja pada tahun 2014 mencapai US$2,23 Miliar, atau naik sebesar 16,91% dibanding tahun 2013 sebesar US$1,91 Miliar. Sementara itu, impornya pada tahun 2014 sebesar US$ 12,58 Miliar.

Related posts