Menperin Minta Gunakan Produk Dalam Negeri - Proyek Infrastruktur Pemerintah

NERACA

Cikarang - Menteri Perindustrian Saleh Husin meminta agar proyek-proyek infrastruktur pemerintah menggunakan produk-produk dalam negeri. Dimana saat ini industri penunjang pembangunan infrastruktur sudah siap untuk menyediakan bahan baku maupun materialnya.

"Pemerintah saat ini tengah gencar membangun infrastruktur. Oleh karenanya kami meminta dan menghimbau agar proyek infrastruktur bisa menggunakan produk-produk dalam negeri," kata Saleh Husin, kepada wartawan saat melakukan kunjungan di kunjungan kerja di PT Gunung Garuda, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/2).

Untuk itu, dirinya berjanji akan terus berkordinasi dengan intansi terkait agar dapat menggunakan produk dalam negeri dalam pembangunan proyek infrastruktur nasional. "Dari beberapa pantauan yang sudah saya lihat sendiri kemampuan produk dalam negeri seperti baja ini sudah sangat siap dan layak untuk bisa mengisi pasar proyek infrastruktur dalam negeri. Oleh karenanya kami akan terus berkoordinasi dengan Kementrian/Lembaga terkait agar bisa menggunakan produk lokal dalam pembangunan infrastruktur ke depan," ujarnya.

Dihadapan pengusaha baja, Saleh pun menjanjikan bahwa akan mendorong agar pembangunan ke depan dapat menggunakan produk dalam negeri. "Ke depan produk dalam negeri harus jadi prioritas utama pembangunan infrastruktur," tandasnya.

Mengingat di tengah keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur tentu akan berdampak pada kebutuhan akan baja. Dimana biasanya kebutuhan baja dalam negeri pertahunnya sebanyak 12, 5 juta ton, dan ke depan pasti akan terus meningkat bahkan bisa dua kali lipat atau lebih. "Dana konpensasi dari penarikan subsidi BBm dialihkan untuk pembangunan infrastruktur tentu kebutuhan akan meningkat, dan harus jadi peluang bagi perusahaan dalam negeri," ucapnya.

Selain itu juga, industri baja menjadu salah satu pendukung utama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia seperi untuk pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, rel kereta api, dan beberapa fasilitas lainnya. "Kebutuhannya sangat tinggi, makanya pentingnya produk dalam negeri itu bisa seluruhnya diserap untuk proyek pembangunan infrastruktur," tandasnya.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 pemerintah menganggarkan dana untuk infrastruktur sebesar Rp290,3 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dibandingkan tahun lalu Rp290,3 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur terbilang cukup besar.

"Anggaran untuk infrastruktur pada APBN-P 2015 adalah Rp290,3 triiliun, jauh lebih besar dari yang dulu-dulu," papar.

Bambang merincikan, anggaran infrastruktur yang disalurkan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam APBN-P 2015 sebesar Rp209,9 triliun atau meningkat dari anggaran pada APBN 2015 sebesar Rp155,4 triliun.

"Sementara untuk non K/L Rp80,5 triliun naik dibandingkan APBN 2015 sebesar Rp35,9 triliun," tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Infrastruktur Kawasan Perikanan Budidaya Dipacu

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam penyediaan infrastruktur  bidang…

Kinerja Memburuk, Dua Komisaris Minta RUPS Ganti Dirut Garuda

NERACA   Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, rencananya akan digelar akhir bulan ini,…

Penilaian IGJ - Dua Aspek Lemahkan Indonesia Dalam Perdagangan Internasional

NERACA Jakarta – Peneliti senior Indonesia for Global Justice (IGJ) Olisias Gultom menilai, terdapat dua aspek yang membuat lemah Indonesia…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…