Menperin Minta Gunakan Produk Dalam Negeri - Proyek Infrastruktur Pemerintah

NERACA

Cikarang - Menteri Perindustrian Saleh Husin meminta agar proyek-proyek infrastruktur pemerintah menggunakan produk-produk dalam negeri. Dimana saat ini industri penunjang pembangunan infrastruktur sudah siap untuk menyediakan bahan baku maupun materialnya.

"Pemerintah saat ini tengah gencar membangun infrastruktur. Oleh karenanya kami meminta dan menghimbau agar proyek infrastruktur bisa menggunakan produk-produk dalam negeri," kata Saleh Husin, kepada wartawan saat melakukan kunjungan di kunjungan kerja di PT Gunung Garuda, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/2).

Untuk itu, dirinya berjanji akan terus berkordinasi dengan intansi terkait agar dapat menggunakan produk dalam negeri dalam pembangunan proyek infrastruktur nasional. "Dari beberapa pantauan yang sudah saya lihat sendiri kemampuan produk dalam negeri seperti baja ini sudah sangat siap dan layak untuk bisa mengisi pasar proyek infrastruktur dalam negeri. Oleh karenanya kami akan terus berkoordinasi dengan Kementrian/Lembaga terkait agar bisa menggunakan produk lokal dalam pembangunan infrastruktur ke depan," ujarnya.

Dihadapan pengusaha baja, Saleh pun menjanjikan bahwa akan mendorong agar pembangunan ke depan dapat menggunakan produk dalam negeri. "Ke depan produk dalam negeri harus jadi prioritas utama pembangunan infrastruktur," tandasnya.

Mengingat di tengah keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur tentu akan berdampak pada kebutuhan akan baja. Dimana biasanya kebutuhan baja dalam negeri pertahunnya sebanyak 12, 5 juta ton, dan ke depan pasti akan terus meningkat bahkan bisa dua kali lipat atau lebih. "Dana konpensasi dari penarikan subsidi BBm dialihkan untuk pembangunan infrastruktur tentu kebutuhan akan meningkat, dan harus jadi peluang bagi perusahaan dalam negeri," ucapnya.

Selain itu juga, industri baja menjadu salah satu pendukung utama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia seperi untuk pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, rel kereta api, dan beberapa fasilitas lainnya. "Kebutuhannya sangat tinggi, makanya pentingnya produk dalam negeri itu bisa seluruhnya diserap untuk proyek pembangunan infrastruktur," tandasnya.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 pemerintah menganggarkan dana untuk infrastruktur sebesar Rp290,3 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dibandingkan tahun lalu Rp290,3 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur terbilang cukup besar.

"Anggaran untuk infrastruktur pada APBN-P 2015 adalah Rp290,3 triiliun, jauh lebih besar dari yang dulu-dulu," papar.

Bambang merincikan, anggaran infrastruktur yang disalurkan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam APBN-P 2015 sebesar Rp209,9 triliun atau meningkat dari anggaran pada APBN 2015 sebesar Rp155,4 triliun.

"Sementara untuk non K/L Rp80,5 triliun naik dibandingkan APBN 2015 sebesar Rp35,9 triliun," tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Siapkan Investasi Rp 50 Triliun - Crown Kembangkan Proyek di Luar Sydney

NERACA Jakarta –Setelah sukses meluncurkan proyek baru yang ikonik di Sydney yaitu Eastlakes Live dengan nilai investasi Rp 10 triliun,…

Divestasi Leo Resouces dan Lion Nickel - Leo Investment Minta Restu Pemegang Saham

NERACA Jakarta – Lantaran tidak melakukan penjualan hingga menyebabkan kesulitan keuangan dalam dua tahun belakangan, mendorong PT Leo Investment Tbk…

Pemerintah Luncurkan Aplikasi Penggalangan Donasi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Sosial merilis aplikasi online SIMPPSDBS untuk mewadahi antusiasme dan kepedulian…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…