NERACA

Jakarta - Para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk membuat pameran tentang produk-produk UKM lebih banyak lagi. Pasalnya, salah satu akses pasar yang efektif dan bisa digunakan oleh UKM untuk bisa membuat produknya lebih dikenal lagi adalah lewat pameran. Hal itu seperti dikatakan oleh Ketua Komite Tetap Akses Pasar Bidang UKM Kadin Indonesia Rifda Ammarina, seperti ditulis Kamis (26/2).

Menurut Rifda, akses pasar adalah sesuatu hal yang mahal bagi pelaku usaha kecil. "Pameran adalah akses pasar utama bagi pelaku UKM. Namun sayangnya peran UKM dalam setiap pameran itu kecil sehingga UKM susah mencari pasar khususnya untuk pasar luar negeri. Makanya saya berharap ada peningkatan anggaran bagi pemerintah untuk membuat pameran yang banyak melibatkan pelaku usaha kecil khususnya uktuk UKM agro dan rempah-rempah," jelasnya.

Disisi lain, pihaknya juga tengah mengagas kawasan khusus industri agro. Menurut dia, industri agro Indonesia perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah, karena pada zaman dahulu Indonesia cukup dikenal dengan industri agronya. "Saat inikan pemerintah menargetkan untuk bisa swasembada pangan maka dari itu, kawasan khusus untuk industri agro itu jadi salah satu pemicunya maka dari itu kami berharap dukungan pemerintah untuk bisa merealisasikan kawasan khusus tersebut," katanya.

Untuk membuat pameran lebih banyak lagi sepertinya sulit untuk dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Mengingat saat ini anggaran untuk promosi telah turun sebesar 5%. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag, Nus Nuzulia Ishak mengakui anggaran promosi tahun ini, turun sekitar Rp4 miliar dibandingkan tahun lalu. Sedangkan total anggaran Ditjen PEN secara keseluruhan, digelontorkan sebanyak Rp280 miliar.

Ia mengakui, anggaran promosi Ditjen PEN hanya sebesar Rp50 miliar, kalah jauh dibanding negeri Jiran Malaysia yang anggarannya mencapai Rp800 miliar. Hal ini tentu membuat pihaknya kesulitan untuk mencari dan mengidentifikasi pasar potensial yang akan menjadi tujuan ekspor komoditas Indonesia. “Anggaran promosi Rp50 miliar itu sangat kurang. Dibanding Malysia, trade promotion center mereka Rp800 miliar. Hal ini membuat kita mencoba mengefisienkan dana-dana yang ada," kata Nus.

Lebih lanjut, ungkap Nus, anggaran untuk mempromosikan komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara di dunia itu idealnya butuh sebanyak Rp800 miliar atau setara dengan anggaran promosi Malaysia. Karena, jika anggaran promosi tak sebesar itu, maka Ditjen PEN harus mendapatkan dukungan Duta Besar Indonesia di negara-negara tujuan ekspor. “Itu harus ke mana-mana kita nyogoknya (cari dukungan untuk promosi). Makanya, saya sangat mengharapkan peran dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu)) melalui Dubes-Dubes mereka untuk menjadi marketing dan harus bergerak mencari peluang pasar,” ungkap Nus.

Selain itu, sambung dia, peran dari Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan (Atdag) harus terus didorong untuk melakukan identifikasi terhadap peluang pasar. Namun diperlukan juga sinergisitas dengan pihak-pihak lain seperti kementerian dan pihak swasta. “Dengan dana yang terbatas ini, kita harus menggenjot peluang ekspor. Tapi sinergi dengan semua kementerian seperti Kemlu dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) diperlukan juga untuk menggenjot promosi ekspor,” papar dia.

Saat ini, jelas Nus, Ditjen Kemendag telah memiliki 171 titik promosi yang dilakukan oleh ITPC dan Atdag. Meskipun titik promosi turun, namun ia berharap agar promosi ekspor komoditas Indonesia bisa terus dimaksimalkan. “Kita punya 171 titik promosi. Tahun lalu kita punya 185 titik, turun. Tapi harapan kita para Dubes harus menjadi marketer, dan lebih banyak promosi komoditas,” pungkas Nus.

Meskipun dana yang dialokasikan untuk promosi produk Indonesia tersebut terbilang kecil, Kementerian Perdagangan pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, menargetkan peningkatan ekspor non-migas sebesar 300 persen dalam waktu lima tahun ke depan. Sementara target pemerintah pada era Susilo Bambang Yudhoyono di awal 2014, tercatat sebesar 190 miliar dolar AS, namun target tersebut dikoreksi menjadi menjadi 184,3 miliar dolar AS atau hanya mengalami kenaikan 0,9 persen dari kinerja ekspor 2013.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peningkatan ekspor paling tinggi terjadi pada 2010 yakni kinerja ekspor non-migas terdongkrak mencapai 33,02 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara pada 2013, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Desember 2013 mencapai 182,57 miliar dolar AS atau menurun 3,92 persen dibanding periode yang sama 2012, demikian juga ekspor non-migas mencapai 149,93 miliar dolar AS atau menurun 2,03 persen.