NERACA

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan optimistis bahwa harga beras di pasaran yang saat ini naik, akan kembali normal dan stabil. Hal itu disampaikan Menteri Andi Amran saat panen raya di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bersama jajaran pejabat pemerintah daerah setempat, Rabu, dikutip dari laman Antara di Jakarta, Kamis.

"Saya yakin harga beras akan kembali normal seiring berbagai upaya pemerintah. Kemarin Bapak Presiden dan Wakil Presiden sudah menginstruksikan Bulog untuk mendistribusikan 300 ribu ton stok berasnya," ujar Amran Sulaiman di Ngawi, kepada wartawan.

Menurut dia, melambungnya harga beras di pasaran hingga menembus Rp12.000 per kilogram, karena adanya kesalahan dalam sistem pendistribusian. Sebab, sesuai aturan, selisih harga gabah dengan beras di pasaran tidak boleh lebih dari 30 persen.

"Harga gabah kering panen di sawah saat ini sekitar Rp4.500. Jika mengikuti aturan yang ada, maka seharusnya harga beras di pasaran mencapai Rp6.500 hingga Rp7.000 per Kilogram. Kenyataannya, harga gabah Rp4.500 per Kilogram dan harga beras tembus Rp12.000 per Kilogram. Ini ada yang salah dengan sistem pendistribusianya," kata dia.

Ia menjelaskan, dengan harga beras yang telah mencapai Rp12.000 per Kilogram, maka sesuai aturan selisih 30 persen, harga gabah sekitar Rp9.000 per Kilogram. "Jika, harga gabah kering di sawah benar mencapai Rp9.000 per Kilogram, maka pemerintah perlu waspada dan jangan itu sampai terjadi," terangnya.

Selain mendistribusikan 300 ribu ton beras dari Bulog, untuk menurunkan harga beras di kota besar seperti Jakarta dan lainnya, ia meminta kepada Pemprov Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk sebanyak-banyaknya mengirim beras ke daerah bermasalah. Dengan stok yang melimpah, diharapkan harga akan kembali normal.

Ia menambahkan, kondisi harga beras yang fluktuatif tidak akan mengganggu target swasembada pangan dalam beberapa tahun mendatang. Target itu akan dapat direalisaikan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan berupa identifikasi permasalahan menyangkut produktifitas seperti sarana irigasi, pupuk, benih, dan alat pertanian.

Mentan menyatakan, terhambatnya swasembada pangan dalam beberapa tahun terakhir tidak lepas permasalahan di lingkup internal pertanian sendiri. Seperti kerusakan irigasi yang mencapai 52 persen dan rendahnya penyerapan benih yang hanya 20 persen.

Sementara, kegiatan panen raya di Ngawi tersebut, merupakan bagian dari program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun. Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Wakil Bupati Ngawi Oni Anwar, dan sejumlah jajaran pejabat di Pemkab Ngawi.

Amran Sulaiman mengatakan peran Bulog harus menjadi stabilisator beras untuk menjaga harga di tingkat produsen dan konsumen. "Saya harapkan Bulog bisa menjadi stabilisator bukan 'inventory' atau tempat persediaan barang saja, agar tidak ada lagi lonjakan harga beras seperti yang saat ini sedang terjadi," kata Mentan saat melakukan kunjungan kerja di Malang, Rabu.

Ia mengatakan, apabila sistem penyaluran beras bagus maka tidak akan terjadi lagi kenaikan harga beras di Indonesia yang saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram. "Semua stok beras di Bulog aman, kemarin Pak Presiden juga sudah cek ada 1,4 juta ton beras di gudang Bulog Jakarta yang jadi masalah sekarang bagaimana mekanisme di lapangan terkait penyalurannya," kata Mentan.

Menurutnya, untuk menurunkan harga beras tersebut, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan beras ke daerah-daerah yang bermasalah. "Namun, saya optimis harga beras akan normal kembali karena sudah ada arahan dari presiden untuk menyalurkan beras sebanyak 300 ton," tuturnya.

Sebelumnya, pada Minggu (22/2) lalu, Kementerian Koperasi dan UKM akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk memberdayakan koperasi-koperasi pasar yang ada untuk membantu penyaluran beras di setiap pasar.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Prayoga, dengan adanya koperasi pasar diharapakan tidak ada lagi yang namanya masalah mafia beras karena koperasi-koperasi tersebut mempunyai anggota dari pasar itu sendiri.

"Sistem penyalurannya akan jelas karena beras yang sampai di pedagang pasar tersebut, harganya sesuai dengan pemerintah dan bukan beras oplosan yang selama ini sering dilakukan oleh mafia," kata Prayoga di Jakarta, Sabtu (22/2) lalu.