Recovery Asset BTN Rp1,3 Triliun - Kinerja 2014

NERACA

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membukukan kredit dan pembiayaan sebesar Rp116 triliun sepanjang 2014 atau tumbuh 15,38% dari sebelumnya sebesar Rp100,46 triliun pada 2013. Perseroan berhasil meningkatkan fungsi intermediasi di tengah dinamika perlambatan ekonomi global maupun nasional.

Secara paralel, BTN juga mampu menekan kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) selama tiga tahun berturut-turut dengan trend menurun. Di mana NPL BTN tercatat pada 2012, 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 4,09%, 4,05% dan 4,01%.

“Ini menunjukkan langkah perbaikan kualitas kredit yang dilakukan perseroan berjalan efektif,” kata Maryono, Direktur Utama BTN, saat paparan kinerja perseroan per 31 Desember 2014 di Jakarta, Kamis (26/2). Sejalan dengan pertumbuhan dan peningkatan kualitas kredit, peningkatan bisnis perseroan dapat dilihat dari meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) perseroan yang mencapai Rp106,5 triliun pada 2014, tumbuh 10,67% dari periode sebelumnya sebesar Rp96,21 triliun.

Adapun laba bersih BTN mencapai Rp1,1 triliun. Sementara total aset perseroan tumbuh sebesar 10,22% dari Rp131,70 triliun pada 31 Desember 2013 menjadi Rp144,57 triliun pada akhir 2014. Pertumbuhan aset ini membuat BTN naik ke peringkat sembilan diantara 10 besar bank nasional berdasarkan besaran aset. “Sekali lagi, ini merupakan prestasi bagi manajemen Bank BTN sebagai bank yang fokus ke segmen kredit pembiayaan perumahan atau KPR,” tegas Maryono.

Dia juga menjelaskan, perbaikan kualitas kredit BTN dengan membaiknya NPL sepanjang tiga tahun terakhir dipicu oleh kenaikan recovery asset perseroan. Tahun lalu, BTN berhasil membukukan recovery asset sebesar Rp1,3 triliun. Perseroan telah melakukan berbagai upaya strategis dalam memperbaiki kualitas kredit.

Perbaikan yang dimaksud antara lain membentuk dua unit kerja, yaitu Consumer Collection and Remedial Division (CCRD) dan Asset Management Division (AMD) yang bertugas khusus untuk menangani NPL.

Melakukan restrukturisasi kredit terhadap kreditur-kreditur yang memenuhi syarat untuk di restrukturisasi. Melakukan lelang / penjualan aset dengan menggandeng Balai Lelang serta menggelar pameran-pameran rumah bekas sekaligus membuka kesempatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

“Dengan upaya strategis yang kami lakukan tahun 2014, kami semakin optimis kinerja perseroan tahun 2015 akan lebih baik. Bahkan kami optimis akan dapat menekan angka NPL di bawah 3% pada akhir tahun ini,” tambahnya.

Sangat sentral

Maryono kembali mengatakan, BTN selama ini menjadi integrator stakeholder strategis dalam pemecahan permasalahan perumahan di Indonesia. Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla telah memberikan aspirasi untuk melakukan percepatan penyelesaian backlog perumahan nasional melalui program sejuta rumah untuk rakyat.

BTN diberikan peran sentral dalam pelaksanaan program perumahan nasional yang diperuntukkan bagi rakyat di Indonesia. “Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (23/2) lalu meminta BTN agar tetap terus berperan aktif dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan nasional. Peran Bank BTN sangat sentral. Tidak bisa diubah sebagai pendamping pemerintah dengan bisnis sebagai bank fokus,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan perseroan terhadap program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah tersebut, mulai 1 Maret 2015, BTN akan meluncurkan program khusus KPR dengan uang muka 1%. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terkendala dalam menyiapkan uang muka (down payment / DP) untuk pembelian rumah melalui fasilitas kredit perbankan.

“Kami sangat mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah. Kebijakan tersebut dapat mempercepat penyelesaian masalah backlog perumahan nasional serta memiliki multiplier effect yang positif bagi industri properti dan turunannya. Program DP 1% ini dapat dinikmati MBR dan untuk saat ini diprioritaskan bagi pemohon rumah susun milik (rusunami) di perkotaan. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk dukungan Bank BTN atas kebijakan Pemerintah yang mendorong perumahan vertikal / rusun,” paparnya.

Selain itu, BTN mempunyai komitmen untuk meningkatkan penetrasi pembiayaan perumahan kelas menengah atas non subsidi, yang saat ini telah mencapai 57% dari total KPR yang disalurkan perseroan.

Salah satu upaya meningkatkan porsi tersebut, perseroan telah menjadi bank resmi pada Indonesia Property Expo 2015 pertengahan Februari 2015 lalu, dengan potensi penambahan kredit baru realisasi selama pameran tersebut lebih dari Rp1,4 triliun.

BTN juga meluncurkan portal online yang dapat digunakan konsumen untuk membeli rumah baru atau rumah second sekaligus mengajukan KPR. Informasi lengkap seputar kepemilikan rumah dapat diakses melalui portal tersebut.

Pengembang pun juga dapat memanfaatkan portal ini sebagai media promosi atau bahkan investasi dengan cara membeli rumah-rumah seken untuk dibangun kembali dengan fasilitas kredit dari BTN.

Tahun ini lebih agresif

Terkait kinerja, pertumbuhan kredit BTN tahun lalu yang sebesar 15% berada di atas rata-rata industri. Melalui sejumlah program yang sudah dilakukan perseroan, manajemen semakin optimis pertumbuhan bisnis di 2015 akan jauh lebih baik dari tahun lalu. Pertumbuhan kredit BTN diproyeksi mampu mencapai 19%, di atas pertumbuhan kredit industri yang diproyeksi Otoritas Jasa Keuangan mencapai 15%.

Untuk mendukung pertumbuhan kredit tersebut dibutuhkan likuiditas yang kuat. Perseroan tengah menjajaki peningkatan funding selain bersumber dari obligasi dan DPK. Salah satunya melalui sumber dana strategis seperti Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya. “Kami sedang menjajagi upaya untuk mendapatkan pinjaman bilateral guna memperkuat struktur pendanaan Bank BTN,” pungkas Maryono. [kam]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…

BCA Syariah Telah Salurkan Pembiayaan UMKM Capai Rp1,01 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar Rp 1,01…