NERACA

Kenaikkan harga beras baru-baru ini tak lepas ulah para mafia beras, dalam hal ini Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan pihaknya menggandeng pihak TNI dan Polri untuk memberantas mafia beras. Pelibatan dua institusi itu dilakukan agar tidak terjadi kebocoran termasuk saat operasi pasar.

"Kami bekerja sama dengan Kapolri dan Panglima TNI (Jenderal TNI Moeldoko) bagaimana memberantas mafia beras ini," kata Rachmat Gobel di Jakarta, Rabu (25/2).

Dengan tegas Gobel mengatakan, pihaknya akan melakukan tindakan hukum dan pencabutan izin jika ditemukaan pengusaha menaikkan harga dan penimbunan beras milik pemerintah.

"Jika ditemukan menyalurkan beras atau menahan beras akan ditindak. Kami sudah berikan sinyal jangan main-main, jika tidak diindahkan akan ditindak karena membuat keresahan," tegas Rachmat Gobel.

Selain memberantas mafia beras, lanjutnya, maka pihaknya akan melakukan operasi pasar beras melalui Bulog. "Operasi pasar terus dilakukan Bulog agar harga yang ditentukan pemerintah bisa sama ketika sampai ke masyarakat," kata dia menambahkan.

Mendag mengungkapkan ada 1.600 ton beras yang disiapkan Bulog Divre DKI Jakarta untuk wilayah Jabodetabek dengan harga Rp 7.400 per kilogram. "Ini untuk DKI saja dan ini diikuti oleh semua daerah berdasarkan perintah Wapres (Jusuf Kalla), mencapai 300 ribu ton seluruh Indonesia," tutupnya.

Penyebab Naiknya Harga Beras

Kenaikan harga komoditas paling sensitif di Indonesia jika dibiarkan terus berlangsung bisa berimbas pada sentimen masyarakat untuk menurunkan Jokowi- JK akibat rakyat lapar Penyebab kenaikan harga beras dikarenakan kenaikan harga gabah dari sawah maupun dari penggilingan akan berbanding lurus dengan lonjakan harga beras di tingkat eceran.

Akibat kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) memaksa perusahaan beras membeli gabah dengan harga lebih mahal. Secara hukum ekonomi, pengeluaran belanja yang lebih besar akan membuat harga jual yang dibebankan kepada konsumen menjadi lebih tinggi.

Mahalnya harga beras juga disebabkan oleh nafsu besar kemampuan kurang dari Kabinet Jokowi, yang ingin menerapkan Program Kartu Indonesia Sejahtera dengan mengantikan Raskin dengan e-money atau uang elektronik sejak November 2014 sampai Januari 2015. Pembagian beras raskin tidak dibagikan ke masyarakat yang masuk katagori miskin.

Akibat nafsu besar kemampuan tidak ada dari menteri Jokowi untuk mengubah manajemen pembagian raskin, akhirnya masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak masuk dalam kategori miskin dan masyarakat menengah seperti buruh, sopir angkot, tukang ojek, nelayan menderita akibat kenaikan harga Beras .

Ketidakmampuan Pemerintahan Jokowi menangani buffer stock beras juga meyebabkan harga beras melonjak naik, tetapi juga tidak memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani.

Kenaikan harga beras juga menunjukan ketidakmampuan manajemen Bulog (Badan Usaha Logistik) dalam menjaga besaran cadangan beras yang harus digunakan untuk melakukan penetrasi harga beras di pasar ketika harganya melonjak naik .

Kenaikan harga beras saat ini juga sepertinya by design oleh Pemerintahan Jokowi untuk bisa memberikan kesempatan mafia impor beras yang ada di birokrasi dan di luar birokrasi, untuk menutupi biaya donasi kampanye Pilpres kepada Jokowi- JK yang telah dikeluarkan oleh mafia Beras.

Karena itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak Jokowi untuk segera menurunkan harga beras dengan melakukan impor beras sesuai kebutuhan untuk menstabilakan harga beras. Dan segera bagikan Raskin untuk rakyat miskin yang sudah tidak mampu membeli beras dan sudah makan nasi angking di beberapa daerah miskin di Jawa.