NERACA

Jakarta – Untuk kesekian kalinya, pameran perumahan rakyat yang merupakan agenda tahunan kembali di gelar PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dengan bekerjasama beberapa pengembang perumahan. Momentum inipun tidak mau dilewatkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah idaman untuk mencari rumah dengan harga terjangkau dan lokasi yang strategis.

Adalah Lusi (56), ibu tiga anak ini sangat bersemangat untuk mengelilingi stan pameran perumahan rakyat agar bisa menemukan rumah idaman. Menurutnya, melalui pameran ini menjadi momentum tepat untuk bisa memilah dan memilih rumah idaman yang layak huni. Baginya ada dua syarat rumah yang dicarinya, pertama rumah yang dicari tak jauh dari Jakarta. Kedua, dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kocek penghasilannya per bulan.

Apa yang di inginkan Lusi, mungkin menjadi impian banyak orang, terutama para pencari nafkah di Jakarta,”Kalau jaraknya dekat dengan Jakarta, uang muka dan cicilan murah, mimpi saya untuk punya rumah bisa terwujud,”ujarnya.

Namun hal tersebut sepertinya sulit di wujudkan, lantaran keberadaan rumah di pinggir Jakarta harganya terus melambung tinggi seiring dengan permintaan pasar yang cukup besar. Apalagi bicara rumah di Jakarta. Ya, Jakarta memang tak ramah bagi warga yang berkantong pas-pasan yang mau mencari rumah. Berdasarkan survei Knight Frank Asia Pacific beberapa waktu lalu, kenaikan harga rumah di Jakarta per tahun sem pat menjadi tertinggi di dunia.

Di pinggiran Jakarta, seperti Tangerang dan Depok, harga rumah dengan luas tanah 80 hingga 100 meter persegi sudah berada di kisaran Rp 300 juta sampai Rp 500 juta. Besar pasak dari pada tiang, menjadi alasan masyarakat sulit memiliki rumah yang di impikan sehingga kondisi ini memicu backlog perumahan sangat besar seiring pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam. Tahun ini, diperkirakan kebutuhan perumahan di Indonesia mencapai 15 juta unit. Artinya, setiap tahun sekitar 800 ribu rumah baru di butuhkan masyarakat.

Sebaran backlog perumahan di Indonesia tersebar masih di pulau Jawa yang membutuhkan 7,7 juta rumah baru. Sedangkan Sumatera mencapai 2,96 juta unit, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara sebesar 692 ribu unit. Kemudian di Kalimantan 805 ribu unit, Sulawesi 950 ribu unit, Maluku 139 ribu unit dan Papua mencapai 183 ribu unit.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta, Amran Nukman pernah bilang, kebutuhan rumah bagi masyarakat masih cukup besar,”Bila ditambah oleh program pemerintah menggenjot infrastruktur, bisa mendorong pertumbuhan properti kian besar. Kehadiran infrastruktur menciptakan pertumbuhan sektor properti,”ungkapnya.

Menjawab backlog perumahan yang sangat besar, pemerintah meluncurkan program sejuta rumah yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan yang ada. Dalam program ini, pemerintah melibatkan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk menadi peran sentral dalam program tersebut,”Kami siap menjadi motor menggerakkan program ini. Kami akan merealisasikannya,”kata  Maryono, Direktur Utama Bank BTN.

Peran BTN

Ada dua peran utama BTN diharapkan menjadi motor merealisasikan program sejuta rumah itu. Pertama, BTN akan duduk sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan lending products kepada seluruh pihak terkait pembangunan perumahan, baik dari sisi pasokan maupun kebutuhan. Kedua, BTN menjadi inisiator dan integrator kerjasama antar-institusi dalam meningkatkan pasokan rumah.

Maryono mengakui, masalah perumahan nasional memang cukup kompleks dan perlu campur tangan pemerintah mengatasinya. Permasalahan utamanya menyangkut pasokan, yaitu lahan dan infrastruktur, material bangunan, serta peraturan yang menyangkut pembangunan perumahan itu sendiri,”Masalah lainnya adalah penghasilan masyarakat yang terbatas, kesiapan dukungan dana dari perbankan yang umumnya didukung oleh dana jangka pendek. Penyediaan dana jangka panjang oleh pasar modal sampai saat ini juga belum tersedia," ujarnya.

Kata Maryono, perlu intervensi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pasokan perumahan, khususnya perumahan murah. Selain itu, intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,”Jadi, untuk mengatasi problematika perumahan nasional itu kuncinya ada pada political will pemerintah," ujar Maryono.

Bank BTN masih menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia dengan penguasaan pangsa pasar total KPR sebesar 24%. Sedangkan untuk segmen KPR subsidi, peran Bank BTN sangat dominan dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 95% dari total penyaluran FLPP tahun 2011, 2012 dan 2013.

Total KPR bersubsidi yang sudah disalurkan Bank BTN sejak 1976 sd 2014 berjumlah sekitar Rp.60 Triliun yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari  2,6 juta masyarakat Indonesia.  Sementara khusus untuk program FLPP, sejak program ini dijalankan tahun 2010 sd 2014 telah direalisasikan rumah lebih dari 368.000 unit dengan total kredit mencapai lebih dari Rp.25 Triliun. Khusus FLPP tahun 2014 kami melampaui target pemerintah  58.000 unit dan terealisasi 93.000 unit dengan jumlah kredit lebih dari Rp.7,9 Triliun.

Selanjutnya, tidak ingin program sejuta rumah hanya menjadi slogan di atas kertas, pemerintah akan lebih fokus untuk memberi  kemudahan pembayaran uang muka dan bunga KPR rendah melalui skema subsidi maupun fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Untuk itu pemerintah akan memaksimalkan dukungan pendanaannya melalui APBN, BPJS, dan Bapertarum. Selain itu juga dana pinjaman luar negeri melalui World Bank dan ADB yang bunganya murah. (bani)